Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik

Saat Negara terbebani utang hingga Rp. 6.500 Triliun, Rakyat marah karena sembako mau dipajaki, sesama anak bangsa bertengkar gegara TWK KPK, korupsi kian merajalela, dan setumpuk persoalan lainnya, tiba-tiba Presiden dengan sigap mengumumkan langkah yang mencengangkan. Ya, Presiden menelpon Kapolri untuk memberikan perintah langsung, sayangnya hanya untuk memburu pungli di pelabuhan.

Kapolri pun, sibuk menjalankan perintah dengan gegap gempita, langsung lakukan aksi tangkap-tangkapan. Hanya tidak pake dor doran seperti dalam penangkapan terduga teroris.

Rakyat kira, Presiden perintahkan tangkap Harun Masiku, perintahkan bersihkan korupsi, tangkap semua yang terlibat dalam korupsi Asabri, Jiwasraya, dll. Eh, ga taunya cuma ngurusi pungli.

Begitu juga Ahok. Saat Pertamina sebagaimana BUMN lainnya mengalami banyak masalah, tak terlihat peran Ahok.

Tiba-tiba Ahok turun bak pahlawan bertopeng, mencari panggung dengan jurus kartu-kartuan. Ahok ingin memperkenalkan dirinya yang bersih, dan menuding semua yang ada di BUMN brengsek semua, terakhir menantang siapapun yang menolak adanya fasilitas kartu kredit bagi komisaris Pertamina (BUMN).

Saya tidak menganggap itu bukan masalah, tapi kalau kelasnya Presiden ngurusi pungli, Komisaris Pertamina ributnya cuma urusan kartu kredit, terus bangsa ini mau jadi apa ? Dangkal sekali kemampuan 'problem solving' para pejabat di negeri ini ? Ini tak beda dengan kelakuan Risma pada awal datang ke Jakarta yang ngurusi gelandangan. Hanya bermain citra.

Capek melihat kelakuan pejabat di negeri ini, tingkahnya kayak anak kecil yang carper. Bukan sebagai penguasa yang melayani rakyatnya. Kerjanya sibuk cari citra, lupa bahkan mengabaikan tugas utama.

Ahok di Pertamina, apa mahakarya yang dihasilkan ? Layanan antar BBM saat pandemi ? atau BBM tidak turun saat harga minyak dunia tertekan akibat pandemi ?

Apa Prestasi Jokowi, menambah saldo utang negara ? melakukan pembubaran ormas Islam ? mengkriminalisasi tokoh dan ulama ?

Tidak jelas kapasitas dan peran mereka bagi perbaikan negeri ini. Yang ada makin hari negeri ini kondisinya makin memprihatinkan.

Sekarang saya mau tanya, apakah perdebatan tentang kartu kredit komisaris akan memajukan Pertamina dan BUMN pada umumnya ? Apakah, setelah semua preman pungli ditangkap, ekonomi langsung meroket ?

Tidak jelas, perkejaan yang dilakukan dengan amanah yang dipertanggungkan. Semua sebenarnya tidak cakap, tapi mau menyulap diri seolah-olah sudah menjadi orang hebat di negeri ini.

Hari ini, Sabtu 19 Juni 2021, diresmikan Komunitas Jokowi-Prabowo 2024. Jokpro 2024. Diberitakan, peresmian ini akan berlangsung besar-besaran di Jakarta Selatan.

Siapakah mereka ini? Mereka adalah kelompok relawan yang akan mendukung Jokowi tiga periode dengan Wapres Prabowo. Komunitas Jokpro diketuai oleh Baron Danardono Wibowo dengan Sekjen Timothy Ivan. Yang menarik, mereka diperkuat oleh M Qodari –direktur lembaga penyigi (penyurvei) Indo Barometer.

Ide gilakah ini? Tidak sama sekali. Mereka serius. Banyak yang menduga, di belakang Jokpro 2024 ini ada duit besar.

Logikanya begini. Para anggota oligarki yakin Jokowi telah terbukti memiliki loyalitas sejati. Figur lain, siapa pun dia, tidak mungkin bisa sesetia dan sehebat Jokowi.

Dia sudah menunjukkan keberhasilan dalam memperkuat cengkeraman kekuasaan oligarki itu. Taktik yang digunakan adalah menciptakan perpecahan sosial-politik. Dan itu berhasil “summa cum laude”. Rakyat gontok-gontokan.

Ketika energi seluruh anak bangsa terkuras oleh perpecahan sosial-politik itu, oligarki bisa berkonsentrasi menguras kekayaan rakyat. Selama 6-7 tahun ini, mereka berhasil memperkuat kekuasaan finansial dan politik.

Tetapi, misi itu belum selesai. Masih banyak target yang belum tercapai. Para anggota oligarki ingin “Mission Accomplished” (Misi Selesai).

Untuk menyelesaikan misi itu, diperlukan waktu tambahan. Karena itu, Jokowi tiga periode akan mereka perjuangkan habis-habisan.

Tetapi, mengapa Prabowo Subianto (PS) yang mereka dudukkan sebagai Wapres untuk mendampingi Jokowi? Hitung-hitungannya sederhana. Prabowo dianggap bisa menenteramkan oposisi. Meskipun anggapan ini “totally senseless” (tak nyambung sama sekali).

Setelah itu, apa yang akan terjadi? Indonesia dalam kondisi berat. Tumpukan utang mulai mencekik. Kalau pun Prabowo yang punya nasionalisme tinggi itu naik menjadi presiden pada 2029 dalam usia 78 tahun, dia tak akan bisa berbuat banyak. Meskipun tidak seluruh utang itu harus dibayar sekaligus, ruang gerak “Presiden” Prabowo sangat sempit.

RRC (China) sudah menancapkan kuku di negeri ini. Proyek-proyek dan utang dari mereka akan menyandera Indonesia selama puluhan tahun berikutnya. China akan hadir secara fisik dalam jumlah yang sangat besar. Sejalan dengan itu, konstelasi geopolitik dunia akan berubah drastis karena China akan menjadi superpower Asia. Amerika Serikat (AS) masih tetap sebagai superpower dunia tetapi tidak kuat lagi di Asia. China yang akan menjadi “pemilik” kawasan ini nanti.

Inilah “road map” yang sedang diperjuangkan oleh oligarki domestik lewat Jokowi tiga periode. Tidak mudah, tetapi bukan mustahil. Mengubah pasal 7 UUD 1945 agar presiden bisa tiga periode, sangat mungkin dilakukan. Sebab, semua kekuatan politik ,kecuali segelintir, masih bisa dikendalikan oleh Jokowi.

Jokowi tahu “cara” menundukkan kekuatan politik di sini. Dan para anggota oligarki yang hampir pasti akan berkolaborasi dengan China, siap menyediakan “cara” itu.[]

19 Juni 2021
(Penulis wartawan senior)

Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik

Membenci korupsi itu wajib, apalagi koruptornya. Membenci partai pengkhianat itu wajib, termasuk membenci politisinya. Membenci orang yang maksiat itu wajib, termasuk membenci siapapun yang mendukungnya.

Membenci pemimpin bohong, itu wajib. Membenci pemimpin ingkar, itu wajib. Membenci pemimpin khianat, itu wajib.

Islam tidak pernah mengajarkan mencintai kemaksiatan dan para pelakunya. Islam tidak pernah mengajarkan mencintai kebohongan dan para pendustanya. Islam tidak pernah mengajarkan mencintai pengingkar dan para pelakunya. Islam tidak pernah mengajarkan mencintai pengkhianatan dan para pelakunya.

Adalah keliru, jika kita diminta diam atau mengambil sikap netral pada kemaksiatan. Kita wajib bersuara, menampakkan kebencian, ketidakridloan, kepada kemaksiatan dan para pelakunya.

Kita diminta mencintai dan berkumpul dengan orang-orang Sholeh. Tombok ati, itu bukan kumpul dengan orang bermaksiat.

Kita wajib membenci korupsi bansos, dan seluruh koruptor yang terlibat, juga partai asal koruptor itu. Jangan sampai, dengan narasi partai wong cilik, kita tertipu, diminta mendekat dan merapat pada garong-garong NKRI.

Tak ada kompromi dengan pelaku koruptor, partai koruptor, pelaku maksiat, partai penista agama. Kita wajib membenci mereka semua.

Jangan hanya karena urusan pilpres, mencari kendaraan politik, kita jadi memberikan permakluman. Bercengkrama dengan partai koruptor, bahkan rela mengikuti sosok yang diusung partai koruptor.

Posisi kita harus jelas, tidak boleh abu-abu. Benar jelas, salah jelas. Memberikan kecintaan pada ketaatan, menunjukkan kebencian dan kemarahan pada kemaksiatan.

Jangan tertipu, nanti khawatir dituduh menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Agama Islam yang memerintahkan, untuk membenci kezaliman sekaligus melawannya. Agama Islam yang mengajarkan memusuhi kemaksiatan dan berlepas diri darinya.

Tidak mungkin tegak kebenaran, kalau masih ada sikap loyal pada kebatilan. Tidak mungkin ada kebaikan dari orang yang mencintai kemaksiatan dan menyayangi kezaliman.

Islam telah memerintahkan kita menyandarkan rasa cinta dan benci berdasarkan syariat. Dan Syariat, telah mengajarkan kita untuk membenci kemaksiatan dan kezaliman.