Kiriman berita tokoh nasional asal Papua Natalius Pigai cukup menarik. Saat acara Natal Ikatan Mahasiswa Pegunungan Jayawijaya se Jawa, Bali, dan Sumatera di Megamendung tiba tiba melalui Zoom muncul sosok Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hendak memberi sambutan. Sontak mahasiswa terkejut.

Para mahasiswa langsung "walk out" hingga kursi nyaris kosong. Dua orang yang diketahui petugas medsos yang hadir  diusir jemaat dan "kabur" dengan Innova bernopol H 1270 XG. Wuih mobil pun datang dari Semarang. Akhirnya sambutan "selundupan" Ganjar batal. Misi politik di arena ritual gagal total.

Ganjar atau timnya gencar berkampanye untuk Pilpres 2024. Tidak cukup deklarasi oleh para relawannya. Agenda Sambutan "selundupan" pada acara Natal di Megamendung adalah contoh pencarian ruang kampanye. Meski pasti dibantah bukan inisiatifnya, tetapi rasanya tidak mungkin tim berani "nyelonong" tanpa restunya. Pakai mobil H lagi.

Ganjar bukan calon otentik, besar dugaan orbitan. Ia mengeles dengan pengakuan tidak ikut capres-capresan. Malu pada Covid. Prakteknya kasus e-KTP yang membelitnya nampak diabaikan. Benturan kepentingan PDIP dengan pencalonan Puan diatasi dengan survey buatan. Top up atau mark up mudah untuk dilakukan asal ada bandar yang siap berjudi.

Jika Ganjar adalah figur yang sengaja digadang-gadang untuk menjadi boneka oligarkhi baru, maka demokrasi semakin terancam. Negara cukong akan terus dilestarikan. Karenanya jika rakyat kini melakukan konsolidasi dan berteriak melawan Ganjar, bukan semata tak suka pada figurnya tetapi wujud dari perlawanan pada sistem pemerintahan oligarkhi yang ingin dibangun secara berkelanjutan.

Berita dari pejuang HAM dan demokrasi Natalius Pigai tentang bubarnya peserta Natal Megamendung akibat dari "hadirnya" Ganjar Pranowo sangat menarik. Mahasiswa Papua bukan sekedar menolak Ganjar "sang penyelonong" tetapi ini sebagai perlawanan Ikatan Mahasiswa Pegunungan Jayawijaya pada cara "menghalalkan segala cara" untuk melanggengkan kekuasaan oligarkhi.

Ganjar datang Jemaat bubar. .

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 29 Desember 2021

Entah karena keterpilihan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PB NU atau bukan tetapi isu normalisasi hubungan dengan Israel tiba-tiba menghangat. Memang Ketua Umum PB NU ini sering mengikuti kegiatan di Israel dan dikenal dekat dengan pejabat Israel.

Apakah ada hubungan dengan keterpilihan tersebut maka Media Israel "The Jerusalem Post" tanggal 24 Desember 2021 memberitakan kembali hubungan Israel-Indonesia.

"Indonesia negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia adalah salah satu negara yang coba diajak oleh Pemerintah Trump ke dalam kesepakatan Abraham, meskipun menjadi terhenti pada masa jabatan Trump berakhir".

Mengomentari kedatangan Menlu AS ke Jakarta dan bertemu dengan Menlu RI Retno Marsudi pada tanggal 14 Desember 2021 lalu "The Times of Israel" mengutip ucapan pejabat senior AS bahwa Pemerintahan Biden bekerja "diam-diam tetapi cukup tekun" untuk memperluas Kesepakatan Abraham. Tercatat empat negara muslim telah terikat dalam Kesepakatan Abraham ini yaitu UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko.

Indonesia harus tetap konsisten dengan sikap "bersama Palestina" nya sebagai bentuk anti kolonialisme. Konstitusi mengatur sikap anti penjajahan secara tegas. Israel adalah negara penjajah dan dunia sangat tahu akan hal itu.

Keterpilihan KH Yahya Staquf tidak boleh membuka celah pada siapapun untuk berupaya melakukan lobi atau pendekatan untuk mengubah sikap konsisten Pemerintah dalam "menutup pintu" normalisasi hubungan Indonesia-Israel. Zionis tetap Zionis, Israel adalah penjajah dan pelaku kejahatan dunia.

Penjelasan penting dari KH Yahya Cholil Staquf setelah terpilih menjadi Ketua Umum PB NU yang ditunggu umat Islam adalah pernyataan bahwa ia tidak akan berupaya atau tidak akan terpengaruh oleh upaya dari pihak manapun untuk terjadinya normalisasi hubungan Indonesia-Israel.

Gerakan Zionis Israel harus diwaspadai dengan seksama. Lobinya luar biasa. Tahu akan kelemahan para pemimpin bangsa dan umat di manapun. Uang dapat mengubah pendirian dan kebijakan.

Umat Islam dan rakyat Indonesia harus ketat mengawasi gerak-gerik pemimpinnya. AS dan Zionis Israel bekerja "diam-diam tetapi cukup tekun".

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 25 Desember 2021

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Kepada yang terhormat, saudara-saudaraku se-bangsa dan se-tanah air dari Sabang hingga Merauke. Dalam Hadits Nabi saw dijelaskan bahwa setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat. Bertaubat artinya tidak mengulangi perbuatan yang salah yang pernah dilakukan.

Sebagai seorang Pemimpin seperti Presiden, setiap kesalahan yang dilakukan memiliki dampak negatif yang sangat besar. Lain halnya jika seorang rakyat biasa, jika melakukan kesalahan, dampaknya sangat kecil. Oleh karena itu, jika seorang Presiden melakukan kesalahan, maka, insyaa Allah akan dilipatgandakan dosa-dosanya, termasuk terhadap Para Pendukung dari kalangan anggota dewan dari partai pendukung Presiden Jokowi dan dari kalangan Pejabat negara yang ada di bawahnya seperti, Menteri Kabinet, Penasehat, Polisi, Brimob, Densus 88, TNI, para penegak hukum,  Ormas Islam dan Non Islam, Buzzer dan Influencer serta Rakyat dan Relawan yang biasa memberikan support (dukungan) atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, kami sebagai rakyat jelata ingin mengingatkan kepada saudara-saudaraku untuk tidak mendukung secara membabi buta terhadap Pemimpin Dzalim yang telah menyengsarakan Rakyatnya.

Sebaliknya, orang-orang yang mau memberikan peringatan dan melawan kemungkaran, maka mereka akan mendapatkan reward dan pahala dari Allah swt di dunia dan di akhirat. Tapi, syaratnya harus ikhlas dan karena Allah swt. Tentu, hal ini sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah/Hadits Nabi saw.

Menurut catatan para ulama, para kyai, para ustadz, pengamat politik, para pejabat yang jujur dan masyatakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke bahwa di antara kesalahan Presiden Joko Widodo atau Rezim Jokowi yang paling utama dan terbesar sepanjang sejarah Indonesia adalah sebagai berikut :

Pertama, melakukan kecurangan secara sistimatis, terencana, terprogram dan massive dalam Pemilu atau Pilpres. Kecurangan ini dilakukan melalui lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU).  

Kedua, tewasnya 700 an Anggota KPPS di berbagai wilayah Indonesia dan hingga saat ini belum dan tidak dilakukan proses hukum secara manusiawi. Jokowi sebagai seorang kepala Negara seharusnya ber-inisiatif melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebab, kalau tidak, maka seorang Presiden Jokowi harus menanggung beban, kesalahan dan dosa-dosanya.

Ketiga, Presiden Jokowi telah mengangkat Para Pembantunya seperti Para Menteri terkesan asal-asalan dan mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai sebagai seorang Pejabat. Akhirnya, para Menterinya banyak melakukan kesalahan dan menjadi bahan cemoohan dan ejekan masyarakat Indonesia.

Keempat, bekerja sama dengan Negeri Komunis Cina dalam berbagai hal, khususnya dalam masalah Ekonomi. Contohnya, membangun infrastruktur dengan cara meng-hutang, menjual  BUMN dan Aset-Aset Negara yang strategis dan lainnya. Seharusnya, Presiden Jokowi belajar dari Negara lain seperti,  Turkistan Timur (Uighur), Tibet, Zimbabwe, Angola dan Negara-Negara Afrika lainnya.

Kelima, mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina. Para TKA yang datang ke Indonesia ini bukan tenaga profesional, akan tetapi tenaga kerja biasa dan kasar. Apa yang mereka kerjakan, bisa dikerjakan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sebagai akibatmya, maka banyak TKI yang nganggur.

Ada isu yang cukup dipercaya dari Anggota TNI dan patut diduga bahwa TKA asing asal Cina yang datang ke Indonesia adalah Tentara Merah. Hal ini pernah dilakukan oleh Negeri Komunis Cina terhadap Negeri Tibet yang saat ini menjadi Provinsi Negeri Komunis Cina yang ke 50. Saat ini, masyarakat Tibet Asli hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Sebab, seluruh kekayaan dan pendapatan diangkut ke Beijing dan Masyarakat Asli hanya menjadi Penonton.
     
Jika Indonesia dikuasai Negeri Komunis Cina, maka yang akan terjadi adalah Rakyat dan Bangsa Indonesia seperti warga Uighur dan Tibet. Mereka akan disiksa, dipenjarakan, dibunuh dan kalaupun mereka masih hidup akan seperti warga Tibet, hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Oleh karena itu, masyatakat dan Bangsa Indonesia harus sadar akan kesalahan Pemimpin dan harus bersatu padu dalam menyelamatkan Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, masyatakat dan Bangsa Indonesia harus sadar akan kesalahan Pemimpin dan harus bersatu padu dalam menyelamatkan Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keenam, tidak adil dalam menerapkan hukum dan masih tebang pilih. Hampir seluruh mata Bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke telah melihat dan menyaksikan, seorang HRS ditangkap dan dipenjarakan gara-gara adanya kerumunan masa. Sementara itu,  Presiden Jokowi, kroni-kroninya dan keluarganya sering membuat kerumunan, tetapi tidak diproses hukum dengan baik dan benar bahkan terkesan dibiarkan dan bebas berbuat apa saja. Tentu, ini sebuah kedzoliman.

Ketujuh, masalah jebakan hutang Negeri Komunis Cina terhadap Indonesia. Selama kepemimpinan Rezim Jokowi, hutang Indonesia terhadap Cina semakin melonjak tinggi. Menurut informasi, hutangnya sudah mencapai ribuan trilyun. Tentu, ini sangat membahayakan bagi keutuhan NKRI ke depan. Sebab, jika jatuh tempo dan tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, maka Negeri Komunis Cina akan meminta ganti rugi dengan menyita tanah atau pulau di Indonesia seperti, Kalimantan dan pulau lainnya sebagai gantinya. Ini merupakan program jebakan Cina melalui program pemberian hutang kepada Negara lainnya. Dalam hal ini sudah banyak negara yang menjadi korbannya.

Kedelapan, mempolitisir dan mengkomersilkan Pandemik Covid 19. Mungkin hanya di Indonesia berita Pandemi Covid 19 diblow up secara besar-besaran. Padahal menurut Mantan Mentri Kesehatan Ibu Siti Fadhilah Supari dan para ahli kesehatan dari belahan dunia lainnya, Covid 19 dan Covid-Covid lainnya merupakan penyakit biasa saja.

Kesembilan, Rezim Jokowi telah mengubah Road Map Pendidikan Nasional dengan menghilangkan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah. Mengapa Rezim ini berniat menghilangkan Pendidikan Agama dari Pendidikan Nasional ? Padahal kita mengetahui bahwa mayoritas Penduduk Indonesia adalah muslim. Menurut Ustadz Andri Kurniawan, Organisasi Islam terbesar,  NU dan Muhamadiyah pernah menanyakan kepada Mendikbud, Nadiem Makarim, Mengapa Pendidikan Agama akan dihilangkan dari Pendidikan Nasional?  Ternyata, pertanyaan tersebut tidak dijawab.  Bisa jadi Indonesia akan dijadikan Negeri Komunis, katanya. Na'dzubillah min dzalik.  
                                                                                                                                                                                        Kesepuluh, Rezim Jokowi tidak serius dan terkesan basa basi dalam memberantas korupsi. Sudah banyak bukti diturunkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan tetapi lembaga ini dilemahkan dengan mengganti para Pimpinan dan Karyawannya yang memiliki loyalitas dan integritas yang tinggi terhadap Bangsa dan Negara. Sebagai akibatnya, maka KPK seperti mandul dan tidak banyak berbuat apa-apa.

Bisa jadi, saat ini para koruptor tersebut bersarang dan bersemayam di partai besar yang pernah mendukungnya menjadi Presiden. Partai tersebut, menurut para pengamat politik bernama, PDIP.

Kesebelas, Memelihara dan Membayar Para Buzzer dan Influencer. Banyak kesalahan dan kezaliman yang dilakukan oleh Rezim Jokowi terhadap Rakyatnya. Akan tetapi, berbagai bentuk kesalahan dan kedzaliman ditutup-tutupi oleh para Buzzer dan Influencer Bayaran. Menurut Majalah TEMPO, Rezim Jokowi telah mengeluarkan dana sebesar Rp 900 milyard dan menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW) mencapai Rp. 1.29 Trilyun. Sungguh, ini sangat fantastis. Sebab, penyebar berita kebohongan mendapatkan bayaran. Sementara itu, kejujuran dan kebenaran dianggap musuh.

Demikianlah catatan dari kami sebagai bentuk peringatan bagi Bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat.

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Jakarta,  Desember 2021.
Muhammad Hisyam Asyiqin,
Alumni Pondok Pesantren, Mantan Ketua BEM Universitas Islam Attahiriyah (UNIAT)  jakarta, Mantan Aktifis PMII dan Mantan Aktifis Remaja Pemuda Masjid.

Semoga Allah swt menyelamatkan Bangsa Indonesia, terutama Generasi Muda Indonesia, Anak Cucu kita, Saudara-saudara kita, sanak famili kita dan menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan para Penghianat Bangsa.

Mudah-mudah Presiden Jokowi menyadari kesalahan-kesalahan terbesarnya, segera bertaubat dan mengundurkan diri dengan segera.  

NKRI NEWS
Selamatkan Bangsa Indonesia

Kalau Prof. Salim Said dalam ILC (Indonesia Lawyer Club) mengatakan bahwa Partai Komunis China sudah bubar, mungkin perlu penelitian lebih lanjut.

Pengalaman penulis saat menjabat  Pemimpin Proyek (Pimpro) PLN Proyek PLTU Tanjung Awar Awar Tuban, Jatim,  menemukan indikasi bahwa Partai Komunis China itu masih ada.

Hal itu terjadi saat kami lakukan "weekly meeting" di site Project antara PLN Proyek, Kontraktor, Konsultan, Staf Pemda Propinsi maupun Kabupaten yang kami pimpin. Saat itu sedang membahas masalah Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) akibat perpindahan Jetty (pelabuhan untuk loading batubara) yang semula akan dibuat di bibir pantai (on shore) kemudian krn suatu hal dipindah ke tengah laut (offshore) dengan meletakkannya diatas konstruksi "break water" atau pemecah gelombang.

Saat itu sebenarnya Gubernur sudah setuju, namun tiba2 ditolak oleh pihak  Bupati dng berbagai argumentasi. Melihat kejadian tsb GM Kontraktor (dari China), sebut saja Mr. Yang, tiba2 menginterupsi rapat sambil berdiri dan berkata, "Mr. Daryoko please need a Communist Party, this party is very effective for driving your Country", intinya dia bilang agar Indonesia menggunakan saja Partai Komunis karena (menurut dia) System Komunis ini bisa effektip digunakan untuk menggerakkan rakyat. Pendapat spt itu dia sampaikan karena melihat kejadian diatas. Kok bisa birokrasi di bawah (Kabupaten) menolak keputusan atasannya (Gubernur). Tentunya usulan "konyol" Mr. Yang tsb langsung kami tolak !

Namun karena penasaran, Mr. Yang (GM Kontraktor China itu) setelah rapat saya ajak masuk keruang Pimpro, dan saya lakukan interograsi. Diantaranya saya tanya, mengapa anda koar2 Komunis padahal RRC saat ini sdh berubah menjadi Kapitalis ? Ybs malah mentertawakan saya bahwa saya telah tertipu. Dia bilang RRC itu sampai sekarang tetap menggunakan System Komunis (Partai Komunis China)  untuk meng "grip"/menggiring rakyat secara politis, dan dibidang ekonomi RRC menerapkan System Kapitalis yg dipimpin Negara (State Capitalism). Karena penasaran saya tanya juga mengapa Komunis itu anti Tuhan (Atheis) ? dia jawab agar Xie Jinping (Presiden China) sebagai Presiden juga sekaligus  merangkap Tuhan nya rakyat China tidak punya saingan. Kalau mengakui Tuhan selain Jie Ping nanti akan repot dan Kepemimpinan Jieping bisa tdk effektip. Dan rakyat susah diatur , shg RRC susah bangkit, argumentasi nya.

Ybs bercerita juga, saat sebelum berangkat ke Indonesia, dia beserta anak buah dan seluruh kuli2nya  di doktrin Komunis habis2an, serta gemblengan fisik agar prima ! Saat ku tanya bahwa TKA yg dibawa  masuk ke Indonesia adalah Tentara Merah, serta merta dia menolak. (Sampai sekarang penulis meyakini bahwa TKA itu Tentara Merah, krn fisik yg atletis spt militer dan intelektual diatas rata2 tenaga kasar di Indonesia).

KESIMPULAN :

Kalau para pengamat anti Komunis menginformasikan bahwa saat ini ada gerakan KGB (Komunis Gaya Baru) krn dirasakan adanya gejala kebangkitan PKI lewat "modus" tsb, maka pengalaman penulis di atas lebih parah lagi karena adanya pengakuan seorang GM Kontraktor China tsb. Dan dipastikan di proyek Infrastruktur yang lain pun akan sama. Karena di China tidak ada partai lain selain PKC (Partai Komunis China).

Pertanyaannya, terus bagaimana jadinya kedepan ? Karena di datangkan secara massal ke Indonesia? Inilah KGB (Komunis Gaya Baru) yg didatangkan (di import) dari skala internasional itu!

JAKARTA, 26 DESEMBER 2021

Berita lucu tapi mengenaskan ketika anjing-anjing mati dibunuh kumpulan monyet yang marah karena anak seekor monyet mati digigit anjing. Peristiwanya di sejumlah desa Majalgaon dekat Lavool Distrik Maharashtra. Tidak tanggung tanggung 250 anjing mati dibantai.

"Penguasa" anjing-anjing yang merasa monyet "tidak ada apa-apanya" menganiaya anak primata itu hingga mati. Rupanya menganggap enteng dan sok kuasa itu berakibat fatal. Pembalasan monyet sangat brutal. Anjing-anjing ditangkap dan dibawa ke atas pohon dan bangunan tinggi, lalu dilempar ke bawah. Tentu mati. Tidak tersisa satu anjing pun di desa itu yang hidup.

Manusia yang mencoba melindungi anjing peliharaan dari amuk monyet juga tidak berhasil bahkan ikut terluka. Anak sekolah dikejar monyet, bahkan kampung penduduk juga diserang. Monyet itu serius melakukan balas dendam. Revolusi monyet.

Dunia hewan ini penting untuk menjadi pelajaran. Membunuh bayi monyet itu melanggar HAM, Hak Asasi Monyet. Membangunkan solidaritas komunitas monyet. Anjing dan para pemeliharanya tentu kaget atas perlawanan revolusioner ini.

Penguasa arogan dimanapun apalagi yang gemar membunuh tanpa rasa salah akan berhadapan dengan perlawanan rakyat. Catatan sejarah tentang revolusi yang terjadi di berbagai belahan dunia berbasis pada arogansi dan otorirarian. Rakyat yang merasa tertindas,  terpinggirkan, dan tidak berdaya.  Ketika momentum tiba, maka perubahan itupun terjadi.

Dalam film "Rise of the Planet of the Apes" tergambar sebuah revolusi monyet. Caesar yang awal dipelihara manusia kemudian "dihukum" untuk kembali ke habitat primata nya. Ia memimpin pemberontakan kepada manusia yang mengungkungnya. Keluar dari kandang dan membuat aksi merusak. Polisi yang mengepung di jembatan dibuat porak poranda.

Ketika merasa dikekang, dibelenggu kebebasan, dipermalukan lewat perilaku manusia yang sewenang-wenang, pemberontakan itu terjadi. Ketakutan dalam diri Caesar dalam sekejap berubah menjadi keberanian dan kekuatan yang mengerikan.

Tagline film cukup menarik "evolution become revolution". Kekuatan bersahabat kemudian menjadi menindas dan mengalienasi berubah menjadi sebuah pemberontakan. Revolusi monyet.

Anjing anjing "penguasa" dan peliharaan tidak boleh menganggap enteng monyet. Kelak mereka akan dibawa ke tempat tinggi lalu dilempar ke bawah. Mati. India telah memberi pelajaran.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 20 Agustus 2021

Sebuat tulisan lama yang tetap relevan akhir-akhir ini.

Anies Baswedan. Sosok Gubernur DKI yang satu ini cukup fenomenal. Fenomenal terkait dengan proses politiknya, kebijakan-kerjanya, dan dinamika/tantangan yang dihadapinya.

Pertama, Anies diberhentikan mendadak dari mendikbud. Padahal, ia masuk tiga besar sebagai menteri terbaik. Belakangan diketahui bahwa Jokowi butuh kekuatan dukungan dari partai dan ormas. Maka, posisi mendikbud dipindahkan ke partai/ormas. Nasib yang sama dialami Rizal Ramli dan Sudirman Said. Keduanya juga nggak punya dukungan partai dan ormas.

Ada juga yang mengkaitkan pencopotan Anies karena namanya semakin populer dan berkibar. Ini berpotensi jadi ancaman buat presiden yang saat itu lagi gencar iklan untuk Pilpres 2019. Setidaknya ini menurut pengakuan sejumlah pejabat internal Kemendikbud.

Kedua, Anies lahir di tengah perseteruan keras antara Ahok dengan umat Islam. Perseteruan makin seru ketika Anies berlimpah dukungan rakyat melawan Ahok yang di-back up full oleh kekuasaan. Baik aparat maupun logistiknya. Kondisi seperti inilah yang membuat di antaranya Prof. Mahfudz MD nggak yakin Ahok bisa dikalahkan. Wajar, karena saat itu Ahok betul-betul kuat elektabilitas dan logistiknya.

Ketiga, tak lama setelah dilantik, Anies bikin gebrakan. Pidato pertamanya sebagai gubernur dilaporkan ke polisi. Gara-gara Anies menyebut kata "pribumi". Bukan soal kata "pribumi"-nya yang dipolisikan, tetapi dari narasinya terbaca tekad Anies untuk memperjuangkan pribumi agar bisa menikmati haknya secara layak di tanah air sendiri. Itulah yang dipersoalkan. 

Dan jika kita perhatikan dari banyak rangkaian program kerja DKI dan kebijakan Anies, tekad untuk memperjuangkan hak-hak pribumi betul-betul direalisasikan. Inilah yang membuat para taipan yang selama ini menikmati dan dengan mudah bisa mengakses fasilitas negara merasa terganggu. Mereka berupaya menggunakan kaki-kakinya di struktur kekuasaan untuk terus melakukan perlawanan terhadap Anies.

Berangkat dari sini mari kita bedah apa yang ada di otak Anies terkait dengan posisinya sebagai gubernur DKI yang berhadapan dengan dinamika dan tantangan politik di tengah kekuatan kapital yang sedang gerah terhadapnya. Dalam situasi seperti itu bagaimana Anies tetap konsisten membangun ibu kota dan terus berkomitmen memperjuangkan kelayakan hidup bagi warganya.

Pertama, Anies memproteksi Jakarta agar tak dikuasai oleh segelintir orang. Dengan menyegel reklamasi, Anies mengawali langkahnya untuk menjaga Jakarta dari berdirinya kota di dalam kota. Jika 17 pulau reklamasi dibangun dan penghuninya mayoritas adalah pendatang dari luar Indonesia, maka pulau reklamasi akan jadi kota tersendiri. Kota di dalam kota. Sebelum ada penyegelan, pulau reklamasi sangat eksklusif dan tidak bisa diakses oleh warga. Ke depan, merekalah yang akan menentukan siapa gubernur DKI. Bahkan juga siapa presiden RI. Tentu yang bisa mereka dikendalikan.

Pergub no 42/2019 tentang pembebasan pajak PBB diterbitkan Anies juga untuk memproteksi agar para guru, purnawirawan, dan keluarga para pahlawan tidak dengan terpaksa menjual rumahnya karena mahalnya pajak. Begitu juga Pergub no 132/2018 tentang apartemen. Dengan pergub ini Anies ambil alih pengelola apartemen dari pengembang dan diserahkan ke penghuni.

Pengembang yang selama ini memeras penghuni dengan mahalnya iuran bulanan, kini tak lagi punya dasar regulasinya. Meski dalam proses peralihannya para pengembang yang umumnya nakal ini masih terus bermanuver untuk mempertahankan keserakahan bisnisnya dengan memanfaatkan para oknum di dinas perumahan yang selama jadi virus di DKI. 

Kedua, Anies memberi ruang seluas-luasnya terutama kepada rakyat kecil untuk terus bisa mengakses berbagai kemudahan agar terjadi proses peningkatan kelayakan dan kesejahteraan hidup mereka. Jl. Thamrin dan Sudirman yang semula "verboden" buat kendaraan bermotor, sekarang dibuka.

Tak kurang dari 38.000 sepeda motor yang setiap harinya lewat kedua jalan itu. Bicara soal ekonomi, berapa uang yang setiap hari bisa mengalir ke tukang gojek, pengantar makanan, pedagang asongan, dll. Selain itu, Anies juga membangun rumah DP 0% yang semula dianggap hayalan. Ternyata terealisasi. Warga Jakarta kini sudah punya rumah sendiri.

Demikian juga dengan kebutuhan air bersih. Warga yang rumahnya tak terpasang pipa harus keluar 40 ribu per hari untuk kebutuhan air bersih. Ini bisnis air yang bertahun-tahun dinikmati oleh Salim Group. Anies gak perpanjang kontrak, dan DKI akan ambil alih. Diharapkan kedepan pipa air bersih bisa menjangkau semua rumah warga DKI dan mereka bisa menikmati air dengan harga yang jauh lebih murah.

Tidak hanya dari aspek ekonomi, Anies juga menghidupkan warisan seni dan budaya warga Jakarta. Lenong, wayang dan perayaan hari besar keagamaan Anies gelar sesering mungkin di lokasi-lokasi strategis di Jakarta, seperti di Ancol, Bundaran HI, Balaikota, Monas, dan Kota Tua.

Ketiga, DKI aktif mengambil peran terhadap persoalan nasional. Dimanapun ada bencana di Indonesia, Anies mengirim tim lengkap dengan bantuan logistiknya. Anies pun mengomandoi langsung program ini. Terkini, Anies mengirim 65 tim untuk membantu bencana kebakaran di Riau. Mungkin karena inilah rakyat menyebut Anies sebagai Gubernur Indonesia.

Keempat, Anies berupaya memotret Ibu Kota dengan kamera global. Dimulai menata kota Jakarta layaknya kota-kota modern di dunia. Lihat Jl. Soedirman dan Thamrin, mungkin gak kalah penampilannya dengan New York di Amerika dan Paris di Eropa. Begitu juga dengan Jakarta Internasional Stadion (JIS) yang sedang dalam proses pembangunan di Jakarta Utara. Stadion ini diibangun tak kalah besar dan modernnya dengan stadion punya Real Madrid di Spanyol. Anies juga menggelar berbagai even internasional di antaranya adalah balap mobil bergensi yaitu Formula E.

Kelima, Anies dengan kemampuannya berkomunikasi berhasil merangkul semua pihak. Emosinya yang stabil mampu menjaga kharismanya sebagai pemimpin untuk semuanya. Bukan hanya pemimpin untuk para pendukungnya. Ini sekaligus juga yang membedakan Anies dari umumnya para pemimpin di Indonesia. Tidak hanya dengan warga, tapi juga kemampuan berkomunikasi dengan dunia internasional.

Bagi Anies, cara dan kemampuan berkomunikasi itu menjadi ukuran leadership seseorang. Seseorang layak disebut pemimpin lokal, nasional atau internasional, diantaranya dapat dilihat dari cara dan kemampuannya berkomunikasi. Di sinilah orang sering melihat perbedaan antara Anies dengan Jokowi.

Dari lima kategori di atas kita bisa melihat apa isi otak Anies untuk Ibu Kota dan Indonesia.

Tony Rosyid
17/09/2019

Bisakah kita mengatakan bahwa ancaman teritorial dari RRC hanya mitos? Khayalan? Atau hanya paranoia? Bagi Anda yang tak perduli, boleh jadi Anda akan mengatakan begitu. Anda merasa tak mungkinlah RRC mau dan bisa menguasai Indonesia.

Tapi, sebaiknya jangan dulu katakan mitos. Kita semua akan menyesal berkepanjangan. Mari kita cermati angka-angka tentang RRC. Yaitu, angka-angka demografi, ekonomi, konsumsi energi, dan kekuatan militer RRC. Dan kita lihat pula angka-angka tentang Indonesia yang sangat menggiurkan ini.

Kita akan paham mengapa ambisi teritorial China bukan sekadar kekhawatiran tanpa alasan. Kita akan mengerti betapa empuknya Indonesia di mata RRC.

Pertama, angka demografi. Jumlah penduduk RRC per 2019 mencapai 1,400,000,000 (satu miliar empat ratus juta) jiwa. Atau, setiap 7 orang yang ada di Bumi ini, 1 orang adalah warga RRC.

Pada 2018, Biro Statistik Nasional RRC menyebutkan penduduk usia kerja di negara itu berjumlah 900 juta. Tingkat pengangguran 5.3%, atau sekitar 48 juta orang. Ini angka resmi. Biasanya, jumlah yang sesungguhnya dua kali lipat, atau 90 juta.

Kedua, angka ekonomi. RRC memiliki cadangan devisa asing (CDA) lebih 3.8 triliun dollar Amerika pada 2014. Tahun lalu, CDA itu turun ke angka 3 triliun dollar. Supaya mendapat gambaran yang lebih jelas, 3 triliun dollar itu adalah 3,000 (tiga ribu) miliar dollar atau sekitar 42,000 (empat puluh dua ribu) triliun rupiah.

Meskipun turun menjadi 3 triliun dollar, CDA China tetap yang tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, Jepang (posisi ke-2) hanya punya 1.2 triliun dollar. Di tempat ke-3 ada Swiss dengan CDA 800 miliar dollar.

Dana CDA China itu bisa disebut duit tidur. Uang yang menganggur. Inilah yang membuat mereka merasa kuat. Karena mereka punya uang paling banyak.

Ketiga, angka konsumsi energi. Dengan penduduk 1.4 iliar, RRC adalah pengguna tenaga listrik terbesar di dunia, yakni 6.4 triliun kWh per tahun. Konsumsi listrik dunia sekitar 22 triliun kWh per tahun. Konsumen listrik terbesar kedua adalah Amerika Serikat, sebesar 4 triliun kWh per tahun.

RRC pemakai batubara terbesar di dunia atau 50% dari konsumsi global. Negara ini memakai lebih-kurang 4.4 miliar ton batubara per tahun. RRC sekaligus produsen batubara terbesar di dunia, yaitu sebanyak 3.4 miliar ton per tahun. Kalau seluruh produksi dalam negerinya dipakai untuk keperluan mereka, berarti RRC harus mengimpor 1,000,000,000 (1 miliar) ton lagi dari luar.

Batubara adalah sumber energi yang sangat vital bagi China. Sekitar 60% keperluan listriknya dihasilkan dari konversi 4.4 miliar ton batubara itu. Selebihnya adalah kombinasi listrik tenaga nuklir, energi terbarukan, dan sumber-sumber lain.

Bagaimana dengan konsumsi gas RRC? Tahun lalu (2018), China menggunakan gas sebanyak 276.6 miliar meter kubik gas alam cair. Dari jumlah ini, yang harus diimpor 125.4 miliar meter kubik. Tahun ini (2019) konsumsi gas China diperkirakan mencapai 300 miliar meter kubik. Hampir separuhnya (45%) diimpor.

Keempat, angka kekuatan militer RRC. Jumlah personel militer China mencapai 2.7 juta orang. Yang aktif 2.1 juta. Tentara cadangan ada 500 ribu orang.

Angkatan udara RRC memiliki 3,187 pesawat militer. Dari jumlah ini, pesawat tempurnya 1,222 (terkuat kedua di dunia). Pesawat serbu (attack) 1,564. Sedangkan pesawat angkut ada 193. Pesawat latih 368 unit. Helikopter militer ada 1,004 unit. Helikopter tempur 281 unit.

Angkatan darat China memiliki 13,050 tank tampur plus 40,000 kendaraan tempur lapis baja. Artileri mandiri ada 4,000 unit dan artileri tarik ada 6,264 unit. Peluncur roket ada 2,050.

Angkata laut RRC mempunyai 1 kapal induk, 55 frigat, 33 destroyer, 42 korvet, 76 kapal selam, dan 192 kapal patroli.

Baik, sekarang kita lihat angka-angka di atas. Apa kira-kira yang dapat kita simpulkan?

Lebih-kurang seperti ini: RRC adalah negara yang sangat kuat secara ekonomi dan militer, tetapi rawan dalam ketahanan energi dan pengangguran. Kata kuncinya adalah: kuat enonomi, kuat militer. Tetapi haus sumber energi dan lapangan kerja.

Apakah dengan fakta-fakta ini RRC bernafsu mencaplok Indonesia baik dengan cara hegemoni ekonomi maupun pendudukan fisik? Saya berpendapat kedua-duanya sangat mungkin. Mereka akan lakukan itu secara bertahap. Bertahap maksudnya adalah, mereka tancapkan dulu cengkeraman ekonomi di Indonesia. Baru kemudian, sangat mungkin, menyusul kehadiran militer yang akan berlangsung secara mulus dan tak terasa oleh rakyat.

Harap diingat, RRC memiliki ‘proxy’ yang sangat banyak di Indonesia. Mereka kuat secara ekomoni dan finansial. Mereka sangat mampu mengatur penggiringan negara ini ke dalam pelukan China. Hampir pasti mereka akan merasa lebih nyaman kalau RRC hadir secara fisik dengan kekuatan besar di pelosok Nusantara.

Mitoskah? Sama sekali tidak. Nah, bagaimana penjelasan tentang ini? Ikuti bagian kedua dalam postingan yang berikutnya.

RRC memerlukan pasar yang sangat besar karena produksi mereka sangat besar. Pasar besar itu sudah ada. Tapi masih perlu diamankan supaya betul-betul menjadi milik mereka. Dalam rangka mengamankan pasar itulah, RRC mengajak sekitar 70 negara untuk ikut proyek One Belt One Road (OBOR) yang kemudian dinamakan Belt and Road Initiative (BRI). Tak salah disebut ‘jalur sutra gaya baru’ (JSGB). Indonesia sekarang resmi menyerahkan lehernya kepada RRC lewat OBOR.

China tidak hanya membawa dagangannya ke mancanegara, tetapi juga menawarkan pembangunan infrastruktur untuk ekspor dan distribusi produk mereka. Infrastruktur itu dibiayai dengan uang pinjaman dari mereka. Mereka yang mengerjakannya. Termasuk pembangunan pelabuhan, jalan tol, bandara, dan pusat-pusat industri untuk pabrik-pabrik milik China.

Semua negara tergiur. Sekaligus terkicuh. Tergiur, karena janji-janji China tentang manfaat proyek infrastruktur itu. Terkicuh, karena sejumlah negara lemah terjerembab ke dalam perangkap utang RRC. Ini memang tujuan mereka. Begitu terjebak, negara-negara itu tak sanggup membayar cicilan. Dibuatlah ‘deal’: proyek-proyek itu diserahkan kepada RRC selama sekian puluh tahun.

Dari sinilah bermula hegemoni langsung China di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Mereka akan punya banyak pusat industri di negara kita. Ribuan jenis produk dibuat. Fasilitas distribusi mereka bangun dan itu adalah utang negara kita. Sejalan dengan perkembangan ini, RRC sangat mungkin akan mengatakan mereka perlu membawa orang-orang China untuk bekerja di pabrik-pabrik mereka. Ingat, di RRC ada 90 juta penganguran.

Setelah sekian tahun, dimunculkanlah keperluan untuk menjaga sendiri proyek-proyek vital RRC. Sekitar setahun yang lalu (Juli 2018) pernah terungkap ke publik kerjasama Polres Ketapang di Kalbar dengan kepolisian RRC. Sampai-sampai dibuat kantor polisis bersama yang menggunakan papan nama beraksara China. Walaupun Kapolres dicopot, tetapi kita telah menyaksikan betapa mudahnya RRC “mengukur” mentalitas pejabat Indonesia.

Ada contoh kerawanan lain. Masih ingat beberapa warga China bisa bertani cabai di kawasan Kabupaten Bogor? Entah bagaimana, mereka bisa mendapatkan lahan empat hektar untuk bertanam cabai. Hanya karena ada bakteri yang terkandung di cabai itu, baru kemudian ada tindakan dari beberapa instansi terkait.

Lalu, coba juga ingat kasus seorang WNA China yang bisa mendapatkan e-KTP meskipun ada kolom yang menjelaskan dia warganegara RRC. Tapi, bukan tidak mungkin orang ini (namanya Guohui Chen) bisa melakukan lobi-lobi agar status kewarganegaraannya diubah atau dihapus. Inilah antara lain kerawanan di pihak instansi dan para pejabat Indonesia.

Kita lanjutkan lagi. Kalau kehadiran ekonomi RRC sangat besar di negara ini, sangat mungkin mereka merasa perlu membawa pasukan pengamanan sendiri. Yang paling siap dan bisa cepat dikirim adalah militer. Ingat angka militer RRC? Ada 2.7 juta tentara yang sebagian besar ‘menganggur’.

Apa salahnya dikirim beberapa belas ribu personel untuk menjaga proyek-proyek vital RRC di Indonesia? Di sini kita bicara jangka panjang. Mungkin 20-25 tahun yang akan datang. Ketika orang seusia saya hari ini, juga para pejabat eksekutif dan legislatif yang ada sekarang ini, sudah berada di alam kubur semua.

Kalau sudah ribuan atau belasan ribu yang bertugas di negara kita ini, tentulah ada keperluan khusus. Perlu fasilitas sendiri yang ‘dikuasai’ sendiri. Mula-mula nantinya diusulkan pangkalan militer kecil saja dulu di sebuah pulau. Bisa diperbesar sesuai keperluan.

Ada ribuan pulau yang masih kosong. Apa beratnya menyerahkan satu-dua pulau? Bukankah kita punya 17,000 pulau? Apalagi nanti yang mengendalikan negara ini adalah anak-anak milenial hari ini, yang pikirannya sudah ‘terbuka’ dan sudah ‘tunduk’.

Sekarang, coba ingat angka konsumsi gas dan batubara RRC. Diprediksikan mereka harus mengimpor 150 miliar meter kubik gas dari kebutuhan 300 miliar kubik per tahun. Indonesia adalah eksporter gas kedua terbesar di Asia. Masuk 10 besar dunia.

Cadangan gas kita ada sekitar 4 triliun meter kubik. China sudah tahu ini. Tidak perlu ragu mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan muslihat untuk mengkooptasi cadangan gas yang sangat besar ini. Proyek OBOR, kekuatan uang, dan kekuatan militer RRC bisa menggiring Indonesia untuk “menjual” simpanan gas kepada Beijing.

Begitu juga batubara. RRC perlu mengimpor 1 miliar ton per tahun. Cadangan batubara (cadangan itu artinya siap untuk ditambang) di bumi Indonesia ini ada 37 miliar ton. Sedangkan sumberdaya batubara (yang bisa berubah menjadi cadangan) sangat besar, yaitu 166 miliar ton. Total persediaan menjadi 200 miliar ton lebih. Sangat menjanjikan, bukan?

Nah, ada cadangan gas dan batubara yang sangat besar di perut bumi Indonesia. Sangat menggiurkan bagi RRC. Pasti. Dan, kalau rezim yang ada ini terus berkuasa, semakin mudahlah China mendapatkan kedua cadangan energi ini. Paling tidak melalui “debt repayment scheme” (skema cicil utang, DRS). Yakni, untuk membayar utang proyek OBOR yang telah ditandatangani.

Tidak pun dengan cara DRS, tetap saja China akan mempelototi cadangan energi kita yang gurih itu. Tak tertutup kemungkinan RRC akan menggunakan “last resort” (cara terakhir) mereka. Yaitu, kekuatan militer. Apakah ini hanya mitos? Sama sekali tidak.

Di masa depan, RRC bisa saja cari gara-gara untuk mengklaim pulau Natuna yang sejauh ini telah menyuplai keperluan gas Singapura. “Ah, si penulis ini terlalu jauh,” kata Anda kepada saya. Itu pertanda Anda sangat percaya kepada China.

Anda lupa bagaimana RRC menduduki Tibet dan Turkistan Timur yang kemudian mereka beri nama Xinjiang. Wilayah yang semula berpenduduk mayoritas suku Uigur itu, sekarang menjadi daerah pendudukan (occupied territory) yang mayoritas dihuni oleh etnis Han. Suku Han dipindahkan besar-besaran oleh China antara 1950-1970. Hari ini Uigur menjadi minoritas.

Begitulah cara RRC mencaplok. Tibet mereka ambil paksa pada 1951. Tentara Rakyat Cina melancarkan penyerbuan atas perintah Mao Tse Tung dengan doktrin komunisme.

Mungkinkah RRC berani menyerbu Indonesia? Saya sendiri berharap itu tidak terjadi. Tetapi, China tidak bisa dipercaya. Dalam situasi sulit, khususnya dalam hal energi, semua opsi akan terbuka. Tidak ada yang bisa dipastikan tak akan terjadi.

Inilah bentuk potensi ancaman RRC terhadap Indonesia. Potensi itu sangat nyata. Cuma, tidak akan segera menjadi kenyataan sebagai mana dulu China menyerbu Tibet dan Tukistan Timur (Xinjiang).

Untuk sementara ini, RRC akan menaklukkan Indonesia melalui perangkap utang atau diplomasi utang. Proyek-proyek OBOR di Indonesia adalah pintu masuk yang sangat menyenangkan bagi China.

*Sumber: dari Faktakini.info, 13 Agustus 2019

LBP atas nama rezim Jokowi boleh bicara, saya ( Sugengwaras ) sebagai warga negara berhak menduga !

Jangan hanya melihat apa yang kasat mata sekarang, tapi cerdas dan cermatlah memprediksi masa akan datang.

TKA China ! Sekali lagi TKA China !... adalah orang asing, non pribumi, yang tinggal di Indonesia dengan alasan sebagai pekerja asing yang legal formal atas kesepakatan dan restu dari kedua pemerintahan China dan Indonesia.

Tapi, sesederhana itukah pelaksanaannya ?

Kita tidak boleh lengah dan jangan lemah, untuk percaya begitu saja, bahwa mereka benar benar tenaga pekerja ahli di bidangnya.

Adagium, belum tertipu kalau belum ke negeri China, mempunyai makna bahwa dalam mencapai tujuannya, China licik dan lihai menipu, menghalalkan segala cara, baik secara ucapan, kualitas barang maupun jenis dan bentuk lainnya.

Analisis kehadiran TKA China masuk ke Indonesia dan tinggalnya di Indonesia :

TKA China, sangat mungkin tidak sesuai jumlahnya, antara yang tercatat dibagian imigrasi dengan fakta di lapangan.

Disamping masuknya TKA China lewat pelabuhan laut dan Udara, sesuai informasi yang ada, mereka juga mendarat dengan perahu perahu kecil di luar area pelabuhan, yang mengindikasikan ada pengkianat dari kita yang menjemput dan membawa ketempat penampungan kerja ( Morowali ).

Kebanyakan mereka berbadan tegap, yang bisa jadi  mereka adalah anggota militer atau mantan militer China.

Setibanya dilokasi penampungan, kita tidak pernah tahu  barang apa saja yang dibawa, baik yang dibungkus, tertutup, baik dalam volume besar atau kecil.

Selama di lokasi kita tidak pernah tahu, kegiatan mereka sepenuhnya, apa lagi ada larangan masuk bagi siapapun, kecuali dari petugas keamanan mereka ( kita menjadi orang asing di negeri sendiri ).

Tidak menutup kemungkinan adanya konspirasi, kolaborasi jahat atau kongkalikong antara pimpinan mereka dengan petugas petugas kita, sesuai on the track yang diarahkan rezim.

Dalam mekanisme dan dinamikanya, tidak menutup kemungkinan adanya tindakan, perlakuan dan sanksi yang timpang / berbeda antara TKA China dengan Pribumi, baik dalam jumlah pekerja mulai TKA berbanding kecil, seimbang,  lebih besar dan kemudian seluruhya diawaki oleh TKA, bahkan lebih konyol kedepan tidak menerima pekerja pribumi yang melamar pekerjaan ke perusahaannya.

Asimilasi, pernikahan TKA dengan penduduk asli di sekitar lokasi, tidak menutup kemungkinan mempengaruhi dan memanggil saudara saudaranya yang jauh untuk mengikuti pernikahan pernikahan itu, hal ini merupakan bungkus yang cantik untuk alasan menjadi penduduk pribumi.

Penyimpangan masalah masalah administrasi, baik surat surat keimigrasian, lamanya tinggal, pergantian pekerja, pemulangan dan pemasukan kembali TKA, KTP / kewarganegaraan ganda dan lain lain yang berpotensi menguntungkan mereka dalam pemilihan presiden yang akan datang.

Tentunya analisis diatas, adalah analisis yang sangat sederhana, dengan bahasa yang mudah dicerna, tanpa mengaitkan hal hal lain secara integratif, komprehensif, profesional dan terpadu.

Disisi lain, pemikiran jangka pendek, menengah maupun jangka panjang nyaris dilupakan dan tidak diprediksi oleh rakyat kebanyakan.

Sebaliknya bagi para pejabat, terutama LBP, menganggap kita bodoh, takut dan tidak memperhatikan bahayanya di kemudian hari.

Maka, saya menghimbau kepada saudara saudaraku semuanya, marilah kita berpikir secara realistis, dan terus berjuang untuk meluruskan dan melawan kebijakan rezim yang riskan dengan kehancuran masa depan kita, masa depan anak anak  dan cucu cicit kita.

Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan dan jangan pernah menyerah !

Jangan pernah meremehkan jumlah TKA yang kecil, menunggu setelah jumlah mereka besar, yang membuat kita tidak berdaya dan tidak berkutik.

Terus ikuti, antisipasi  hadang dan halang halangi setiap ada TKA yang masuk ke Indonesia  meskipun beresiko.

Ingat, pahami dan sadari, LBP, TNI POLRI, para penguasa dan para penegak hukum adalah manusia manusia biasa seperti kita, yang bisa berubah hati dan pikiran sebelum tiba ajalnya.

( Bandung, 19 Desember 2021, Sugengwaras )

Dalam penerbangan Garuda GA 215  dari Yogyakarta International Airport/YIA (Airport baru Kulon Progo) ke Cengkareng, sebelum berangkat dari ruang cock pit pilot mengucapkan selamat datang dalam penerbangan GA 215. Dan yang mengejutkan, dalam narasinya disampaikan bahwa Garuda Indonesia bekerjasama dng China Airlines.

Dipastikan pilot dalam keadaan berdaulat, tanpa tekanan, sehat dan tidak mabuk. Karena kalau tdk berdaulat, karena tekanan pembajak misalnya, pasti sdh mendarat di Don Muang atau semacamnya persis peristiwa Garuda Woyla tahun 1981 lalu.

Pertanyaannya, apa yang dimaksud Garuda bekerja sama dng China Airlines ? Sebuah maskapai penerbangan milik China  yg biasanya  melayani route Jkt-Beijing, Jkt-Goangzou, Shanghai, Harbin dll !

Apakah Garuda saat ini sdh di akuisisi China ? Kabar terakhir dari sebuah media, saat ini ada putusan Pengadilan yg menunda hutang Garuda Rp 90 triliun, sehingga untuk sementara bisa terbang kembali.

Kalau sinyalemen diatas benar, maka Garuda telah menyusul PLN menjadi sub ordinasi Negara Adhi Daya itu. Hanya yang masih menjadi tanda tanya, apakah dominasi China  hanya berhenti pada sektor ekonomi seperti ditegaskan Menko Marvest Luhut Panjaitan ? Atau akan menyusul seperti Tibet, Angola dsb yg kemudian menjadi Negara Protektorat China ?

Kalau Luhut Binsar Panjaitan berbohong, berarti ybs memang anggota Oligarkhi tulen !

Atau mau bertanya ke DPR RI ? Paling dijawab terimakasih atas masukannya.

Atau tdk dijawab, dan pura2 "bego" ?

Atau bangsa Indonesia ini ditakdirkan untuk kembali dijajah, karena tidak bisa mempertahankan kedaulatan ? Karena para Pemimpin Nasional tdk memiliki Leadership sbg "bapak bangsa" kecuali sebatas mental "brocker" saja ?

So ...what ?

Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang !

JAKARTA, 17 DESEMBER 2021

Munarman telah disidangkan dengan tuduhan yang mengada-ada: tindakan terorisme.

Mengada-ada? Ya, sebab tidak ada disebutkan dalam dakwaan itu tindakan teror yang mana dan di mana dilakukan oleh Munarman. Seperti halnya kasus Syahganda, Jumhur dan Anton Permana, pengadilan nanti akan disuguhi interpretasi jaksa atas circumstances (situasi umum) bukan pembuktian secara langsung (material). Dalam pengadilan normal hal semacam itu sangat tidak memadai. Namun toh jaksa telah mengajukan permohonan sidang, tentu dengan keyakinan bahwa ia akan menang.

Bagaimana respon publik bila demikian?

Menurut hemat saya, publik akan cenderung mengabaikan (proses) pengadilan. Publik telah dikuasai persepsi awal bahwa pengadilan Munarman adalah pengadilan politik seperti terjadi kepada Habib Rizik Shihab. Persepsi awal itu menyebabkan publik tidak akan terlalu memperhatikan proses pengadilan. Penilaian publik akan terpusat kepada hasil akhir saja. Kalau hakim menyetujui dakwaan itu maka publik akan mengafirmasi persepsi awal mereka: hakim bersekongkol. Pengadilan, sekali lagi, bermain dengan kotoran politik.

Pengadilan kita telah sekian lama bergelimang dengan kotoran politik. Situasi itu menyebabkan pengadilan kita semakin ternoda, dan berdampak kepada merosotnya kepercayaan rakyat.

Tetapi pejabat mana yang peduli dengan kepercayaan rakyat sekarang? Mereka yang terpilih dengan cara membeli suara dan mencurangi penghitungan suara tidak akan peduli. Mereka yakin terpilih lagi dengan cara yang sama. Mereka juga meremehkan kepercayaan publik sebagai sekadar persepsi yang gampang diubah melalui survei dan klaim keberhasilan palsu.

Padahal dalam tradisi demokrasi, kepercayaan publik adalah ukuran dan tujuan yang paling esensial dari politik. Karena kekuasaan berasal dari rakyat maka tidak ada tujuan lain bagi politikus kecuali memperoleh kepercayaan rakyat. Suatu sistem, yang mengatakan dirinya demokrasi, namun tidak peduli kepada kepercayaan rakyat merupakan bukti yang nyata adanya kesalahan besar pada sistem politik itu.

Kesalahan apa? Menurut saya salah satu kesalahan sistem berakar dari cara bagaimana pemimpin itu dipilih. Untuk menjadikan pemimpin peduli kepada kepercayaan rakyat seorang calon pemimpin harus tahu beratnya memperoleh kepercayaan itu. Maka sejak awal memasuki dunia politik seorang kader politik wajib bergumul dengan rakyat, secara intelektual maupun praktikal. Hanya kader politik yang telah matang dalam pergumulannya, tahu apa yang harus ia lakukan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, diusung untuk menjadi calon pemimpin di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Proses di atas tidak terjadi karena sistem politik mengidap kesalahan yang fatal.

Pertama, sistem politik kita (diantaranya adalah sistem pemilu) menganut presidential threshold (batas ambang pencalonan seorang presiden). Threshold ini membatasi peluang orang-orang terbaik untuk mengikuti pilpres. Aturan itu menyebabkan dari 10 partai di DPR, hanya tersedia 3-4 capres tersedia untuk publik. Undang-undang memang memungkinkan munculnya capres independen tetapi syaratnya begitu berat sehingga praktis tidak ada orang yang sanggup memenuhinya. Secara praktis syarat PT itu hanya mungkin diraih oleh calon dengan modal finansial yang besar. Ia akan membeli dukungan dari partai-partai dan menyisakan secukupnya dukungan untuk capres kedua. Pemilu cara begini menciptakan kondisi yang sempurna bagi lahirnya presiden boneka yang dikendalikan oleh oligarki. Oligarki bukan demokrasi sebab tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, oligarki bekerja untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

Alhasil aturan presidential threshold menyebabkan lahirnya pemerintahan oligarkis  yang tidak peduli kepada kepercayaan rakyat.

Kesalahan fatal kedua adalah sistem kepartaian yang tidak demokratis. Partai politik sangat didominasi oleh ketua partai. Di hampir semua partai kita tidak lagi menjumpai kader-kader partai yang aktif melayani rakyat dan konstituen. Pendidikan kader partai sangat terbatas dan tidak pernah dilihat esensial bagi partai. Sebagian besar partai politik menurut hemat saya adalah partai kepompong. Sarangnya saja yang ada, isinya tidak.

Kader meninggalkan partai karena pemimpin partai terlalu dominan. Hal tersebut bisa dilihat dari 3 aspek yaitu pemilihan pengurus partai, pemilihan calon eksekutif/legislatif dan penetapan kebijakan partai. Di dalam ketiga aspek itu peran kader dan anggota partai hampir tidak ada. Tidak heran bila kader dan anggota partai meninggalkan partai politik.

Struktur partai yang tidak demokratis yang ditinggalkan oleh kader dan anggota partainya, mau tidak mau, harus bersandar kepada kekuatan uang. Dengan sendirinya pemimpin-pemimpin eksekutif dan legislatif lebih terikat kepada kepentingan uang (oligarki) ketimbang rakyat.

Kesalahan fatal ketiga, masyarakat sipil kita terlalu fokus kepada urusannya sendiri. Mereka gagal melihat 'hutan ketimbang pohonnya'. Mereka harus melihat politik secara keseluruhan, ketimbang melihat aspek tanah, HAM, lingkungan, dsb. Karena politik anti-demokrasi, seperti oligarki, tidak mungkin bersahabat dengan agenda masyarakat sipil. Memang tentacles oligarki tidak secara langsung membelit mereka. Mereka baru sadar ketika tentacles itu mulai mencekik leher. Kesadaran yang mungkin terlambat, karena aktivis2 HAM sudah mulai diadili.

Rejim oligarki ini hanya bisa tegak dengan kekuatan paksa. Selama ini mereka bisa menggunakan kekuatan paksa itu sekehendak mereka karena berhasil menyebarkan isu Indonesia darurat radikalisme. Salah satu pembenar dari isu tersebut adalah adanya terorisme. Keberadaan Munarman adalah pembenar adanya terorisme itu. Vonis keterlibatan Munarman dengan terorisme sangat penting untuk tegaknya rejim oligarki. Dengan kata lain, Munarman adalah kambing hitam persembahan oligarki untuk iblis sembahan mereka.

Keseluruhan argumen dalam artikel pendek ini sesungguhnya ingin mengatakan agar kita setia kepada demokrasi. Karena itulah jalan keadilan. Adil adalah ketika politik mengalirkan energi yang menambah kepercayaan rakyat. Kepemimpinan yang adil dan kepercayaan rakyat akan membangun siklus keabadian, siklus dewa. Sebaliknya pemimpin yang suka berbohong dan tidak adil akan memerosotkan kepercayaan publik, melahirkan siklus iblis yang merapuhkan sendi-sendi kehidupan bernegara.

Saya merasakan siklus iblis itu semakin menjerat...