Tarmidzi Yusuf
Pegiat Dakwah dan Sosial

56 tahun yang lalu, tepatnya 30 September 1965. Kita kenal dengan GESTAPU, Gerakan 30 September. Pemberontakan G30S/PKI. Pemberontakan sangat kejam, sadis dan biadab. Enam jenderal telah dibantai oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hari ini jejak kejahatan politik dan jejak kejahatan kemanusiaan PKI hendak mereka putar balikkan faktanya. Seolah-olah PKI menjadi korban. Korban Panglima Kostrad ketika itu, Mayor Jenderal Soeharto. Padahal, Mayor Jenderal Soeharto pahlawan rakyat Indonesia. Ditangan Mayor Jenderal Soeharto, PKI ditumpas dan dibubarkan.

Pembongkaran diorama Penumpasan G30S/PKI di Museum Kostrad seolah mengkonfirmasi dendam PKI terhadap Mayor Jenderal Soeharto. Alasan pembongkaran pun tidak realistis dan ilmiah. Rakyat curiga. Dibalik pembongkaran ada kepentingan jabatan pasca gonjang-ganjing sosok pengganti Panglima TNI yang sekarang.  Ada yang berharap menjadi kuda hitam Panglima TNI.

Pembongkaran diorama di Museum Kostrad belakangan ramai menyusul pernyataan dari Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Menurut Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu, hilangnya diorama Penumpasan G30S PKI bernuansa politis.

Selain aksi kejam, sadis dan tidak beradab yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965. Kita dikejutkan pula dengan pembantaian enam laskar FPI.

Awal Desember tahun lalu, tepatnya 7 Desember 2020, 9 bulan lebih telah berlalu. Ada peristiwa yang sama sadisnya, yaitu pembantaian enam laskar FPI. Diduga ada jejak jenderal dalam pembantaian enam laskar FPI. Kabarnya, jenderal tersebut berada di dalam Toyota Land Cruiser hitam.

Banyak petunjuk yang mengarah keterlibatan jenderal dalam pembantaian enam laskar FPI. Sayangnya, hingga hari ini, kasus pembantaian enam laskar FPI tidak diusut tuntas. Kuatnya pengaruh jenderal tersebut, menyebabkan proses hukum terhadap yang diduga terlibat tidak sesuai harapan.

Kalau bukan orang kuat atau jenderal yang punya pengaruh. Tidak mungkin rest area KM 50, lokasi penyergapan enam laskar FPI, rata dengan tanah. Upaya menghilangkan jejak kejahatan sang jenderal. Rest area KM 50 sekarang hanya saksi bisu dari kebiadaban sang jenderal dan kelompok politiknya.

Demikian pula dengan kesimpulan KOMNAS HAM tentang tragedi pembantaian enam laskar FPI. Semula memberikan angin surga. Harapan besar tragedi KM 50 akan mengungkap siapa dalang pembantaian enam laskar FPI. Ternyata, hanya PHP alias pemberian harapan palsu.

Enam jenderal menjadi korban kebiadaban PKI. Sementara enam laskar FPI menjadi korban kebiadaban jenderal yang diduga terafiliasi dengan PKI.

Saatnya rakyat sadar dan bangkit. Ancaman PKI itu nyata bukan ilusi. PKI sedang mengintai kita semua. Waspadalah!

Bandung, 21 Shafar 1443/28 September 2021

Adagium lawas yang sudah populer dan tak aneh lagi. Rusa boleh kehilangan bulunya tapi tak akan kehilangan otaknya, demikian kata pepatah kuno!

Mau tidak mau, suka tidak suka, umat Islam merupakan aset besar dan potensial bagi bangsa Indonesia.

Oleh karenanya, tanpa memecah belah, mengadu domba dan membentur benturkan intern umat Islam itu sendiri, pihak lain tak akan mampu menguasai dan menjajah Indonesia, yang ditakdirkan kaya sumber data alam, jamrud katulistiwa dan salah satu negara yang dilalui api bumi yang syarat dengan energi panas, uap dan tenaga air.

Bahkan dalam ilmu kekinian, para generasi muda penerus bangsa telah bermimpi untuk meniadakan kerusakan eko sistim bumi baik yang diakibatkan oleh penambangan batubara yang rentan dengan kerusakan lingkungan ratusan ribu hektar, untuk dialih sempitkan menjadi sumber energi uap yang jauh lebih efektif terhadap kerusakan alam.

Masalahnya tinggal tergantung kepada pimpinan negara, apakah mampu bermimpi dan berpikir untuk ini, atau berkutat sekitar usreg usregan bangsa yang dikendalikan oleh pihak ketiga.

Indonesia merdeka dari hasil perjuangan panjang para leluhur dan pendiri bangsa yang penuh pengorbanan, yang ditopang dengan dedikasi dan keinginan luhur untuk merdeka, mereka gabungan rakyat dan pejuang bersenjata yang dikomandoi oleh para pemimpin bangsa bangsa di Indonesia serta para tokoh agama, ulama dan para santri.

Panglima Besar Jendral Sudirman, orang pertama sebagai Bapak TNI di Indonesia merupakan salah satu fakta seorang tokoh Nasional yang berasal dari santri dan lahir dari salah satu pondok  pesantren di Jawa Tengah.

Makna perjalanan sejarah inilah yang harus dipahami oleh kita semua terutama para pimpinan stake holder negara, agar tidak mudah dan gegabah membubarkan  ormas, orpol dan organisasi organisasi kemasyarakatan lain yang berpedoman kepada dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila.

Kecuali PKI yang sejak kedatangan, kelahiran dan perkembangannya, tidak pernah bergabung dengan kekuatan kekuatan lainya, selain hanya ingin mengembangkan diri  sendiri untuk mengkomuniskan Indonesia.

Sekelumit contoh tentang kegiatan FPI (Front Pembela Islam) pada sekitar Oktober 2019, di kecamatan Sukajaya, kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dari penglihatan langsung  saya sendiri, dimana FPI terjun langsung ke TKP TKP tanah longsor dan banjir,  mengevakuasi para korban, baik yang sudah menjadi mayat maupun masih hidup, dengan sarana prasarana seadanya, mendirikan pos pos tenda beserta bantuan makanan, obat obatan dan pendirian / pengadaan pos pos ditempat tempat kritis yang   masih cukup berbahaya, dengan semangat keibadahan telah mereka buktikan dan tunjukkan kepada kita, terutama rakyat Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menjadi lucu dan dagelan ludrukan ketika saya melihat ada satu bendera besar dari salah satu partai besar di Indonesia, yang tertancap berkibar di pusat pengendalian operasi ( posko Kodim, posko Polisi, posko SAR, posko Pemda, posko Kesehatan dll ), karena hanya bendera doang yang ada, sedangkan tak tampak batang hidungnya orang yang menancapkan hingga operasi penanggulangan banjir dan tanah longsor selesai.

Oleh karenanya, dengan telah dibubarkannya FPI ( Front Pembela Islam ) secara sepihak, dan kini bermunculan deklarasi FPI ( Front Persaudaraan Islam ), yang bisa jadi akan berjamur di seantero bumi di Indonesia  kita semua tidak perlu kebakaran jenggot, karena seperti halnya ormas / orpol yang lain, mereka adalah aset bangsa, yang sewaktu waktu bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara, yang dilindungi dan dijamin oleh hukum / Undang Undang.

Marilah semua ormas / orpol yang ada, kita kompak dan bersatu padu, menyikapi dan menghadapi musuh nyata yang sesungguhnya dan yang sebenar benarnya, yaitu pihak asing CINA yang telah bergabung, berkolaborasi, berkonpirasi dengan bangsa kita sendiri, para pecundang, penjilat dan pengkianat negara !

Sekali lagi SELAMAT untuk  FPI ( Front Persaudaraan Islam ) atas dekkarasi deklarasinya, jadilah Ormas yang layak diteladani oleh ormas yang lain, untuk pererat dan perkuat persatuan dan kesatuan  bangsa, ketentraman, kenyamanan dan kejayaan NKRI....Aamiin...

(Bandung, 14 September 2021, Sugengwaras)

SECARA mengejutkan, pada bulan Maret 2020 politisi senior Prof. Dr. Amien Rais menyebut: "Ada skenario untuk memperpanjang masa Jabatan Presiden". Skenario itu menurut Amien Rais adalah dengan mengubah UUD 1945 melalui sidang Istimewa Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR RI).

Tanggapan terhadap penyataan Amien Rais beragam. Tanggapan pertama datang dari Presiden Joko Widodo yang menyebutkan dengan kalimat penegasan, "tidak ada niatnya untuk menjabat 3 periode". Tanggapan kedua datang dari Wakil Ketua MPR Asrul Sani juga membantah, tidak ada agenda pembahasan di MPR untuk mengubah masa jabatan Presiden, yang dilakukan oleh MPR hanya mengkaji dan mendalami pokok-pokok haluan negara (GBHN).

Namun bantah-membantah itu menjadi sunyi di Istana ketika Pengamat Politik M. Qodari mengusulkan masa Jabatan Presiden 3 Periode dengan membentuk Relawan Joko Widodo dan Prabowo Subianto tahun 2024 (Jok-Pro2024) pada tanggal 19 Juni 2021.

Kali ini partai-partai politik bereaksi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terang-terangan menolak wacana tersebut. Para pakar seperti Refly Harun dan Margarito Kamis menolak wacana itu. Bahkan Refly mengajak masyarakat untuk membentuk relawan tolak 3 Periode dan Tolak Jokowi-Prabowo 2024. Suasana perpolitikan kembali memanas ditengah situasi darurat Covid-19 yang sudah menyerang dengan varian baru, hingga Indonesia sedang kewalahan mengatasi laju penyebarannya hari-hari ini.

Lalu pertanyaannya bisakah masa jabatan presiden diperpanjang?

Dari perspektif hukum masa jabatan presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menyebutkan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Hal tersebut diperkuat lagi dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan Perkara nomor 40/PUU-XVI/2018, tentang uji Materil atas Undang-Undang Pemilihan Umum dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU a quo.

Dalam Pertimbangan hukumnya MK menyatakan bahwa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dipegang 2 kali oleh seseorang baik itu berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Dengan demikian MK pun menolak permohonan para pemohon.

Dari kedua penjelasan konstitusional itu, maka tidak ada celah hukum yang memberikan peluang bagi siapa saja untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan atau wakil presiden untuk 3 kali masa jabatan, baik itu jabatan dipegang secara berjeda maupun berturut-turut.

Kalau demikian dimana celah hukum bagi presiden dan atau wakil presiden untuk dapat memperpanjang masa periodesasi atau memperpanjang masa jabatan? Terdapat beberapa celah untuk membuat skenario untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan atau wakil presiden. Pertama Mengubah ketentuan UUD dan kedua mengeluarkan Dekrit Presiden.

Amandemen Konstitusi

Terdapat beberapa syarat untuk melakukan perubahan pasal dalam UUD 1945, di antaranya:

• Pertama, Usul perubahan pasal-pasal UUD 1945 dapat diagendakan dalam Sidang MPR bila diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
• Kedua, Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD 1945, diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
• Ketiga, Untuk mengubah pasal UUD 1945, Sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR;
• Keempat, Putusan untuk mengubah pasal UUD 1945 dilakukan dengan persetujuan 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Apabila skenario perubahan UUD diambil, dapat kita intip bahwa dari sembilan fraksi di DPR, enam fraksi merupakan bagian dari partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Keenamnya adalah fraksi PDI-P (128 kursi), Partai Gerindra (78 Kursi), Partai Golkar (85 Kursi), Partai Nasdem (59 Kursi), PKB (58 Kursi), dan PPP (19 Kursi). Dua fraksi lainnya, PKS (50 Kursi) dan, Partai Demokrat (54 Kursi), mengambil jalan oposisi. Sementara Posisi PAN (44 Kursi), yang pada awalnya tidak bergabung ke dalam koalisi pemerintah namun bahasa tubuhnya seperti partai koalisi pemerintah, sekarang sudah menyatakan diri bergabung.

Di dalam parlemen, kekuatan partai koalisi berada di atas angka 60 persen setelah diperkuat lagi oleh PAN sebagai pendatang baru koalisi pemerintah. Dengan adanya penambahan koalisi maka kekuatan koalisi pemerintah di parlemen nyaris sempurna.

Nah, kalau Pemerintah ingin melakukan perubahan terhadap UUD sesuai dengan syarat yang disebutkan di atas, maka sangat mungkin dilakukan.

Kalau seandainya PDIP seperti diawal tulisan ini menolak untuk jabatan 3 Periode tentu ini menjadi hambatan besar bagi koalisi pemerintah untuk meneruskan pembahasan tersebut. Apalagi di Gokar sendiri ada keinginan kuat dari internal Golkar untuk mencalonkan kadernya sendiri di 2024 dengan melakukan persiapan-persiapan serius hingga membentuk “Tim Saksi” sampai ke TPS, menyebarkan gambar ke semua pelosok. Karena itu sulit untuk wacana tersebut diamini oleh seluruh partai koalisi.

Apabila pilihan amandemen konstitusi ini dilakukan, tentu konsekuensi politiknyapun sangat berat untuk dihadapi. Akan ada tokoh-tokoh politik, seperti Mantan Presiden, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapatkan kesempatan ketiga untuk mencalonkan diri.

Hal ini tentu sangat berat bagi petahana. Kita tahu SBY memiliki modal politik yang kuat. Dan akan lebih kuat lagi apabila dapat menggandeng Anies Baswedan sebagai wakilnya. Kalau itu terjadi tentu riuh Jokpro2024 akan berubah menjadi kecemasan.

Sementara Gerindra sejak bergabung koalisi pemerintah mendapatkan banyak hantaman, bahkan dari "bekas pendukungnya" saat Pilpres 2019. kelompok yang mendukung Prabowo tahun 2020 sebagian besar sudah tidak peduli bahkan menolak Prabowo mencalonkan diri.

Apabila kran amandemen terbuka, kemudian Refly Harun melakukan gerakan tolak Prabowo-Jokowi, saya yakin akan terbentuk kelompok baru yang lebih dahsyat dari pertimbangan politik Qodari.

Dari postur politik, pilihan koalisi SBY dengan Anies akan membuat Qodari menyesal, oleh karena ia telah membuka wacana 3 periode dan justru mendapatkan lawan tanding yang kuat--dapat dikatakan Qodari telah melakukan kesalahan besar. Karena secara kekuatan, politik SBY lebih mapan apalagi disandingkan dengan Anies Baswedan.

Tentu pilihan 3 periode dari pertimbangan politik kebangsaan sangat berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter. Yang kita harapkan jabatan presiden itu hanya 2 periode (10 tahun) dan itu sudah cukup.

Dekrit Presiden

Dekrit Presiden telah menjadi sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sejarahnya Indonesia pernah mengeluarkan dua kali Dekrit Presiden yaitu Saat Rezim Orde Lama Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959 dan pada saat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden, mengeluarkan dekrit tanggal 23 Juli 2001.

Dalam realisasinya, keduanya berbeda, meski sama-sama didasarkan pada Hukum Darurat Negara. Dekrit pertama 5 Juli 1959 kembali kepada UUD 1945 yang dinyatakan sah secara hukum, berdasarkan sidang DPR tanggal 22 Juli 1959, dan dukungan berupa pendapat hukum Pada Tanggal 11 Juli 1959 dari Ketua MA Profesor Wirjono Prodjodikoro yang diikuti dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan dekrit kedua 23 Juli 2001 adalah untuk membekukan DPR-MPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun.

Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya (Golkar) sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Namun dekrit yang mencakup beberapa Item itu dilawan oleh DPR dan MPR.Akibatnya, MPR melakukan sidang Istimewa untuk memakzulkan presiden.

Perbedaan penerimaan kedua dekrit tersebut menunjukkan bahwa berlakunya Dekrit Presiden sangat dipengaruhi situasi politik yang berkembang pada saat itu. Meskipun Dekrit itu sah secara hukum, karena didasarkan pada Hukum Darurat Negara, tetapi legalitasnya masih harus menunggu penetapan hukum secara konstitusional. Maka, berlakunya dekrit sangat tergantung pada kemauan politik dari alat-alat kelengkapan negara (TNI dan Polri) untuk menjadikannya sebagai produk hukum kenegaraan yang berlaku.

Ada beberapa alasan dekrit menjadi lebih rasional bagi kekuasaan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.

• Pertama, kondisi darurat bencana nonalam atau Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir.
• Kedua, keadaan ekonomi nasional yang memburuk dan krisis ekonomi yang sudah berada dalam resesi. Atau mungkin ada alasan lain yang lebih kuat lagi.

Dengan alasan itu terbuka peluang untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Beberapa Organisasi Masyarakat pun menjadikan Covid-19 sebagai alasan untuk menunda Kongres atau Muktamar. Jadi dikalangan kelompok civil society bisa dikatakan memperpanjang masa jabatan itu dapat diterima dengan alasan keselamatan nyawa warga negara.

Dekrit Presiden adalah peristiwa politik penting yang dapat merubah masa jabatan Presiden dengan mudah dan tak berbelit-belit. Kalau skenario dekrit diambil, menurut saya partai-partai koalisi akan sulit untuk mengambil sikap dan berada dalam dilema politik.

Sebagaimana kita tahu banyak pimpinan pimpinan partai yang sudah memiliki masalah secara hukum, dan bisa ditekan dengan masalah itu. Apalagi di parlemen ada banyak permainan proyek yang membuat anggota DPR merasa nyaman dengan disandera kepentingan proyek itu.

Karena itu, dekrit presiden hanya membutuhkan dukungan penuh dari militer (TNI dan Polri), DPR, Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi. Sebagaimana kita tahu bersama, Hakim MK mendapatkan bonus masa Jabatan 15 Tahun dengan periodesasi 5 tahun dan masa pensiun 70 Tahun setelah berlaku UU Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Alat-alat kelengkapan negara seperti TNI dan POLRI adalah kekuasaan di bawah kendali presiden. Sementara DPR sudah dikuasai oleh Koalisi Pemerintah. Hal itu ditandai dengan Pelbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara mulus tanpa ada hambatan di DPR.

Revisi UU KPK, UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Tentang PEN dan Covid-19 serta kebijakan lainnya yang banyak mendapatkan kritikan dan penolakan masyarakat disetujui dengan gampang oleh DPR tanpa koreksi.

Kalau sekedar dekrit memperpanjang masa jabatan Presiden itu hanyalah persoalan sederhana. Apalagi didukung dengan narasi yang kuat melalui tim-tim buzzer dan kelompok-kelompok pendukung pemerintah, saya meyakini akan mendapatkan dukungan penuh.

Saat ini, akumulasi kekuasaan telah terkonsentrasi dalam satu koalisi besar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kekuasaan yang terkonstrasi untuk melakukan hal-hal untuk memperbesar kekuasaannya.

Kita dapat belajar dari sejarah bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi dapat melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Melihat kenyataan itu, maka sangat mungkin adanya perpanjangan atau perubahan periodesasi presiden.

Tapi perlu diingat tidak semua dekrit presiden dapat disetujui baik secara politik dan hukum. Apabila dekrit tidak disetujui, maka presiden dapat dianggap melakukan pelanggaran berat dan dapat dihukum dengan hukuman yang berat bahkan dianggap mengkhianati negara.

Pertanyaan penting yang perlu diajukan, apabila semua akses untuk merubah UUD 1945 dan atau Jalan mengeluarkan Dekrit Presiden disetujui dan mendapatkan legitimasi secara politik dan hukum, masikah Presiden Jokowi tetap tidak berniat untuk menjabat tiga periode dan atau memperpanjang masa jabatanya.

Atau sebaliknya, presiden akan merevisi niatnya dari “tidak berniat” menjadi “berniat” untuk menambah masa jabatan presiden atau memperpanjang masa jabatan presiden?

Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya skenario itu berjalan, apakah masyarakat pada umumnya, tokoh-tokoh politik dilingkaran oposisi hanya menerima itu dengan samina waatona tanpa ada upaya untuk menghentikan tindakan tersebut, atau sebaliknya melakukan upaya untuk menghentikannya dengan jalan yang konstitusional dan demokratis?

Wallahualam bis shawab.

Oleh: Furqan Jurdi
Ketua Presidium Nasional Pemuda Madani

Lagu Ayam den lapeh. Lagu minang yang sangat melegenda di Indonesia masa itu dipopulerkan oleh Elly Kasim. Sekarangpun masih banyak yang upload punya ratusan ribu viewer di Youtube. Diterjemahkan lagu dalam bahasa Indonesia dengan ringkasan nyanyi sebagai berikut; … hati akan resah, …menjadi kesal karena terkecoh/tertipu. Ayam yang seekor terbang dan seekor lagi lepas,…akhirnya tidak memiliki apa-apa.

Gambaran nyanyian tersebut sangat bisa terjadi. Ibu Kota Negara Lama terbang/ hilang, Ibu Kota Negara Baru lepas. Menteri Keuangan menyatakan bahwa tidak ada dana membiayai pemindahan ibu kota baru, dari awal menyatakan untuk menyewakan/menjual aset-aset di Ibu Kota Lama Jakarta.

Artinya siapa yang akan mampu memiliki semua asset Gedung Mewah bersejarah di jalan Merdeka Barat, Timur, Selatan dan Utara. Termasuk asset mewah di Senayan dan semua Markas Besar Polri dan TNI. Yang mampu sewa atau beli tentunya Konglomerat dan Asing. Terutama Asing akan memiliki semua asset tersebut, karena merekalah yang mempunyai kemampuan financial. IKN Lama terbang melayang. Ayam den terbang.

Biaya IKN Baru, Negara juga tidak punya dana untuk itu. Pemerintah saat ini untuk membayar bunga utang dengan berutang dan menambah lubang lagi. Bukan lubang tapi sudah jurang utang. Jokowi menyampaikan bahwa IKN Baru tidak dibangun/ di danai oleh Negara, tapi oleh investor. Artinya pemerintah akan menyewa asset baru di IKN Baru. IKN Baru lepas kepada Investor. Ayam den Lapeh/ Lepas.

Wow, seekor terbang seekor lepas, tidak satupun yang dimiliki. Ini sangat berbahaya. Negara kedepan tidak lagi punya asset, terutama asset bersejarah ratusan tahun di Jakarta.

Pertanyaannya untuk kebutuhan mendesak apa Ibu Kota Negara harus di pindahkan secepatnya, dan harus dimasa pemerintahan Jokowi?. Dimana bangsa dan negara sedang dilanda masalah ekonomi, dan hutang membengkak secara luar biasa. Untuk apa?, sehingga akan melepas asset bangsa yang sangat bersejarah.

Analis kebijakan publik, Muhammad Said Didu, menilai pemindahan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan terlalu ‘memaksa’. Semata merupakan misi pribadi Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan legacy. Sudah banyak ahli dan tokoh bangsa menyatakan tidak setuju IKN Baru. Namun Presiden Jokowi tetap“keukeuh” kata urang Sunda, keras kepala, harus dibangun dimasa periode Jokowi. Tanpa peduli akibat nanti ditinggalkan.

Berkaca pada proyek Sepur Kilat. Dikenal dengan proyek KCIC. Juga proyek “keukeuh” dari Jokowi. Biayanya sekarang bengkak US$ 8,6 miliar. Didiek Hartantyo, Direktur Utama KAI mewanti-wanti potensi KCIC membebani keuangan Negara. Persis itu akan terjadi. Komunikasi antara RI dan China dalam proyek tersebut kurang lancar. Besarnya pinjaman dalam valuta asing serta beban pembayaran bunga dan cicilan dalam valuta asing, sedangkan penerimaan seluruhnya dalam rupiah. Bisa jadi proyek sepur kilat ini Proyek Mubazir, dan merugi buat selamanya.

Di dunia belum ada Negara yang berhasil alias gagal pemindahan ibukota nun jauh dari ibu kota lama. Baru Indonesia yang merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara jauh menyeberangi lautan dengan ratusan kilometer, kemungkinan gagal tentunya akan lebih besar. Mubazir dan kembali merugikan seperti sepur kilat akan membuat bangsa dan Negara merana, dan milineal dan generasi Z kedepan menderita.

Artinya sangat berbahaya jika pindah IKN Baru hanya berdasarkan ambisi pribadi semata Presiden Jokowi. Sementara nanti beliau sudah tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban. Sebaiknya ditunda era pemerintahan baru. Ataupun jika tidak ada hal yang mendesak. Kenapa pindah. IKN Jakarta masih tetap Berjaya.

Bandung, 10 September 2021
By: Syafril Sjofyan
Pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78

Mega, engkau diatas awan apakah telah terbang lebih tinggi lagi dan tak mungkin kembali ke bumi ? Aku tak peduli, kau ada di Surga atau di Neraka. Tapi aku ingin, kepastian hadir mu tak lagi di Bumi.

Selama ini, engkau melangit, bertengger di atas awan dengan penuh kesombongan, tak pernah menurunkan hujan, hanya awan yang menggumpal yang tak juga memberikan faedah bagi tanaman.

Mega, aku tak peduli lagi warna mu, apakah merah,  kuning, hijau, atau hitam pekat. Aku juga tak mau lagi mendongak memandang mu di langit nan biru. Aku hanya ingin kepastian. Bilakah engkau akan kembali ?

Apakah, sepinya langit pagi ini tanpamu, adalah pertanda kepergianmu ? Apakah, Mega-mega lain telah siap mengambil tahta di kandang banteng untuk menjadi penggembala wong cilik ?

Mega, lihatlah! Segenap rakyat, telah terlanjur bahagia tentang mu. Jangan ubah kebahagiaan mereka, menjadi duka dengan kehadiran mu. Tetapi sempurnakan kebahagiaan mereka, dengan berlalu nya dirimu.

Sejumlah banteng juga sudah saling mengasah tanduk, untuk menguasai kandang banteng. Ada yang naik, ada pula yang terlempar. Tak bisa mereka berdiam, melihat tahta dan singgasana kuasa ada di depan mata.

Mega, pergilah bersama debu-debu di langit. Carilah kolong langit, agar engkau bisa menghindari bertemu dengan akherat, suatu fase kehidupan yang tak kau yakini.

Mega, angin berhembus kencang. Hadir mu pasti terhempas, semua hanya soal waktu saja.

Oleh Hersubeno Arief

Apapun dan bagaimanapun caranya, berapapun biayanya, Anies Baswedan tidak boleh dan jangan sampai jadi Presiden.

Alasannya cukup banyak. Mulai dari idiologis, politis dan tentu saja yang paling penting dari aspek bisnis.

Agenda terselubung itu sebenarnya sudah banyak yang tahu. Ada juga yang sekedar menduga-duga. Namun dugaan-dugaan itu mendapat pembenaran setelah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) buka kartu.

Mereka mengajak parpol dan masyarakat untuk menjegal —begitu media menyebutnya— Anies Baswedan.  Jangan sampai pada Tahun 2024 jadi presiden!

Anies gagal menjadi Presiden Indonesia adalah harga mati. Tak ada tawar menawar.

"Saya ingin mengajak teman-teman partai, maupun masyarakat yang masih pro dengan nasionalisme kita, saya kira harus ada barisan nasional yang secara serius mengadang figur yang terfokus isu populisme ini," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam jumpa pers Indo Barometer di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (23/2).

Clear sudah, terang benderang mengapa selama ini beberapa parpol, khususnya PSI, PDIP dan buzzer pendukung pemerintah habis-habisan mem-bully Anies. Ini urusannya berkaitan dengan Pilpres 2024.

Tidak ada urusannya dengan kinerja, prestasi dan berbagai penghargaan internasional yang sudah diraih Anies.

Mau Anies kerja benar seperti apapun. Mau Anies mendapat penghargaan  dari dunia, termasuk penghargaan dari akhirat sekalipun, tidak ada urusannya.

Mereka akan terus mem-bully. Hajar habissss……..

Mau ada skandal Jiwasraya, penggelapan dana Asabri triliunan rupiah, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, utang BUMN dan utang negara membengkak, mereka akan tutup mata. Abaikan. Alihkan isunya.

Fokus cari kesalahan Anies! Kecilkan keberhasilan Anies memimpin Jakarta. Hilangkan beritanya dari media agar masyarakat tidak mengetahuinya.

Kalau ada kesalahan Anies,  besar-besarkan kesalahannya. Ramaikan  di media sosial dan media konvensional. Kerahkan buzzer habis-habisan. Pastikan infonya menyebar di masyarakat.

Bila tidak bisa ditemukan kesalahannya, cari terus sampai ketemu. Kalau tidak juga ketemu, bikin kesalahannya.
 
“Tugas utama”  semacam itu lah yang menjelaskan mengapa tiada hari tanpa bully atas Anies.

Mereka mendapat momentum dengan datangnya musim hujan tahun ini. Kebetulan pula curah hujannya sangat ekstrem.

Pasukan pem-bully ini tutup mata bahwa berdasarkan data BMKG curah hujan tahun ini paling ekstrem dalam 150 tahun terakhir.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat curah hujan ekstrem dengan intensitas lebih dari 150 mm/hari dengan durasi panjang dari Selasa (31/12/2019) sore hingga Rabu (1/1/2020) yang turun cukup merata di wilayah DKI Jakarta menyebabkan banjir besar.

Curah hujan tertinggi tercatat di Bandara Halim Perdana Kusuma yaitu 377 mm/hari, di TMII: 335 mm/hari, Kembangan: 265 mm/hari; Pulo Gadung: 260 mm/hari, Jatiasih: 260 mm/hari, Cikeas: 246 mm/hari, dan di Tomang: 226 mm/hari.

Data-data itu buat mereka tidak penting. Fokus pada fakta bahwa Jakarta terendam banjir. Abaikan data dan fakta lainnya.

Abaikan juga fakta bahwa daerah lain di Jawa, termasuk di Bekasi yang notabene berada di Provinsi Jawa Barat juga banjir gila-gilaan.

Tugas utama mereka adalah mengabarkan kepada publik sak-Indonesia bahwa Jakarta kebanjiran terus selama Anies jadi gubernur.  

Anggota Fraksi PSI dan PDIP di DPRD DKI beramai-ramai menyanyikan koor “Anies tidak becus memimpin Jakarta.”

Tak perlu kaget bila di sejumlah media muncul judul berita “Jakarta Dikepung Banjir.”  Foto-foto lama banjir Jakarta juga bermunculan kembali.

Buat survei yang menyebutkan elektabilitas Anies tiba-tiba melorot karena gagal menangani banjir!

Tak punya calon

Mengapa mereka begitu khawatir Anies akan menjadi presiden? Padahal perhelatan Pilpres 2024 masih cukup lama.

Alasannya cukup jelas. Sampai sejauh ini mereka belum punya calon yang cukup kuat untuk menandingi popularitas dan elektabilitas Anies.

Tak perlu kaget kalau sekarang Prabowo didorong-dorong menjadi lawan Anies. Muncul survei bahwa keduanya merupakan kandidat paling kuat dan akan bersaing pada Pilpres 2024. Mereka coba diadu domba.

Jadi ngeh kan sekarang mengapa  beberapa waktu lalu muncul wacana agar Jokowi bisa menjabat sampai tiga periode.

Anies adalah ancaman yang membahayakan estabilisme penguasa dan para pendukungnya. Apalagi sebagai Gubernur DKI Anies sangat berprestasi.

Gagasannya memperbaiki kota Jakarta sangat inovatif. Sesuai dengan motto kampanyenya bersama Sandiaga Uno : Maju Kotanya, Bahagia Warganya!

Dalam waktu dua tahun terakhir DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies telah meraih 40 penghargaan, termasuk beberapa penghargaan internasional dan dunia.

Sebagai Gubernur pada tahun 2019 Anies terpilih sebagai gubernur terbaik versi Majalah Warta Ekonomi dan Rakyat Merdeka.

Andai saja Anies tidak berprestasi, atau setidaknya prestasinya biasa-biasa saja, dijamin dia tidak akan ada yang mengusik. Toh tidak akan ada orang yang akan meliriknya. Aman.

Setidaknya ada tiga alasan besar mengapa mereka bekerja keras memastikan Anies jangan sampai jadi presiden.

Pertama, alasan idiologis.

Alasan ini merupakan residu dari Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Anies diposisikan sebagai figur yang dekat dengan kalangan Islam.

Kelompok Islam lah yang menjadi biang gagalnya Ahok menjadi Gubernur DKI. Kelompok Islam perkotaan lah yang menjadi lawan berat Jokowi pada pilpres lalu.

Karenanya Islam dalam beberapa tahun terakhir sangat terkesan dimusuhi dan muncul  berbagai  stigma radikal. Kegaduhan yang diciptakan oleh ucapan Menag, dan pernyataan-pernyataan kepala BPIP menjadi indikator yang sangat jelas.

“Pemerintah saat ini mengalami Islamophobia,” kata Putri Proklamator Rachmawati Soekarnoputri.

Kedua, alasan politis.

Anies saat ini diposisikan berada dalam kubu berseberangan dengan pemerintah. Posisinya pada Pilpres 2019 lalu mempertegas hal itu.

Bagi PSI selain musuh idiologis, Anies juga musuh politis. Sementara bagi PDIP kehadiran Anies bisa memupuskan ambisi mereka untuk terus menguasai Indonesia, pasca Jokowi.

Ketiga, alasan ekonomis.

Anies adalah musuh berbahaya bagi kelompok oligarki yang dikendalikan oleh  kelompok bisnis, khususnya taipan. Dia adalah musuh bebuyutan —meminjam istilah Ketua MPR Bambang Soesatyo—para cukong politik.

Tindakannya menghentikan proses reklamasi di Pantai Utara Jakarta sangat merugikan para taipan. Ribuan triliun keuntungan di depan mata, untuk sementara terpaksa mengendap di dasar lautan.

Perbedaan dalam soal reklamasi inilah menurut pengakuan Ahok kepada Tempo menjadi salah satu penyebab pecahnya kongsi dengan PSI. Padahal PSI semula didirikan untuk menjadi kendaraan politik Ahok.

Baru menjadi Gubernur DKI saja sudah sangat merugikan para taipan. Apalagi kalau sampai terpilih menjadi Gubernur Indonesia!

Sampai disini paham khan? SIAPA sebenarnya yang terus menjegal langkah sukses anis  ?? untuk menyelamatkan warga DKI.

Mutiara tetaplah mutiara
Meski dibenamkan kedalam.lumpur sekalipun..

Bang ANIES...
Tetaplah melangkah..!!!
Meski sejuta tangan mencoba menghalangi langkahmu.

Tak perlu kau berlari !!!

Jangan hiraukan mimpi mereka yang tak pasti

Hari ini dan esok adalah mimpi kami yang ingin bahtera ini dinakhodai seorang yang ..AMANAH, TABLIGH, FATONAH.

Aamiin Yaa Rabb.

Fajar Indonesia Network
2021/09/05 10:15

JAKARTA– Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Profesor Musni Umar mengatakan, wacana Presiden 3 Periode jika terjadi akan berdampak besar bagi Indonesia dan dunia Internasional. Dia memastikan akan ada gelombang kemarahan rakyat yang besar.

“Dampak politik dalam negeri. Hampir pasti rakyat akan marah seperti yang dikemukakan Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI Pusat. Bukan hanya rakyat marah, tetapi ada isu politik yang mempersatukan semua elemen di luar pemerintah untuk melakukan perlawanan,” ujar Musni Umar lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (5/9/2021).

Berikutnya, kata Musni Umar, dampak politik luar negeri terhadap Indonesia. Negara-negara demokrasi akan memberi label kepada Indonesia sebagai negara yang tak lagi menganut demokrasi. Dia mengatakan, dua kondisi dampak dalam negeri dan luar negeri itu bisa akan memicu gejolak besar untuk menggulingkan presiden seperti yang terjadi pada era Orde Baru.

“Kondisi tersebut akan terjadi rallying point antara kepentingan rakyat dalam negeri dengan kepentingan internasional, sehingga terjadi gejolak politik untuk melengserkan Presiden ditengah jalan seperti yang dialami Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto,” ungkap Musni Umar.

Dia melanjutkan, berikutnya terjadi dampak sosial dalam negeri antara pendukung Jokowi 3 periode dan yang kontra.

“Ketiga, dampak sosial, akan terjadi perpecahan yang dahsyat antara yang pro Presiden Jokowi 3 periode dengan yang anti 3 periode,” katanya.

“Jika ini terjadi, maka China yang sudah menancapkan kukunya di Indonesia akan mempertahankan Presiden Jokowi, sebaliknya Amerika dan negara-negara barat akan membantu rakyat Indonesia yang anti 3 periode untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Jika ini terjadi, Indonesia akan kacau dan hancur” sambung Musni Umar.

Sehingga memprediksi kekacauan itu, Musni Umar menyarankan agar Amandemen UUD ditunda sebab terlalu berisiko.

“Terlalu riskan melakukan amandemen UUD sekarang, karena banyak yang berkepentingan Jokowi 3 periode untuk melanggengkan kekuasaan mereka di bidang politik dan ekonomi” ungkap Musni Umar. (dal/fin).

Besi adalah salah satu elemen yg diterangkan dalam Al Qur’an. Bahkan ada Surah bernama Al Hadid yang bermakna Besi. Pernyataan berikut ini diterangkan pada ayat 25 dalam Surah Al Hadid.

Dan Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, (QS. 57:25).

Kata “anzalna’ digunakan untuk menerangkan penciptaan besi dan itu artinya “Kami turunkan”. Namun yang kita ketahui, besi digali dari bawah tanah. Menurut pendapat kami, “Kami gali” semestinya lebih cocok dari pada “Kami turunkan”. Namun keadaannya tidak seperti yang kita bayangkan. Dengan ungkapan “Kami turunkan” dalam ayat ini, sebuah keajaiban saintifik ditunjukkan, yaitu sbb:

Dalam pembentukan mineral besi, dibutuhkan suhu tertentu. Suhu yang dibutuhkan ini tidak terdapat di bumi, tidak pula pada matahari. Permukaan matahari mencapai 6000 derajat Celsius, dan suhu intinya sekitar 15 juta derajat Celsius. Namun suhu ini tidak cukup untuk pembentukan besi.

Besi hanya bisa dibentuk pada bintang yang jauh lebih besar dari ukuran matahari yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat Celsius. Ketika jumlah besi mencapai ukuran tertentu pada sebuah bintang yang disebut Nova atau Supernova, bintang itu tidak mampu lagi menampungnya dan akhirnya meledak. Ledakan ini memungkinkan besi menyebar ke segala penjuru Alam Semesta.

Semua penemuan Astronomi menyatakan bahwa mineral besi berasal dari bintang yang besar di luar angkasa. Tidak hanya besi yang ada di bumi, tapi juga besi yang ada dalam Tata Surya kita didapat dari luar angkasa. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa suhu matahari tidak cukup untuk membentuk mineral besi.

Apa yang bisa disimpulkan dari semua itu adalah bahwa mineral besi tidak terbentuk di bumi. Melainkan diturunkan dari ledakan Supernova, persis seperti yang dikemukakan dalam ayat tadi. Adalah mustahil pengetahuan ini didapat pada masa Al Qur’an diturunkan yaitu 1400 tahun lalu. Karena hal itu mustahil, bagaimana bisa dijelaskan informasi semacam ini ada dalam Al Qur’an? Apakah ada penjelasan lain selain fakta bahwa Al Qur’an adalah Kitab Allah?

Disamping itu, disebutkan juga dalam ayat tersebut bahwa besi memiliki banyak manfaat bagi manusia. Namun orang-orang hanya mengenal dan menggunakan besi untuk membuat pedang dan baju perang pada masa ayat ini diturunkan. Dan manusia belum menyadari manfaat lain dari besi. Terlepas dari itu Al Qur’an menyatakan “besi memiliki banyak manfaat bagi manusia”.

Sekarang, mari kita lihat data saintifik terbaru dari besi. Tanpa atom besi, Fe, kehidupan berbasis karbon di alam semesta tidak mungkin ada. Maka artinya tidak ada juga Supernova, tidak ada pemanasan pada bumi purba, tidak ada Atmosfer dan Hidrosfer. Tidak ada pelindung medan magnet. Tidak ada sabuk radiasi Van Allen. Tidak ada lapisan Ozon. Tidak ada logam untuk membentuk hemoglobin pada darah manusia. Tidak ada logam untuk meredakan reaktifitas oksigen, dan tidak ada oksidasi metabolisme.

Berarti sangatlah bijak untuk menujukan perhatian kita pada besi, terutama pernyataan dalam ayat ini: “Besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia…”

Disamping apa yang kami sebutkan tadi, ada satu lagi rahasia dalam ayat ini, yaitu sbb:

Ayat yang menyebutkan tentang besi adalah ayat 25 dalam Surah Al-Hadid. Ayat ini setidaknya berisi 2 kode matematika menarik. Al Hadid adalah Surah ke 57 dalam Al Qur’an. Ketika kata ini dilafalkan dengan tambahan artikel “Al” pada kata “Al Hadid” dalam Bahasa Arab, nilai total abjadnya atau nilai numerik dari hurufnya adalah sama yaitu 57. Sedangkan nilai numerik dari kata “Hadid”saja tanpa artikel “Al”adalah 26. Dan 26 adalah nomer Atom untuk besi.

Maka Ketika kita melafalkannya “Al Hadid” nilai numeriknya adalah 57, sama seperti nomer Surahnya dalam Al Qur’an. Ketika dilafalkan sebagai “Hadid”saja, nilai numeriknya adalah 26, sama seperti nomer Atom untuk besi.

Sekarang mari kita pikirkan secara adil. Apakah mungkin seorang yang tidak bisa baca tulis dan tinggal di gurun pasir 1400 tahun lalu, dimana Sains dan Teknologi belum ada, meski sekedar namanya saja, bisa mengetahui bahwa besi diturunkan dari langit dan menuliskannya dalam kitab dengan memperhatikan nilai numeriknya? Bisakah orang waras menerima ini? Bisakah orang yang menerima ini disebut waras?

Dalam kasus itu, adalah omong kosong dan khayalan, sama seperti menutup sebelah mata menatap matahari yang menerangi dunia, dengan mengatakan Al Qur’an adalah buatan manusia. Orang yang menutup kedua matanya bisa merubah siang jadi gelap malam hanya untuk dirinya. Sementara orang lain tetap dapat melihat siang dengan terangnya matahari. Segala puji bagi Allah yang tidak membiarkan kita dalam kegelapan dan yang merubah malam jadi siang yang terang benderang dengan cahaya Al Qur’an.

Oleh: Nuim Hidayat

Ada dua kejadian penting baru-baru ini yang perlu dicatat. Pertama ulah Andreas Benaya Rehiary yang melaporkan Ustaz Yahya Waloni ke polisi. Kedua, ulah sekelompok orang yang menolak pendirian Masjid At Tabayyun di Meruya, Jakarta Barat.

Dua fenomena ini menunjukkan bahwa kaum minoritas di tanah air ini banyak yang radikal. Banyak di antara mereka yang peduli untuk membela agamanya dan tidak rela Islam menjadi agama mayoritas atau yang mewarnai negeri ini. Mereka adalah kaum radikal. Mereka adalah para pemberani.

Sementara kaum non Muslim di sini bergerak atau dididik radikal, kaum Muslim dikampanyekan agar jadi moderat. Maka jangan heran, kalau yang menguasai negeri ini bukan kaum Muslim lagi. Maka jangan heran banyak tokoh-tokoh Islam yang moderat atau diam ketika tokoh Islam lain dizalimi.

Lihatlah tokoh-tokoh ormas atau tokoh politik Islam yang diam ketika FPI dibubarkan atau pimpinan-pimpinannya dizalimi pemerintah. Bahkan ketika laskar Islam FPI enam orang dibunuh, yang membelanya pun hanya segelintir orang.

Para tokoh Islam tertipu oleh Barat dan agen-agennya disini mengembangkan Islam Moderat. Padahal Barat mengembangkan istilah ini agar kaum Muslim tidak jadi pemimpin alias menjadi “pak turut” membebek pemerintah Barat.

Tokoh-tokoh disini yang selalu mengaminkan pemerintah dan mengampanyekan Islam Moderat, sebenarnya telah kehilangan jati dirinya. Mereka lebih mementingkan jabatan atau uang daripada kemuliaan agamanya.

Bila kita mau teliti mengamati fenomena pendidikan dan politik di tanah air, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kaum minoritas banyak dididik menjadi radikal, sedangkan kaum Muslim disuruh menjadi moderat.

Lihatlah PSI yang radikal melawan syariat Islam. Melawan gubernur Anies Baswedan yang pro Islam, melawan tokoh-tokoh Islam dan seterusnya. Karena mereka radikal dan punya cita-cita tinggi maka kini mereka menguasai negeri ini. Mereka akan membayar kaum Muslim yang ikut agenda mereka. Maka jangan heran ketika Yahya Waloni ditangkap, geng Cokro TV, Abu Janda, Muanas Aidid dan konco-konconya langsung bersorak. Orang-orang bayaran seperti ini tidak punya ghirah Islam sama sekali. Mereka bersekutu dengan non Muslim untuk melemahkan Islam di negeri ini.

Sadarkah para pemimpin Islam terhadap fenomena ini?

Bila kita tilik sejarah, maka kita ingat bagaimana Orde Lama membuat politik belah bambu terhadap umat Islam. Mereka merangkul NU dan membubarkan Masyumi. Menganggap Masyumi kepala batu, tidak progresif revolusioner dan lain-lain. Padahal tokoh-tokoh Masyumi lah yang menyatukan negeri ini. Yang membidani lahirnya NKRI.

Dalam politik, selalu ada kawan dan lawan. Tidak bisa anda jadi moderat, berdiri di tengah-tengah. Ada kebenaran dan kebatilan. Mereka yang berdiri di tengah, akan jatuh pada kebatilan.

Maka bila anda ingin memenangkan Islam di negeri ini, jadilah radikal. Jadilah radikal yang konstitusional. Radikal yang berilmu, tidak ngawur. Karena di dunia ini, yang terjadi adalah pertarungan antara kaum radikal. Pertarungan kepemimpinan. Bila anda jadi moderat, maka anda tidak akan jadi pemimpin. Anda jadi pak turut.

Kembali ke Yahya Waloni. Ustaz satu ini mungkin ada kesalahan, tapi membiarkan dia ditahan, adalah sebuah kesalahan pula. Dalam era demokrasi dan internet sekarang, seharusnya orang tidak dipenjara karena omongannya. Orang dipenjara, harusnya karena perbuatannya. Siapapun. Tidak semua kesalahan, harus berakhir dengan pidana.

Maka UU ITE atau pasal-pasal pidana soal penghinaan, harusnya dicabut DPR. Sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Dengan kebebasan bicara di internet saat ini, harusnya yang terjadi saling argumentasi. Biarlah para dai atau penceramah bicara sesuai gayanya. Mereka yang tidak suka, bikin video tandingan membantah pada mereka yang tidak disukai.

Undang-undang tentang penghinaan ini akhirnya mengena sesuai selera penguasa. Yahya Waloni ditangkap, tapi dibiarkan Ade Armando, Eko Kuntadhi dan Denny Siregar ngomong seenaknya. Menghina sana-sini. Tiap hari di medsos terjadi penghinaan, polisi jarang menindaknya.

Jadi sebuah undang-undang yang bila diterapkan, tidak bisa memenuhi asas keadilan, harusnya jangan diterapkan. Karena yang terjadi akhirnya tebang pilih. Dan kini tokoh-tokoh atau aktivis Islam yang kena dampaknya. Wallahu azizun hakim.

(Sumber: SuaraIslam)

Abdul Ghani Baradar pemimpin Afghanistan di depan pertemuan IATA yang dihadiri pejabat dan pengusaha Saudi Arabia serta utusan anggota IATA menyatakan dengan tegas "Silahkan inves dan mengelola kekayaan Afghanistan termasuk hotel yang memang negara kami minus perhotelan dengan catatan adil dalam bagian dan tenaga kerja wajib dari pribumi Afghanistan".

Pernyataan Baradar tersebut menyebar di berbagai media yang memberi gambaran realisasi jaminan bahwa Taliban kini telah berubah. Menampilkan sosok yang siap bekerjasama dengan banyak pihak. IATA langsung atau tidak berhubungan dengan pengembangan destinasi wisata setiap anggota. Kehadiran dan tawaran Afghanistan tentu menarik bahkan unik.

Suatu negara yang rentan konflik bahkan seperti tak pernah sepi dari perang kini siap untuk menjadi destinasi wisata dan menjadi bagian dari lalu lintas transportasi udara dunia yang terbuka. Investasi perhotelan diundang. Artinya Pemerintahan Baradar lebih siap untuk menjamin keamanan dan stabilitas.

Afganistan sebagai wilayah "keras" kini menawarkan persahabatan. Taliban bukan teroris yang menakutkan. Itulah sekurangnya yang dipesankan Baradar. Ia ingin dunia hadir ke negerinya dengan penuh sukacita menikmati alam dan kehidupan sosial yang ramah.

Yang lebih penting dalam pesannya adalah proteksi untuk pekerja pribumi. Sebesar apapun investasi namun tidak boleh menggusur lapangan kerja bagi warga Afghanistan sendiri. Komitmen Pemerintahan Taliban ini patut digaris bawahi.

"Kami takut kelak di akhirat nanti diminta pertanggungjawaban kalau sampai mengizinkan tenaga kerja asing sementara
rakyat kami jadi pengangguran, betapa kami zalim karena kekayaan Afghanistan adalah sepenuhnya milik rakyat Afghanistan"

Di tengah membanjirnya TKA asal China ke Indonesia, nampaknya pesan ini cukup menohok. Indonesia bekerja keras merayu kehadiran investor, akan tetapi disayangkan paketnya adalah tenaga kerja asing yang menyertai. Sementara angka pengangguran angkatan kerja cukup tinggi dan suara kritik untuk menyetop banjirnya TKA China tersebut dianggap angin lalu saja.

Rezim atau oknum pendukung yang masih berteriak Taliban harus diwaspadai bahkan dijauhi karena radikalisme atau terorisme yang dikhawatirkannya haruslah mulai  berkaca diri. Perlindungan lemah pekerja pribumi dan membuka kran kedatangan masif TKA China adalah wajah buruk pemimpin bangsa.

Wajah buruk dan kriminal rezim bagaikan teroris yang membawa bom bunuh diri yang sedang meneror para pekerja pribumi. Wajah yang jauh lebih buruk daripada wajah Taliban yang dituduh dan dijelekkan kemana-mana.

Ketika Afghanistan membuka dan mengundang investasi, maka  ayolah pengusaha hebat Indonesia berinvestasi di Afghanistan. Hanya saja satu catatan janganlah berinvestasi dalam beternak kodok dan cebong di sana. Afghanistan adalah negeri ahlus sunnah wal jama'ah yang jumhur ulama tidak membolehkan untuk makan kodok apalagi cebong !

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 1 September 2021