Ingin rasanya untuk tidak menunjukkan inklinasi kepada Anies Baswedan. Namun, pikiran kotor orang-orang yang ceroboh membuat terpancing juga untuk mengatakan betapa ruginya Indonesia jika Anies tidak diberi kesempatan duduk sebagai presiden.

Indonesia saat ini sangat membutuhkan seorang figur yang memiliki kapabilitas dan integritas. Sejak lama publik melihat Anies memiliki dua ukuran ini. Negara sedang sempoyongan akibat kebijakan yang keliru. Kebijakan yang mengistimewakan konglomerat rakus dan mengabaikan rakyat.

Kondisi di semua sektor dan lini sangat mencemaskan. Sungguh-sungguh mengkhawatirkan. Utang luar negeri menggunung sampai 7,000 triliun. Berat membayar cicilannya. Rakyat semakin susah. Keterbelahan sosial kian dalam dan mengeras. Intinya, situasi dan kondisi semakin kritis. Kehidupan ekonomi dan sosial-politik semakin keruh.

Di tengah situasi yang runyam ini, sangat mengherankan ada gerakan yang bertujuan untuk menghadang Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Sungguh sangat licik. Mereka itu tahu persis Anies sangat mampu. Lebih dari mampu untuk memperbaiki Indonesia. Namun mereka tak rela Anies menjadi presiden.

Sayangnya, yang mencoba mempersulit adalah para elit politik yang memahami bahwa Anies adalah solusi untuk keadaan yang serba berat sekarang ini. Sulit memahami jalan pikiran mereka. Hanya ada satu penjelasan. Bahwa para elit politik itu semata-mata memikirkan kepentingan pribadi dan keluarga serta kelompok mereka. Sama sekali tidak memikirkan rakyat.

Mereka tampil seolah untuk rakyat. Pura-pura pro-rakyat. Tetapi, semua itu omong kosong belaka.

Rakyat sudah lelah hidup dengan elit politik yang berkelakuan jahat dan hanya mementingkan diri sendiri. Elit politik seperti yang ada sekarang ini tidak berguna bagi rakyat. Sebaliknya mereka menyusahkan rakyat. Tapi, sistem korup yang ada saat ini membuat mereka tetap bisa berkuasa.

Publik sangat muak. Elit politik terus-menerus menipu rakyat. Tak keliru kalau mereka ini disebut elit politik bangsat. Semua yang mereka lakukan adalah tindakan yang menguntungkan mereka saja. Sebaliknya, mereka membuat rakyat menderita.

​Ambang batas pilpres (presidential threshold atau PT) 20% adalah “dead squad” (regu tembak) yang mereka ciptakan untuk menghabisi calon presiden yang tidak bisa mereka kendalikan. PT 20% ini bertujuan untuk mengekalkan kekuasaan elit politik bangsat. Dan mereka semua adalah kaki-tangan oligarki. Mereka adalah boneka oligarki yang membiayai mereka puluhan triliun.

Rakyat yang sudah sangat muak itu, tidak akan membiarkan elit politik bangsat dan oligarki jahat terus-menerus mengatur hasil pemilu dan pilpres. Rakyat akan bangkit melawan kesewenangan ini.

Gugatan (judicial review) PT 20% belum ada yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sangat tak masuk akal. Begitu banyak yang menggugat, tidak satu pun diterima. Ini akan memicu mosi tak percaya dari rakyat terhadap MK. Apalagi ketua lembaga yang seharusnya sangat terhormat ini adalah adik ipar Presiden Jokowi sendiri. Pastilah menimbulkan kecurigaan rakyat.

Tak pelak lagi, semua ini dilakukan untuk mencegah Anies Baswedan. Publik sudah tahu manuver kotor yang didalangi oleh oligarki cukong itu. Rakyat tidak akan membiarkan rencana mereka terlaksana. Semua permainan jahat yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan politik yang bersekongkol dengan pemegang kekuasaan bisnis, akan dilawan rakyat.

Diperkirakan rakyat akan turun ke jalan dalam jumlah besar dan meluas di seluruh pelosok negeri. Mereka yakin hanya dengan cara ini rencana jahat penguasa dan oligarki cukong bisa digagalkan.

By Repelita Online -2022-06-14,09:51237
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Oleh Asyari Usman

Keterlaluan! Kerja buzzer sudah keterlaluan. Gak peduli etika, membuang moral, gak takut dosa. Setiap hari bikin konten untuk menebar fitnah. Terus lakukan framming buruk tentang Anies. Mereka dibayar memang untuk kerja ini, itulah BuzzeRp.

Ini bukan soal Anies. Tapi ini soal moral dan etika politik yang sudah benar-benar dirusak dengan tontonan yang melampui batas wajar.

Kasihan rakyat! Setiap hari mendapat suguhan fitnah. Pagi, siang, sore hingga petang, medsos dibanjiri kampanye hitam. Tanpa menyadari, banyak juga yang terpengaruh. Termasuk anda.

Ruang publik berantakan. Logika dan akhlak rakyat terus menerus dirusak oleh segelintir orang yang hanya tahu soal "proyek buzzer". Makin menyedihkan bangsa ini.

Kasat mata dan terang benderang. Ada upaya sistemik untuk halangi Anies Baswedan nyapres. Publik sadar ini. Caranya?

Pertama, ganjal Anies melalui partai-partai. Bagaimana caranya partai-partai tidak mencalonkan Anies. Salah satunya  munculnya KIB (Koalisi Indonesia Bersatu). Ini dibaca publik sebagai "manuver kasar" untuk ganjal Anies nyapres. 

Bagi PPP dan PAN, mana mungkin mereka tidak dukung Anies. Para kader di bawah dan konstituennya meminta partainya mengusung Anies, bukan yang lain. Mereka sadar, jika tidak ikuti aspirasi konstituen, suara partai akan habis. Pertanyaannya; mengapa mereka bikin KIB? Diduga kuat ada pihak yang menekan. Kasihan dua partai ini. Seperti akan dijadikan tumbal untuk sebuah arogansi.

Kedua cari terus kesalahan Anies, sampai bisa jadi tersangka. Satu saja kesalahan didapat, ini akan jadi jurus pamungkas untuk menghentikan Anies nyapres. Jika ini benar-benar dipaksakan, kita tidak tahu bagaimana nasib perpolitikan di Indonesia kedepan. Wajah demokrasi akan semakin gelap. Siapa yang kuat akan semakin leluasa berbuat semaunya. Negeri ini akan berjalan semakin menyimpang.

Ketiga, hajar Anies di media. Buat opini bahwa Anies berbahaya. Framming bahwa pendukung Anies itu eks HTI, FPI dan eks napi teroris. Pendukung Anies itu radikal. Mereka sebarkan terus ke publik untuk pengaruhi banyak orang.

Kata Anies: "Tunjukkan satu saja kebijakan Anies yang intoleran, radikal dan diskriminatif.  Satu saja." Kalau anda gak bisa buktikan, kenapa anda masih terus menuduh? Kenapa anda masih ikut viralkan fitnah itu???

Untuk kerja dan bikin framming negatif seperti itu tidak cukup dengan biaya ratusan juta. Gak cukup!. Itu butuh dana miliaran. Lalu siapa yang bisa menyediakan uang miliaran itu? Yang pasti bukan nenek anda.

Patungan para relawan? Dobol! Trimedya, kader PDIP sudah mulai bongkar-bongkar siapa pendana di balik para buzzer itu. Dia merasa gerah.

Tiga strategi yang kasar, kontra demokrasi dan cenderung kejam ini sepertinya akan terus dilakukan untuk memastikan Anies tidak bisa nyapres. Ini adalah cara-cara yang tidak elegan. Kasar dan merusak demokrasi. 

Kenapa ini semua dilakukan? Karena Anies diyakini potensial menang di pilpres 2024. Kalau gak potensial menang, gak akan ada pihak-pihak yang kerja keras untuk jegal Anies.

Kenapa takut kalau Anies jadi presiden? Karena bisnis oligarki terancam. Hanya itu jawabannya. Bukan negara yang terancam. Oligarki yang terancam! Kenapa terancam? Karena banyak dari bisnis mereka yang melanggar dan menabrak aturan. Paham? 

Simple cara membuktikan jawaban ini. Selama Anies menjadi gubernur DKI, adakah kerugian negara akibat kebijakan Anies? Gak ada! 

Selama Anies menjadi gubernur, adakah kerugian oligarki atas kebijakan Anies? Banyak! ?

Anda ingat pulau reklamasi yang disegel? Anda ingat Alexis yang ditutup? Anda ingat kepengurusan apartemen yang diambil dari pengembang dan diserahkan ke penghuni, yang notabene rakyat kecil? Anda ingat air bersih yang diambil oleh PT PAM JAYA dari penguasaan oligarki selama puluhan tahun, kemudian disubsidikan hingga 80 persen ke rakyat? Itu semua untuk siapa? Rakyat! Tentu, itu merugikan oligarki*.

Anies pasang badan dan ambil risiko. Anies harus berhadap-hadapan langsung dengan mereka. Anies harus menghadapi pihak-pihak yang punya komitmen dengan mereka. Demi siapa? Demi anda yang masih sadar sebagai rakyat.

Sekali lagi, ini bukan tentang Anies. Ini tentang siapa yang masih peduli terhadap negara ini. Tentang siapa yang berani ambil risiko untuk menghadapi siapa saja yang berupaya merusak dan membahayakan negara ini. Ini soal patriotisme dan nasionalisme. Ini soal keberpihakan siapa kepada siapa.

Kalau mau aman, Anies akan lebih aman jika mau terima kompromi dengan mereka. Terima suap ratusan milyar hingga triliunan. Tapi tidak. Anies memilih untuk selamatkan negara ini. Anies memilih berada bersama rakyat. Akibatnya, dia harus ambil semua risiko ini sendirian.

Dengan fakta ini, anda masih mau bilang Anies membahayakan negara???
Kalau begitu, anda pefrlu ke psikiater.

Jakarta, 11 Juni 2022
TONY ROSYID
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

​"RUAR BIASA ANIES SAN!"..... Demikian teriak teman Jepangku Koichi-San yg istrinya org Sunda di San Clemente, California, ketika kami nobar Formula E di rumahnya sambil menyantap kuliner Sunda.. _"Amazing, it was a mission impossible project, yet Anies could get the Mega motor sport  event done building the circuit from scratch to an internationally accepted professional car racing standard in 54 days? Amazing...Holy shit...!_ Lanjutnya dengan geleng2 kepala. _"Edan...hebat pisan si Anies tea..."_ celutuk istrinya Neng Euis sambil bikin karedok. 

Kami Diaspora Indonesia tidak kenal siapa Bung Anies apalagi ketemu in person. Kami tahunya dia Gubernur DKI yang kenyang dibully dibalik  perestasinya membuat DKI lebih modern. Yang jelas dia pengganti Ahok yang konon dikenal sebagai "meriam top gun". Tapi jujur kami beberapa bulan yg lalu sempat ikut2an terpengaruh oleh ciutan2 negative para BuzzerRp termasuk si pimpinan PSI yg sempat "Selfi dilumpur Ancol" sambil "Nyinyir" dan ngeledekin Anies. Sekarang Koichi-San dan kami yg nonton Formula E di rumahnya masih belum hilang takjub, terheran heran, bercampur kagum dan bangga memuji betapa hebat Jakarta bisa nyelenggarakan Formula E dalam waktu yang sangat tidak mungkin, saking mepetnya waktu dan berbagai "jebakan batman" lain yang semua juga akhirnya faham, mereka maksudkan untuk membuat Anies terjungkal. Dan sebagai warga Jakarta, kini kami juga bisa ikut berbangga bahwa Jakarta sebagai metropolitan  tidak kalah dengan the city of Los Angeles atau San Diego!

Menengok ke belakang, terus terang kami merasa malu sekali karena pernah ikut2an nyinyir ngebully Anies melihat proses perjuangannya yang dihadang sana sini dengan tekanan politik, dan cibiran2 para buzzeRp, termasuk boikot sponsor BUMN2 yg biasanya mudah menggelontorkan dana _sponsorship untuk mega- event2_ begini. Seperti dukungan sponsorship habis2an untuk Sirkuit Mandalika yang meski bisa terlaksana tapi jujur saja, amat belepotan.

Semoga seperti kami, kini para pencibir Anies itu mau tobat dan ikut malu serta bisa legowo mengakui kegigihan AB yang dapat memberdayakan _thousands of hands together to make this great event happen in such a short time_ tanpa melupakan kontribusi peran tim _Die hardnya_ Anies terutama Sang Crazy Rich Tanjung Priok  Achmad Sahroni dan Ketua MPR Bambang Soesatyo serta ribuan tangan yang ikut terlibat membangun sirkuit ini.

​Congratulations bung Anies, the Indonesian Tom Cruise, due to Your Mission Impossible was successfully accomplished. 
Bravo God bless Indonesia.

Karakter Anies Baswedan sebagai tokoh pemersatu mandapatkan satu bukti lagi di ajang balap Formula E. Sehari sebelum balap international ini digelar, Anies membuat video pendek.              Isinya tegas dan lugas: bahwa Formula E bukan ajang kompetisi politik. Olahraga balap Formule E ini menjadi tempat bertemunya manusia lintas identitas, kelompok dan kepentingan.

Sepanjang tahun 2020-2022, publik menyaksikan Formula E dijadikan panggung dan obyek caci maki serta tuduhan yang mendiskriditkan Anies. Dan hari sabtu kemarin, 4 Juni 2022, Anies menjawabnya. Balap Formula E terselenggara dan sukses. Sukses acaranya, sukses penontonnya, sukses penyiaran medianya, dan sukses sponsornya. Meski banyak pihak yang menyayangkan ketidakhadiran satupun BUMN di event yang sukses ini.

CEO Formula E Jamie Reigle dan sejumlah driver memujinya. Jamie Reigle mengatakan bahwa sirkuit Formula E Jakarta  berkelas. Dia ingin sirkuit Jakarta menjadi event tahuman untuk ajang balap Formula E.

Media dan dunia internasional mengapresiasi ajang balap Formula E di Jakarta ini. Ini kali pertama Formula E diselenggarakan di Asia Tenggara.

Ada empat hal yang lebih penting dari semua dinamika balap Formula E yang berliku dan terseret arus politik. Pertama, Formula E telah menjadi panggung bersama. Presiden Jokowi, gubenur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, kader partai pemenang sekaligus ketua DPR Puan Maharani dan ketua MPR Bambang Soesatyo berkumpul. Mereka berada di satu meja selama berjam-jam. Hadir pula Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Di sinilah pesan Anies menemukan realitasnya. Bahwa panggung Formula E adalah panggung persatuan. Panggung bersatunya satu kepentingan di atas semua kepentingan yang ada yaitu kepentingan untuk negeri bernama Indonesia.

Yang berkompetisi adalah para pembalap di sirkuit, bukan penonton, apalagi para politisi. Para penonton adalah penikmat kompetisi yang hadir untuk menjadi penggembira dan menambah kemeriahan balapan. Bukan ikut berkompetisi dalam bentuk lain yang berpotensi merusak kemeriahan dan kegembiraan penonton lainnya. Apalagi sampai merusak panggung balapan.

Kedua, saat penyerahan trofi piala kepada para juara, ada hal menarik. Anies Baswedan, inisiator dan tuan rumah penyelengaraan Formula E menyerahkan trofi piala kepada juara ke-3. Anies meminta ketua panitia Ahmad Sahroni yang sekaligus kader Partai Nasdem ini untuk menyerahkan trofi kepada juara ke-2. Dan panggung utamanya diserahkan kepada presiden Jokowi untuk menyerahkan trofi piala kepada juara ke-1 yang dimenangkan oleh Mitch Evans, pembalap asal Australia.

Anies telah bersikap proporsional dan profesional. Formula E ini ajang balap internasional,  maka presidenlah yang selayaknya  mendapatkan panggung di mata dunia internasional. Di sisi ini, publik membaca Anies punya kerendahan hati yang layak diapresiasi. Anies tidak hanya memberikan panggung utamanya kepada presiden Jokowi, tapi juga menghargai keringat, kerja all out dan kegigihan ketua panitia dengan mempersilahkannya untuk menyerahkan trofi piala kepada juara ke-2. Sepanjang sejarah mungkin baru kali ini terjadi. Dimana ada kepala daerah yang menjadi inisiator, penyelenggara dan sekaligus tuan rumah perhelatan besar dan berkelas internasional mengambil posisi di bawah ketua panitia dengan menyerahkan trofi piala untuk juara-3. 

Poin yang ingin disampaikan Anies adalah hendaknya setiap orang selalu bisa bersikap proporsional dan bisa bekerja secara profesional. Menghargai semua pihak yang terlibat, dan mengutamakan kolaborasi serta suksesnya acara. Sekaligus Anies ingin menegaskan pula kepada publik bahwa balap Formula E bukan ajang untuk mencari panggung politik. Di Formula E, tidak ada tujuan politik. Kalau ada efek politik, itu hukum sosial dan bagian dari sunnatullah yang tidak perlu diributkan. Formula E bagi Anies adalah jualan dan promosi Indonesia kepada dunia. Ini salah satu poin utamanya 

Meski publik tidaklah mungkin bisa memisahkan kesuksesan Formula E dengan nama Anies Baswedan. Formula E terlanjur identik dengan Anies. Salah satu faktornya karena adanya ketakutan pihak-pihak tertentu yang selalu dibayangi kesuksesan Formula E sebagai kendaraan Anies menyalib semua kompetitornya di pilpres 2024. Mereka lalu melakukan upaya keras untuk menggagalkannya. Mulai dari interpelasi sampai mengusir Formula E dari Monas. Faktanya, ajang Formula E benar-benar sukses. Dan kesuksesan ini tidak melibatkan BUMN dan pawang hujan.

Ketiga, Formula E adalah promosi kendaraan bebas emisi. Formula E mempromosikan kendaraan ramah lingkugan. Selama ini, kendaraan berbahan bakar fosil (BBM) dianggap yang paling besar dalam menyumbang polusi udara. Dihadirkannya Formula E sebagai kampanye anti polusi udara dan mendorong bumi ini kembali bersih dengan kendaraan berbahan bakar listrik. Mobil berbahan bakar listrik akan menjadi kendaraan masa depan.

Anies, di panggung internasional, termasuk di forum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), adalah gubernur yang paling bersemangat menyuarakan kota dan dunia bebas polusi. Kampanye Anies tentang dunia bebas polusi telah mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari sekjen PBB.

Keempat, balap Formula E mengajarkan kepada kita bagaimana menyuguhkan balapan yang enak ditonton. Panggungnya terbuka, aturannya jelas, dan jurinya tidak punya kepentingan alias bebas dari imtervensi. Semua kompetitor berkompetisi di panggung yang tersedia dengan sarana yang sama. Mereka taat aturan. Juri menilai berdasarkan fakta. Jika kompetisi politik berlaku seperti balapan Formula E, penonton bersemangat dan bersorak puas, apapun hasilnya.

Inilah empat hal terpenting yang harus kita tangkap pesannya dari ajang balap Formula E hari sabtu kemarin, 4 Juni 2022. 

Sukses Pak Anies Baswedan, sukses buat seluruh rakyat Indonesia. Dengan Formula E, kita jadikan bangsa ini bersahaja, damai dan bebas dari segala bentuk polusi, meskipun berada dalam suasana kompetisi.

Jakarta, 5 Juni 2022
​Tony Rosyid
(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Alhamdulillah! Formula E yang Excellent! Di kamus, “excellent” berarti “extremely good”. Sangat bagus.

Itulah yang ditakdirkan Allah hari ini. Balap mobil listrik terbesar di dunia berjalan sangat sukses. Tak cukup hanya disebut sukses.

Kini, Menteri BUMN Erick Thohir (ET). terisolasi sendirian. Dia melakukan salah langkah dalam mempolitisasi posisi semua BUMN di tengah perhelatan olahraga internasional.

Erick memblok BUMN. Tidak ada satu pun yang menjadi sponsor Formula-E (FE). Dilarang oleh Erick. Hanya karena tuan rumah balap ini adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yang bakal menjadi capres terkuat. 

ET memang habis-habisan dalam upayanya untuk mengerdilkan FE. Tujuannya bisa dibaca dengan terang. Yaitu, untuk mereduksi kesuksesan Anies sebagai penanggung jawab tertinggi FE. 

Erick menunjukkan kualitas terendahnya sebagai politisi yang ambisius. Sikap ini membuat publik tak bisa membantah bahwa Erick adalah boneka oligarki konglomerat hitam. Para cukong itu tidak rela Anies sukses di perhelatan FE ini. Mereka gunakan tangan ET untuk menjelekkan reputasi Anies. 

Sekarang, sukses Formula-E menjadi berita besar olahraga. Media musuh Anies pun mau tak mau harus memberitakan balap ini. Agar mereka tidak kelihatan aneh.

Busuk hati Erick tercium oleh semua orang. Publik akan mengatakan menteri BUMN ini adalah politisi yang akan melestarikan pembelahan bangsa. Dia seorang partisan tulen. Berbahaya bagi negara. 

Untuk Anies Baswedan, selamat atas kesuksesan Formula E-exellent. Rakyat akan menunggu kesuksesan Formula A di Pilpres 2024.

4 Juni 2022
​Asyari Usman
(Jurnalis, Pemerhati Sosial Politik)

Sejak di tetapkannya tanggal  1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila dan juga disertai sebagai hari libur nasional dengan  Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, maka banyak sekali konroversi yang timbul dan setiap tahunnya menjadikan setiap tanggal 1 juni tsb semacam diskursus dalam memahami sejarah lahirnya Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Proses itu berlangsung mulai dari sidang dokuritsu juunbi chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sampai sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)  atau dalam bahasa Jepang disebut Dookuritsu Junbi Iinkai setelah  Indonesia merdeka. 

Terdapat 33 (tiga puluh tiga) pembicara selama empat hari sidang pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945) dengan pembahasan mengenai dasar Negara. Diawal sidangnya, Mr. Moh. Yamin mengusulkan dasar negara dalam pidato tidak tertulisnya dalam sidang pertama BPUPKI, yaitu; Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Selanjutnya, setelah selesai berpidato itu, Mr.  Moh. Yamin juga mengusulkan gagasan tertulis naskah rancangan UUD RI yang tertuang dengan rumusan 5 dasar, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia.
3. Rasa Kemanusian yang Adil dan Beradab.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Diakhir sidang BPUPKI, Ir. Soekarno mengusulkan lima poin sebagai konsep dasar negara yang dinamakannya Pancasila, yang menurut beliau diambil dari Buku Sutasoma, karangan Mpu Tantular, yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan.
3. Mufakat atau Demokrasi.
4. Kesejahteraan Sosial.
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Dari kelima konsep diatas, menurut Ir. Soekarno dapat juga diperas menjadi Trisila, yaitu Sosio nasionalisme, Sosio demokrasi, dan terakhir Ketuhanan. Namun untuk selanjutnya oleh Ir. Soekarno, berpendapat tiga hal tersebut juga masih bisa diperas lagi menjadi Ekasila yaitu Gotong  Royong. 

Namun konsep beliau dan konsep  tentang Trisila dan Ekasila justru tidak dapat diterima oleh tim perumus dasar Negara, yang dikenal sebagai Tim Sembilan di sidang BPUPKI itu,  yang berisi Soekarno sendiri, Mohammad Hatta, Marami Abikoesno, Abdul Kahar, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Mohammad Yamin, dan Wahid Hasjim. 

Panitia Sembilan ini melakukan sidang pertama pada 22 Juni 1945. Sidang tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara. Panitia Sembilan berhasil menyusun naskah yang disebut Rancangan Preambule Hukum Dasar. Mr. Moh. Yamin mempopulerkan naskah rancangan itu dengan nama “Piagam Jakarta” yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPUPKI selanjutnya melakukan sidang kedua (10-16 Juli 1945) dengan pembahasan berupa lanjutan hasil kerja Panitia Sembilan dan selanjutnya berhasil menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu :
1. Kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta.
2. Negara Indonesia berbentuk negara Republik. Ini merupakan hasil kesepakatan atas 55 suara dari 64 orang yang hadir.
3. Kesepakatan mengengai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timor Timur, sampai Malaka (Hasil kesepakatan 39 suara).

Setelah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 9 Agustus 1945 yang kemudian dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).  PPKI bertugas mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan UUD 1945. Panitia ini diketua oleh Ir. Soekarno, wakil ketua Moh. Hatta dan jumlah anggota 21 orang.

Pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan persidangan pertama dan berhasil menetapkan :

1. Penetapan Pembukaan Hukum Dasar (sekarang disebut Pembukaan UUD 1945) yang di dalamnya memuat rumusan sila Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini Pancasila telah disahkan sebagai dasar negara.
2. Pemilihan dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden RI yang pertama.
3. Presiden dibantu oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dalam melakukan tugas-tugasnya.

Dari runut sejarah diatas, dapatlah disimpulkan ada empat tanggal yang sangat menentukan tentang hari lahirnya Pancasila, yaitu ; 

1. 29 Mei 1945 saat Mr Moh. Yamin pertamakali mengusulkan Konsep tentang Dasar Negara
2. 1 Juni 1945 saat Mr Sukarno menelurkan prasa atau kata Pancasila sebagai Nama Dasar Negara
3. 22 Juni 1945 saat BPUPKI meresmikan Piagam Jakarta sebagai Dasar Negara
4. 18 Agustus 1945 saat PPKI mengesahkan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Sejak zaman orde baru dan sekarang ini, kontroversi tentang hari lahir Pancasila terus berlangsung tak hentinya dengan sudut pandang masing masing. Padahal kenyataannya praktek bernegara saat ini  jauh dari sila sila Pancasila tsb. Dan  yang terjadi  justru penuh dengan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, penindasan dan penginjak-injakan hak asasi manusia; penuh dengan korupsi, kolusi, nepotisme dan merajalelanya oligarki; penuh dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang anti-demokrasi dan a-nasionalis. 

Kesemuanya itu akhirnya membawa bangsa ini serba terpuruk dan mengalami krisis di segala bidang (krisis multidimensional) yang menyengsarakan rakyat dan mengancam kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sangat jauh dari cita-cita segenap bangsa Indonesia dan yang ada dalam sila sila Pancasila itu sendiri.

Jelas disini konsep Pancasila versi  Mr Sukarno, bukanlah konsep Pancasila dari hasil keputusan BPUPKI yang merupakan badan khusus dalam menentukan konsep dasar bernegara,  apalagi jika diperas2 menjadi Trisila dan Ekasila. 

Anehnya justru konsep Pancasila versi Sukarno ini telah dipaksakan pelaksanaannya dengan menerbit kan RUU Haluan Ideolodi Pancasila (HIP) yang karna mendapat protes dari banyak elemen masyarakat lalu diganti dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) oleh Partai PDIP dan Rezim yang memang sedang berkuasa saat ini. Apalagi sepertinya, sampai saat ini RUU BPIP ini belum dicabut dari Prolegnas DPR RI.

Pada kesempatan Hari Jadi Pancasila versi Pemerintah saat ini, sebaiknya kita tinggalkan kontroversi  dan keinginan untuk mengkultuskan seseorang dengan kekuasaan yang dimiliki. Anggaplah kebijakan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 ini sudah benar bahwa 1 Juni adalah hari lahirnya “prasa” atau kata Pancasila, tetapi juga dengan menetapkannya sebagai hari libur nasional adalah sedikit bermasalah, karna ke-efektif-an hari libur pada setiap tanggal 1 juni  ini kurang bermanfaat dan membuang waktu saja yang diperlukan dalam meningkatkan perekonomian. 

Hal diatas berbeda jika hari libur ini memang ada hubungannya dengan hari libur keagamaan dan menyangkut kepentingan masyarakat umum.

HG Sutan Adil
Peneliti Sejarah dari Sutanadil Institute

Bogor, 01 Juni 2022