Akhir 2021 ini Presiden Jokowi memproyeksikan larangan ekspor dan hilirisasi mineral nikel akan menghasilkan pendapatan mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp 284 triliun (US$/Rp 14.200). Pernyataan ini diungkap saat memberi sambutan pada Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara bulan lalu (18/11/2021). Sambil menyatakan siap melawan gugatan Uni Eropa ke WTO karena melarang ekspor bijih nikel, Presiden “luput” mengungkap, atau tidak sadar bahwa rakyat hanya memperoleh nilai sangat minimalis dari Rp 284 triliun tsb.

Kata Jokowi: "Jangan tarik-tarik kita ke WTO karena kita setop (ekspor nikel). Dengan cara apa pun kita lawan. Sekarang ini lompatan ekspor kita tinggi ini dari (kebijakan) ini. Di bulan Oktober saja, sudah US$ 16,5 miliar. Sampai akhir tahun perkiraan saya bisa sampai US$ 20 miliar, hanya dari kita setop (ekspor) nikel”. Jika larangan ekspor berlaku pula untuk bauksit dan tembaga, maka Indonesia bisa untung US$ 35 miliar. Kata Jokowi: "Kenapa kita lakukan ini? Kita ingin nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Mau tidak mau mereka harus inves di Indonesia atau ber-partner dengan kita” (18/11/2021).

Kita jelas mendukung pemerintah melawan gugatan UE ke WTO, sebab larangan ekspor bijih tersebut merupakan hak kita sebagai negara berdaulat agar memperoleh manfaat terbesar dari SDA yang dieksploitasi. Dengan program hilirisasi mineral nikel, seperti diurai Presiden Jokowi, Indonesia akan memperoleh minimal empat manfaat utama yaitu membuka peluang masuknya investasi sektor hilir industri nikel (hilirisasi), memperoleh nilai tambah sekitar 10 kali lipat, meraih keuntungan puluhan miliaran US$, dan menciptakan lapangan kerja.

Ternyata hilirisasi mineral nikel tidak memberi manfaat terbesar bagi pemilik SDA, yaitu bagi negara dan rakyat. Jika kita mengira negara akan untung besar dari nilai ekpsor US$ 20 miliar yang diklaim Presiden Jokowi tersebut, maka itu hanya halusinasi. Karena berbagai penyelewengan kebijakan dan aturan, yang memperoleh manfaat terbesar adalah para investor, negara China, TKA China dan oligarki kekuasaan. Sehingga wajar jika rakyat dan wakil rakyat menggugat dan menuntut kebijakan pro oligarki tersebut, termasuk klaim keuntungan US$ 2 miliar oleh Presiden Jokowi.

Pertama, Presiden mengatakan hilirisasi bijih nikel menjadi produk ekspor memberi nilai tambah 10 kali lipat. Ternyata mayoritas produk puluhan smelter China di Indonesia hanyalah hasil pemurnian yang menghasilkan barang setengah jadi. Proses hilirisasi belum sampai ke proses forming dan fabrikasi guna menghasilkan produk siap pakai. Hal ini terjadi karena di satu sisi  komitmen pemerintah rendah, dan disi lain karena dominannya peran China dan investor China yang menentukan “level” hilirisasi yang dapat diraih Indonesia.

China mendikte Indonesia sesuai target produk akhir yang diinginkan, teknologi dan pasar yang dikuasai, serta dana yang dimiliki. Jika oknum-oknum pejabat dan konglomerat Indonesia mengikuti saja kemauan China ini, atau malah ikut berkolaborasi dan memanipulasi peraturan, maka target ideal nilai tambah hilirisasi nikel hingga 19 kali lipat hanya utopia. Karena itu, nilai tambah/pengganda yang diperoleh Indonesia hanyalah sekitar 3-4 kali saja, bukan 10 kali lipat seperti diumbar oleh Presiden Jokowi. Nilai ini telah dikonfirmasi oleh LPEM-UI (2019).

Faktanya, mayoritas produk smelter nikel Indonesia adalah berupa Nickel Pig Iron (NPI), Nickel Matte, Ferro Nickel dan Nickel Hidroxite, serta sedikit hasil “forming” berupa stainless still. Karena masih jauh dari siap pakai, produk-produk ini diekpsor ke China untuk proses fabrikasi. Sesuai target yang ingin diraih China, proses hilirisasi maksimal hingga mencapai nilai tambah 19 kali, hanya terjadi di China. Hasil produksi hilirisasi di China ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk diimpor kembali ke Indonesia sebagai bahan jadi.

Kedua, ternyata nilai tambah tangible 3-4 kali yang sudah rendah ini pun sebagian besar tidak masuk menjadi pajak atau PNBP, tetapi justru lebih banyak dinikmati China, investor China, konglomerat, dan TKA China. Sebab para investor smelter memperoleh berbagai insentif berupa: 1) Bea Masuk 0% (karena mekanisme Master Lists); 2) Royalti 0% (sebagai pemegang IUI, bukan IUP); 3) Tax Holiday selama 7-10 tahun; 4) PPN (VAT) 0%; 5) Pajak Ekspor 0%; 6) dan bebas dari PPH-21, Iuran Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) karena TKA China menggunakan visa kunjungan 211 (bukan visa kerja 311).

Berbagai insentif pajak dan fiskal terhadap proses “seperempat hilirisasi” pada dasarnya memang telah “didukung” oleh berbagai aturan yang terbit guna “menggalakkan investasi”, sekaligus guna mendukung kepentingan oligarki. Sebagai contoh, untuk ekspor NPI dan Ferro Nickel dari Indonesia ke China, ternyata negara tidak memperoleh pajak karena pajak ekspor 0%, PPh 0% (karena insentif tax holiday) dan pemilik smelter tak perlu membayar PPN (VAT). Sedangkan negara China menikmati VAT sekitar 13%.

Karena itu, penerimaan negara dari klaim keuntungan hilirisasi nikel yang oleh Presiden Jokowi disebutkan sebesar Rp 284 triliun (US$ 20 miliar) menjadi sangat minimalis. Negara diperkirakan hanya mendapat pemasukan dari pembayaran royalti, PBB dan iuran tetap, yang yang jumlahnya sebenarnya sama besar dengan pemasukan tanpa program hilirisasi! Sehingga, secara keseluruhan, diperkirakan negara hanya akan memperoleh pemasukan sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun saja. Keuntungan terbesar justru dinikmati China, investror China, TKA China dan para anggota oligarki.

Ketiga, nilai tambah intangible program hilirisasi berupa kesempatan kerja ternyata tidak pula dapat dinikmati rakyat Indonesia secara adil dan berdaulat. Para investor China, taipan dan oknum-oknum pejabat pemerintah justru memilih mempekerjakan TKA China yang hanya lulusan SD, SMP dan SMA untuk menjadi buruh kasar dibanding pribumi. Apalagi jika yang dibutuhkan adalah pekerja terampil/skilled. Maka kesempatan kerja tersebut pasti jatuh kepada TKA China. Kondisi berbeda hanya yang terjadi pada Antam (BUMN), Vale dan segelintir smelter investor domestik yang mayoritas pekerjanya adalah tenaga kerja domestik.

IRESS memiliki data tentang smelter China yang mayoritas pekejanya adalah TKA China. Misalnya, Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) mempekerjakan ribuan TKA China yang latar pendidikannya hanyalah SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Sedangkan smelter Obsidian Stainless Steel (OSS) juga mempekerjakan ribuan TKA China berijazah SD 23%, SMP 31% dan SMA 25%. Hanya 1 dari 608 orang (0,1%) TKA di VDNI dan 23 dari 1167 orang TKA di OSS yang memiliki pengalaman diatas 5 tahun sesuai peraturan pemerintah!

Menurut Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), pada akhir 2020 terdapat 25 smelter nikel yang beroperasi di Indonesia. Mayoritas pemilik smelter adalah investor China dan sebagian kecil berkolaborasi dengan konglomerat dan pengusaha lokal. Adapun buruh yang dipekerjakan pada mayoritas smelter tersebut adalah sama seperti yang terjadi pada VDNI dan OSS, yakni mayoritas pekerja adalah TKA China dan kualifikasi pendidikannya pun rendah.

Jumlah TKA China yang bekerja di lebih dari 85% smelter nikel di Indonesia lebih besar dibanding pekerja lokal/pribumi. Merujuk pada pernyataan Presiden Jokowi bahwa larangan ekspor bijih nikel dilakukan agar lapangan kerja terbuka luas, ternyata lapangan kerja yang luas tersebut, oleh Pemerintahn Jokowi lebih diprioritaskan untuk TKA China!

Ternyata, sudahlah kualifikasi pendidikannya rendah, ternyata para TKA China ini memperoleh gaji lebih besar sekitar 3 hingga 4 kali lipat dibanding gaji yang diterima tenaga kerja bangsa sendiri. Disamping melanggar berbagai peraturan berlaku, kondisi diskriminatif yang sarat manipulasi ini jelas merendahkan kedaulatan dan martabat bangsa sendiri.

Hilirisasi merupakan hak kita sebagai negara berdaulat demi kesejahteraan rakyat. Namun, terkait berbagai manfaat yang diklaim Presiden Jokowi, kita pantas menggugat. Hilirisasi yang terjadi masih jauh dari kondisi ideal dan konstitusional. Nilai tambah justru lebih banyak dinikmati China dan investor China. Begitu pula klaim keuntungan sebesar US$ 20 miliar. Negara hanya memperoleh bagian sangat kecil, sebab untung terbesar justru menjadi milik China, investror China, TKA China dan para taipan oligarkis. Adapun klaim lapangan kerja, yang menikmati lebih banyak justru TKA China yang bebas masuk dengan berbagai fasilitas melanggar aturan, termasuk saat pandemi.

Kita tidak tahu apakah Presiden Jokowi paham dengan apa yang terjadi dalam pelaksanaan hilirisasi mineral nikel dan juga atas klaim “untung” US$ 20 miliar yang digembar-gemborkan. Minimal tulisan ini ingin memberi pemahaman tentang situasi, kondisi dan informasi yang sebenarnya, serta menjelaskan klaim tersebut sebagian besar tidak valid dan dapat dinilai sarat pencitraan. Tidak seharusnya publik disuguhi halusinasi dan klaim berlebihan, padahal negara hanya mendapat bagian sangat minimalis. Bahkan SDA negara dan hak rakyat untuk bekerja pun telah dirampok atas nama program hilirisasi, investasi dan pembukaan lapangan kerja!

Jakarta, 15 Desember 2021.

Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Gita Wiryawan yang diunggah 10 Desember 2021, Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengatakan bahwa melonjaknya utang negara,— per 30 September 2021 sudah mencapai Rp6.711,5Triliun,— karena Pemerintah tidak punya pilihan selain menambah utang. Pemerintah harus berutang demi penyelamatan ekonomi di tengah serangan Pandemi Covid-19, kata Menkeu Sri Mulyani.

Meski secara pribadi saya tidak kaget, tetap saja banyak ekonom yang kaget dengan pernyataan SMI itu. Saya tidak kaget karena sudah lama SMI tidak punya gagasan selain menyetak utang baru. Beliau bangga dengan “temuannya” memperkenalkan Indonesia dengan Surat Utang Indonesia (SUN) atau SBN itu, sehingga sudah ketagihan utang dan terbelenggu utang. Pandemi Covid- 19 hanya kambing hitam saja sebab sebelum Pandemi, SMI memang sudah penggemar utang dan menjadikan utang Indonesia lampu kuning kemerah-merahan.

Banyak pihak mengingatkan SMI bahwa utang negara menjurus kegagal bayar. Utang itu tidak tabu tapi harus mengukur kemampuan bayarnya. Itulah sebabnya BPK memperingatkan Pemerintah akan bahaya utang dan gagal bayar.

Menurut BPK, kenaikan utang telah melampaui kenaikan PDB maupun penerimaan pajak. Situasi ini sebenarnya sudah berlangsung lama dengan tidak ada tanda tanda membaik.

Presiden Jokowi mengawali pemerintahannya dengan saldo utang negara Rp2.608Triliun atau 24,7% PDB. Tujuh tahun kemudian, atau akhir September 2021, saldo utang negara Rp6.711,5Triliun atau 41,38% PDB. Artinya telah terjadi kenaikan bersih utang Rp4.103,5Triliun selama 7 tahun atau kenaikan sebesar Rp1,6Triliun perhari termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur. Rumah tangga sekalipun akan ambruk bila anggarannya lebih besar pasak dari tiangnya untuk jangka panjang.

Secara halus Bank Dunia dan IMF juga acapkali memberikan warningnya lantaran dari berbagai ukuran atau standar utang, Pemerintah memang sudah melampaui batas aman, antara lain International Debt Relief (IDR).

Sementara Pemerintah selalu berlindung pada argumentasi bahwa utang negara masih aman terkendali sebab masih dibawah 60% PDB sebagaimana batas maksimal yang diatur dalam UU Keuangan Negara.

Sayangnya narasi standar Pemerintah selalu “utang masih aman dan terkendali” tanpa mampu menjelaskan maksudnya, artinya. Kapan mau lunas, bagaimana melunasinya, dari mana sumbernya, tidak ada penjelasannya, tidak ada skemanya. Narasi kosong belaka. Tapi begitulah narasinya selama bertahun tahun, bernada orasi propaganda yang tidak “nyambung” dengan kenyataannya bahkan bertolak belakang.

Bila trend utang ini berlangsung terus dan SMI tidak melihat choices lain, sungguh memprihatinkan. Sebab kebijakan yang demikian menggiring keuangan negara ke jurang krisis.

So Ibu Sri, yes there are choices. So, don’t worry! Everything will be fine. Pilihan itu adalah mereformasi APBN untuk mengakhiri korupsi dan kebocoran. If you do so, we all are with you.
Anggaran kita banyak bocor, boros , mark-up, fiktip, dikorupsi dan belanja yang tidak pada tempatnya. Intinya, tidak efisien, tidak efektif. Jadi sisi belanja harus di reformasi total dan Pemerintah akan mendapatkan penghematan anggaran yang amat besar. Tidak perlu menghentikan pembangunan infrastruktur yang memang penting dan dibutuhkan. Cukup ditertibkan, di review.
Perlu nyali sebab reformasi APBN akan mengganggu “rezeki” haram yang sudah biasa mereka nikmati selama bertahun tahun.

Kedua, dari sisi penerimaan negara, jangan mengorbankan sumber pendapatan negara untuk yang bersifat konsumtif dan menguntungkan Wajib Pajak/ businessmen besar.

Masukan yang ringkas  dan sederhana tapi perlu nyali keberanian dan ketegasan untuk melaksanakannya, karena langkah yang diambil akan membuat “mereka” gusar. Siapa “mereka” itu?  Mereka adalah yang sedang berkuasa/ bagian dari kekuasaan, maupun yang diluar kekuasaan resmi tapi ikut mengendalikan kekuasaan dan kebijakannya.

Dalam bahasa populernya sekarang, mereka adalah oligarki politik dan bisnis yang selama ini sejatinya merongrong.

Menkeu SMI harus terbuka melaporkan situasi dan kondisi yang dihadapi kepada Presiden Jokowi. Saya yakin Presiden akan mendukung. Ingatlah bahwa kasus kasus besar yang macet mbulet karena ada kekuatan Mafianya hanya terbongkar atau terselesaikan bila Presiden Jokowi turun tangan memerintahkan jajarannya, terakhir kasus PINJOL. So, reformasi APBN adalah Choice dan dukungan Presiden mutlak di perlukan.

Jakarta, 13 Desember 2021
Fuad Bawazier, PhD, mantan Menkeu, pengamat ekonomi.

(1). Perjuangan tidak selalu melahirkan pahlawan, tapi juga memunculkan pengkhianat.

(2). Itulah sebabnya musuh mampu bertahan lama. Bukan karena mereka hebat, tapi karena ulah para pengkhianat ini.

(3). Bagaimana mungkin negara sekecil Belanda bisa menjajah negeri sebesar ini, bahkan hingga 3,5 abad? Jawabnya karena Belanda dibantu oleh para pengkhianat

(4). Hanya demi perut, dan 1 stel seragam, mereka rela menjadi kaki tangan penjajah dan mengkhianati perjuangan bangsa.

(5). Teuku Cik Ditiro, misalnya. Tak terkalahkan selama memimpin perang sabil di Aceh. Belanda selalu gagal membunuhnya di medan perang.

(6). Belanda baru bisa memadamkan perang Aceh setelah Teuku Cik Ditiro dibunuh dgn cara diracun. Siapa yg melakukannya? Belanda? Bukan. Tapi pribumi pengkhianat yang tergiur dengan iming-iming jabatan.

(7). Begitu juga dengan yang dialami Panglima Besar Jenderal Sudirman. Akibat pengkhianatan anak buahnya, persembunyian beliau dalam perang gerilya diketahui dan dikepung Belanda. Meski Jenderal Sudirman tetap selamat dan lolos dari penyergapan.

(8). Itulah sebabnya syeikh Abdullah 'Azzam berpesan: "Sediakan olehmu sepuluh peluru *Satu untuk musuhmu, dan sembilan untuk Pengkhianat.

(9). Baca lagi semua sejarah perjuangan bangsa. Maka kita temukan bahwa yang terdepan membangkitkan semangat perlawanan, sebagian besarnya adalah para ulama.

(10). Sedangkan para pengkhianat, yg menjadi kaki tangan penjajah, anjing-anjing kompeni, adalah orang-orang yang benci dgn ulama. Dan inilah yg terjadi di sepanjang zaman.

(11). Maka jika hari-hari ini kita menyaksikan orang-orang yang membenci ulama, maka bisa jadi kakek moyang mereka dulunya adalah seorang pengkhianat.

(12). Disinilah kita memahami apa yang dulu dikhawatirkan bung Karno: "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”

(13). Semoga segera Allah beri kemenangan atas perjuangan ummat dalam menghadapi pengkhianat yang akan, bahkan sudah, menjual negeri.

(14). Kelak di akhirat mereka akan merasakan balasannya. "Dari Abu Said al-Khudri ra. bahwa Nabi saw bersabda, "Setiap pengkhianat itu ada benderanya di setiap duburnya pada hari kiamat. Dimana bendera itu ditinggikan sesuai dengan kadar khianatnya..."
(HR. Muslim).

(Kondisi Real Dalam Istana)
by: Kanjeng Senopati
(Analis Spiritual Politik Indonesia)

KEKUATAN bemper utama Dinasti Boneka Otoriterian di depan saat ini adalah 'Polisi' sebagai ruling class atau bemper sebagai sistem pertahanan kekuasaannya.

Ketika senayan lumpuh, media mainstream di kendalikan, nyaris tak ada lagi pilar negara yang tidak di bawah kendali istana.

Satu-satunya yang bisa menyelamatkan negeri ini hanya revolusi atau kudeta. Bila di negara ini terjadi coup kekuasaan  pasti akan terjadi filterlisasi "penyaringan" besar-besaran pada institusi TNI dan Polri.

Jadi mulai saat ini harus pandai-pandailah para pejabat jajaran Polri maupun TNI menempatkan diri dipihak mana kepentingannya, dipihak kepentingan NKRI atau pihak kepentingan asing agar tidak "terciduk" nantinya.

Tapi masalahnya kondisi TNI elitenya juga sudah di 'kendalikan' menjadikan cilangkap seperti "mati suri" tidak bisa berkutik apapun saat itu.

Kondisi TNI semakin panas ditambah dengan pengangkatan "putra mahkota" AP yang rencana sebagai pimpinan tertinggi TNI ternyata dituai protes oleh LSM yang pro OPM Papua.

Dan rencana pengangkatan AP sebagai bos TNI juga membuat gejolak didalam matra AD, AL dan AU jadi tidak balance.

Ternyata semua ini dikompor-kompori dari dalam oligarki sendiri yaitu LBP sebagai "presiden" tertinggi di negeri boneka ini, memprotes AP sebagai pimpinan TNI. Ini membuat pak R1 bingung dan kejang-kejang.

Salah satu alasan LBP marah karena kemarin AP diam-diam sudah mulai bergerak dengan keberhasilannya dalam lobying dengan Amerika yang berakibat masuknya ribuan tentara Amerika untuk ikuti Latma (latihan bersama) dengan TNI beberapa waktu lalu. Ini merupakan psiko politis bagi istana dan cina RRC.

Tapi jangan lupa peran cukong dan mahestro inteligent seperti LBP dan Hendro cs sebagai olligarki sang Oligator sangat dominan kendalikan Jokowi dan trunojoyo.

Tapi masalahnya para oligator sudah mulai pecah LBP protes AP sebagai panglima TNI, artinya antara oligator LBP dan HP mulai berseberangan akan terjadi saling mutilasi dan saling serang.

Di balik itu dukungan LBP dari negara komunis China dengan PKC nya tetap masih sangat kuat, juga tak bisa dianggap remeh. Ini yang membuat LBP semakin pede dan diatas angin.

Harapan Indonesia dengan masuknya tentara Amerika latihan bersama di Indonesia beberapa waktu lalu akan mengganggu misi ekspansi dan intervensi RRC terhadap Indonesia.

Hitung-hitung AS bisa menjadi antibotik dari serangan virus Cina, ini diharapkan akan merubah peta Geopolitik global Indonesia yang saat ini sudah 90 % ngeblok ke Cina Komunis.

Harapan terakhir negara ini ada pada TNI dan figur profil panglima TNI nantinya siapa apakah dia masih TNI "merah putih" atau tidak.

Karena sudah jelas virus KGB (komunis gaya baru) atau neo PKI ada dibalik semuanya. Yang ini jelas di dukung PKC dan para taipan.

Saat ini Jokowi sebagai presiden dipandang oleh dunia sebagai presiden yang GAGAL dalam membangun Negaranya dan mensejahterakan rakyat bangsanya sendiri.

Jokowi telah gagal dalam menanggulangi pandemi, gagal dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat,  gagal dalam mencerdaskan dan meningkatkan pendidikan generasi muda bangsa serta gagal dalam membangun hubungan internal yang baik antar umat beragama terutama umat Islam sebagai umat mayoritas.

Istana ibarat benteng yang mereka bangun selama 7 tahun tapi hanya terbuat dari benteng pasir yang mudah hancur digulung ombak.

Disana ada kubu "Menteng" yang motornya Megawati sudah merestui Prabowo sebagai RI1. Tentunya Prabowo disuport penuh oleh sahabatnya yaitu Amerika. Suatu saat Megawati mendadak bisa saja menggulingkan Jokowi "ditengah jalan".

Disatu sisi di kubu "Samosir" yang motornya Luhut cs merestui Ganjar untuk RI1 dan Airlangga sebagai wakil . Disana juga ada sudah dipersiapkan si Ahok sebagai alternatif cadangan jika berjalan lancar dan mulus.

Yang jelas dibelakangnya mereka didukung dan disuport penuh oleh para taipan 9 naga dan negara Komunis Cina dengan PKC nya.

Sekarang Jokowi sendiri merasa lebih aman dan nyaman di kubu samosir karena serah terima jabatan dan tanggung jawab presiden Jokowi akan dibackup langsung dijamin aman dilindungi sepenuhnya oleh RRC.

Segi positifnya dari kondisi negara saat ini, kita jadi tahu semua anasir mereka itu saat ini mereka siapa dan berpihak kemana.

Didalam ring 1 istana sendiri saat ini sedang terjadi cakar-cakaran dan kegaduhan antara para oligarki kubu samosir dengan kubu menteng.

Belum lagi terjadi cakar-cakaran didalam kubu samosir sendiri yaitu para petinggi TRG (the red general) "jenderal merah" LBP dan HP saling serang karena LBP menolak keras mantunya HP sebagai bos tertinggi TNI.

Ditambah para barisan kabinetnya yang kacau balau banyak kasus. Seperti ET Kementerian BUMN ternyata bocor kasus bisnis besar PCR bersama LBP. Dan belum lagi kasus Kemenag yang kapasitasnya ilmunya pas-pasan, Kemdikbudristek yang menghalalkan sex bebas, Kemenkeu yang terus memeras rakyat dengan pajak dan nambah hutang dll..

Mereka sudah pada berisik, karena melakukan kebijakan yang underdog akibatnya bikin rakyat marah, efeknya didalam saling gaduh saling lempar dan tendang. Dan para buzzer bayaran Rp mulai pada tiarap dan ngamuk karena sudah lama tidak dibayar.

Ada saatnya kondisi berbalik karena propaganda covid yang EG (Elite Global) ciptakan mereka tunggangi dengan ciptakan tekanan kepada rakyat melalui PPKM.

Sengaja ciptakan ketakutan kepada rakyat dengan dalih "selamatkan nyawa" ternyata dibalik ini sarana proyek besar bisnis besar bisnis Vaksin, PCR dan obat²an tapi itu justeru "senjata makan tuan" buat rezim petruk sendiri.

Karena dengan bocornya bisnis besar PCR  membuat kebijakan wajib PCR terancam gagal total membuat LBP marah besar menuduh intelijen oligatornya yang membocorkannya.

Memang legitimasi kekuasaan ternyata dipakai untuk memeras rakyat yang sudah sekarat untuk menekan dan menakut-nakuti rakyat dengan kewajiban vaksinasi dan PCR agar progress bisnis tercapai target.

Belum lagi yang sebelumnya rakyat sengaja dipresure habis-habisan oleh rezim pemerintah dengan dilockdown selama 2 tahun lebih ini sudah membuat sektor pendidikan menjadikan lokal sekolah dan kampus seperti kuburan tidak ada tanda-tanda kehidupan.

Belum lagi bisnis perekonomian rakyat banyak yang macet dan hancur serta tingkat pengangguran pribumi semakin meroket. Menjadikan negara ini hancur berkeping-keping karena banyaknya rakyat yang sekarat dan terkapar dimana-mana.

Rakyat sengaja dimatikan ekonominya dan dibunuh secara berlahan, inilah yang membuat seluruh rakyat Indonesia sadar bangkit dan MARAH. inilah yang membuat rakyat bergerak! Wajar terbentuk people power untuk menentang dinasti yang otoriterian (yang sewenang-wenang).

Elektabilitas ketokohan dan reputasi seorang pemimpin negeri ini saat ini telah hancur dan gagal. Bila gagal Tiga periode LBP telah buat plan B dengan prepare presiden boneka yang kedua yaitu GP.

Pelan tapi pasti akan hancur dan runtuh Dinasti boneka otoriterian ini. Karena elektabilitas dan reputasi orang-orang pejabat yang duduk didalam rezim istana bakal tereliminasi oleh alam ini.

Saat ini istana telah kehilangan figur dominan dan rakyat sudah kehilangan figur pemimpin yang dapat mengayomi dan melindungi rakyat.

Artinya orang-orang yang ingin memimpin negeri ini jika tidak peka dengan kondisi rakyat saat ini jangan harap akan dibela dan didukung rakyat.

Calon pemimpin masa depan bangsa ini diharapkan seorang yang berani,  smart dan bijaksana bukan boneka, pembeo mudah disetir atau pemaksa (otoriter).

Pemimpin yang berhasil pada masa kondisi ini adalah :

Yang PERTAMA berani menghancurkan project bisnis konspirasi mata rantai "Covid Project" atau melawan propaganda "Isu Pandemi" sebagai bisnis besar yang memeras rakyat.

Dan yang KEDUA berani menggagalkan proyek politik "Project Cinanisasi" di Indonesia yaitu kebijakan masuknya para warga pendatang haram asing cina ke wilayah Indonesia yang ini akan mengancam kedaulatan dan masa depan nasib pribumi rakyat Indonesia.

Positifnya figur capres  2024 atau the top leader pemimpin yang ke 8 dominan In Syaa Allaah akan dikuasai oleh mayoritas rakyat atau oposisi.

Yang mungkin saja akan muncul mendadak figur calon pemimpin yang saat ini belum tampil dipermukaan.

Hukum alam akan berjalan dinamis setelah hancurnya peradaban Dinasti boneka otoriterian.

Golongan mayoritas pasti akan kembali memimpin negeri ini sebagai leader, owner dan user menuju peradaban Indonesia baru.

Kanjeng Senopati
(Putra mataram Kerajaan Nusantara )
Surakarta November 2021

(Disadur dari Acara Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Yogyakarta)
Oleh Kanjeng Senopati

PERNYATAAN Menteri Agama Lukmanul Hakim dan presiden Jokowi dibantah mentah-mentah oleh Ketua Umum Yayasan Raja Sultan Nusantara (Yarasutra) Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Saat itu tampak Sultan Iskandar sebagai sang primadona acara kongres tersebut.

Ada peristiwa langka, setelah acara kongres selesai presiden Jokowi berusaha untuk mendekati kepada Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin yang tetap menampakkan izzah (kewibawaannya) sebagai seorang Sultan Palembang ex. Kerajaan Sriwijaya walaupun dihadapan presiden.

Di hadapan sekitar 800 peserta Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI dan perwakilan dari beberapa raja dan sultan kerajaan Nusantara di Yogyakarta. Menteri Agama menyatakan bahwa Islam Indonesia yang moderat adalah versi Islam yang diharapkan dunia katanya.

Yaitu “Islam Nusantara" adalah "Islam ala Indonesia". Yang katanya dinilai oleh beberapa ilmuwan dari dalam dan luar negeri dianggap dapat menjadi model yang bisa diharapkan," ujarnya. Entah ini benar atau tidak. Yang disampaikan Ahad (8/2/2015) di di pagelaran Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat, DIY.

Namun pernyataan terkait "Islam ala Indonesia" ini ditolak oleh Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin yang juga sebagai Sultan Palembang pada sambutan di kesempatan yang sama.

Menurutnya sebelum Indonesia berdiri, berbagai kesultanan di Nusantara sudah memeluk Islam yang tidak dapat dibedakan antara satu sama lainnya. Tidak bisa dikotak-kotak berdasarkan suku masing-masing.

"Kalau Bapak Menteri tadi bilang ada Islam ini dan itu. Karena ada Islam Arab maka di Indonesia ada Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Bugis, Islam Batak, Islam Madura dll.. saya tidak sepakat !

Sebab Islam adalah agama universal, agama yang satu dan menyatukan oleh karena itu Islam adalah rahmatan lil alamin dan Islam hanya satu," tegas Sultan.

Sultan Iskandar juga menanggapi pernyataan Wakil Ketua MUI Ma’ruf Amin, yang sebelumnya mengatakan Indonesia saat ini tengah terjadi darurat pornografi, mengalami darurat narkoba, korupsi dan lainnya.

Menurut Sultan, situasi tersebut terjadi karena produk hukum di Indonesia merupakan produk kafir buatan kolonial Belanda. “Produk hukum yang saat ini ada, kenapa Indonesia ini darurat, karena Indonesia hanya meneruskan produk hukum kafir Belanda. Adalah produk hukum daripada kolonial Belanda yang ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Cuman begitu saja..”

Di akhir sesi acara, pernyataan tegas Sultan Iskandar terlihat menuai sambutan dukungan yang luar biasa dari beberapa hadirin yang menyambutnya.

Keesokannya, tepatnya pada Senin pagi, terjadi hal yang lebih mengejutkan lagi. Pasalnya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuono X mengomfirmasi hubungan Kesultanan Yogyakarta (sebelumnya bernama Kesultanan Demak) dengan Khilafah Utsmani.

Yaitu kata beliau Sri Sultan.. Pada tahun 1479, Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah, Sultan Demak pertama, sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa, Kesultanan Demak Bintoro sebagai perwakilan Kekhalifahan Islam (Turki) untuk Tanah Jawa di bumi nusantara, lalu dengan penyerahan bendera bertuliskan kalimat.. Laa ilaaha illa Allah berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain Kiswah Ka'bah, dan bendera bertuliskan Muhammadurrasulullah berwarna hijau,’ ujar Sri Sultan di hadapan sekira 800 peserta kongres Umat Islam dan Kerajaan nusantara, pada hari Senin, 9 Februari 2015 di pelataran Kraton Kasultanan Yogyakarta.

Duplikatnya, lanjut Sri Sultan, tersimpan di Kraton Yogyakarta sebagai pusaka, penanda keabsahan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat wakil Kekhalifahan Turki.

Sri Sultan juga menyebutkan di tahun 1903, saat diselenggarakan Kongres Khilafah di Jakarta oleh Jamiatul Khair, yang berdiri 1903, Sultan Turki mengirim utusan Muhammad Amin Bey. Kongres menetapkan fatwa, haram hukumnya bagi Muslim tunduk pada penguasa Belanda. “Dari kongres inilah benih-benih dan semangat jihad fisabilillah untuk meraih kemerdekaan membara,” tegas Sri Sultan.

Mendengar pidato Sri Sultan Jogja tersebut sebagian peserta kongres menyampaikan takbir.  

Pasalnya, panitia sudah mewanti-wanti agar ada delegasi dari HTI tidak menyinggung kata “khilafah” dalam kongres yang dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla waktu itu dan ditutup oleh Presiden Jokowi itu.

Meskipun jejak Khilafah pada kerajaan nusantara di bumi pertiwi ini berusaha ditutup-tutupi oleh kelompok liberal dan sekuler. Tapi Allah tetap saja memberikan kesempatan kepada umat Islam Indonesia generasi sekarang untuk mengetahui rekam jejak sejarah yang real dan esensial sesuai fakta yang sebenarnya.

TABIR KEJAYAAN KERAJAAN NUSANTARA DIBAWAH KEKHALIFAHAN SEMAKIN TERUNGKAP

Catatan sejarah hubungan khilafah dengan Kerajaan Nusantara setidaknya diawali sejak Kerajaan Sriwijaya di Palembang.

Kerajaan Budha yang beribu kota di Palembang tersebut pernah dua kali mengirimkan surat kepada Khilafah Islam di era Khilafah Umayah. Pertama pada masa Khalifah Muawiyah I (berkuasa 661-680 Masehi).  

Dan untuk surat yang kedua dikirimkan kepada Khalifah Umar bin Abdul-Aziz (berkuasa 717– 720 M). Surat kedua didokumentasikan oleh Abdul Rabbih (860-940 M) dalam karyanya Al-Iqdul Farid.

Potongan surat tersebut berbunyi: "Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya, dan menjelaskan kepada saya hukum-hukumnya.”
 
Ahli sejarawan SQ Fatimi memperkirakan surat-surat itu diterima Khalifah sekira tahun 100H/717M. Dua surat itu bisa dikatakan sebagai titik awal Islam masuk ke Nusantara meskipun juga Raja Sriwijaya beserta jajaran pemerintahannya sudah berinteraksi dengan para pedagang Islam yang datang ke Nusantara.

Bahkan berdasarkan penelitiannya, sejarawan Nicko Pandawa menyakatan sebenarnya ajaran luhur Islam sudah masuk ke Nusantara sejak masa Khulafaur Rasyidin.

Ini menunjukkan Islam masuk ke Indonesia awal-awal peradaban Islam (abad ke-7); bukan abad ke-13 seperti yang dinyatakan Penasehat Urusan Pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda si Christiaan Snouck Hurgronje yang kadung diadopsi dalam buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah.

Perlahan tapi pasti, seiring semakin masifnya dakwah diterima, maka kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Budha di nusantara berganti menjadi Daulah Islam (pemerintahan Islam) yang berbentuk kerajaan. Dan ini terjadi di seluruh kerajaan nusantara dengan bernama kesultanan Islam.

Di Aceh, berdiri kerajaan Islam pertama yang bernama Kerajaan Samudera (kelak menjadi Kesultanan Samudera Pasai) dengan rajanya bernama Meurah Silu. Ia (berkuasa 659-688 H/1261-1289 M) mendapat gelar Sultan Malikush Shalih dari Syarif Makkah semasa era Turki Saljuk (40 tahun sebelum diteruskan Turki Utsmani).  

Menurut ahli sejarawan Septian AW, para penguasa Muslim di Nusantara mendapatkan gelar sultan dari Syarif Makkah, dalam bahasa sekarang Gubernur Mekkah. Syarif Mekkah mendapatkan mandat dari Khalifah untuk melakukan itu.

Catatan sejarah, mengungkap penguasa Banten Abdul Qadir (berkuasa 1625-1651), pada 1638 menerima anugerah gelar sultan dari Syarif Mekkah.

Kemudian Pangeran Rangsang, penguasa Mataram, pada 1641 juga mendapatkan gelar Sultan dari Syarif Makkah atau lebih terkenal sebagai Sultan Agung.

Begitu pula Kesultanan Aceh, lalu Kesultanan Palembang dan Makassar, yang juga menjalin hubungan khusus dengan penguasa Makkah.

MENGUSIR PENJAJAH PORTUGIS

Dalam arsip nomor E-8009 di Museum Arsip Istana Topkapi terdapat surat dari Sultan Kesultanan Aceh Darussalam (penerus Kesultanan Samudera Pasai) ketiga Alauddin Riayat Syah al-Qahhar (berkuasa 1537-1571), yang ditujukan kepada Khalifah Sulaiman al-Qanuni di Istambul pada tahun 1566.

Dalam surat itu ia menyatakan baiatnya kepada Khilafah Utsmaniyah dan memohon agar dikirimi bantuan militer ke Aceh untuk melawan Portugis yang bermarkas di Malaka.

Pengganti Khalifah Sulaiman al-Qanuni, yakni Salim II, mengabulkan permohonan Sultan al-Qahhar dan mengirimkan bala bantuan militer ke Aceh. Dalam surat balasannya kepada Sultan Aceh itu, Khalifah Salim II menulis bahwa melindungi Islam dan negeri-negeri kerajaan Islam adalah salah satu tugas penting yang diemban oleh Khilafah Utsmaniyah.

Khalifah Salim II pun menunjuk kepala provinsi (sancak) Alexandria di Mesir, Kurdoglu Hizir Reis, untuk menjadi panglima perang dan dikirim ke Aceh demi memerangi kaum kafir Portugis dengan pertolongan Allah dan Rasul-Nya.

Dengan bantuan yang didapat dari Khilafah Utsmaniyah ini, Sultan al-Qahhar dari Aceh dapat menyerang Portugis di Malaka pada 20 Januari 1568 dengan kekuatan 15.000 tentara Aceh, 400 Jannisaries Utsmaniyah dan 200 meriam perunggu (Amirul Hadi, 2004: 23).

Selain Sultan Aceh, para sultan lain di Nusantara selama abad ke-16 juga beraliansi dan menyiratkan kekaguman yang mendalam kepada Khilafah Utsmaniyah.

Sultan Babullah bin Khairun di Ternate bekerja sama dengan 20 orang ahli senjata dan tentara Khilafah Utsmaniyah ketika memerangi Portugis di Maluku sepanjang tahun 1570-1575 (Leonard Andaya, 1993: 134, 137).

Berkat semangat jihad dan kerja sama yang luar biasa antara kaum Muslim di Maluku dan pasukan Khilafah Utsmaniyah, sepeninggal Sultan Babullah penjajah Portugis pun dapat dihancurkan dari Bumi Maluku untuk selama-lamanya !

Jangan lupakan jejak leluhur khilafah di bumi nusantara melalui Khilafah para raja dan sultan seluruh kerajaan nusantara dapat disatukan dan bersatu untuk bersama mengusir dan memerangi penjajah.

Pada masa kerajaan-kerajaan di nusantara belum mengenal ajaran luhur Islam masih Hindu dan Budha mereka antar kerajaan saling berperang dan menguasai tidak bersatu.

Jejak para khalifah di bumi nusantara yang telah menyatukan seluruh kerajaan di bumi nusantara ini untuk bersatu didalam satu komando Kekhalifahan.

Ingat, pada masanya Nusantara ini akan kembali menjadi kekhalifahan menjadi sebuah Daulah Islam besar yang berbentuk kerajaan / monarki setelah bentuk pemerintahan republik demokrasi yang telah hancur ditinggalkan.

Penulis adalah :
Pemerhati Spiritual Geostrategi Geopolitik Indonesia & Kerajaan Nusantara

Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik

Apa yang menyebabkan Nabi Nuh AS membuat Kapal ? Karena ada informasi berupa Wahyu yang sampai, akan ada banjir besar. Kenapa akan ada banjir besar ? karena Nabi Nuh berdo'a agar orang yang menentang Allah SWT diazab, dan dari mereka sudah tak mungkin lagi lahir generasi yang beriman kepada Allah SWT.

Berarti, ada basis logika yang kuat yang dijadikan sandaran bagi Nabi Nuh untuk membuat kapal, yakni adanya informasi (Wahyu) akan diturunkan banjir. Bahkan, Nabi Nuh membangun kapal yang berbasiskan logika Wahyu, karena daerah Nabi Nuh yang kering mustahil dapat belajar ilmu perkapalan.

Nabi Nuh menjadi arsitek kapal, yang rancang bangunnya berasal dari Allah SWT. Nabi Nuh membangun kapal berdasarkan bimbingan Wahyu.

Saat itu, kaum Nabi Nuh menentang logika Wahyu yang diyakini Nabi Nuh. Mereka, membantah logika Wahyu dengan logika fakta.

Misalnya, mereka mencibir bahkan membuli Nabi Nuh As, yang membangun kapal ditengah tanah kering kerontang, dan cuaca yang panas, boleh dibilang bahkan dalam kondisi kemarau panjang.  Lalu, apa gunanya kapal ?

Setelah terbukti logika Wahyu, bahwa banjir benar-benar datang, orang-orang kafir termasuk Kan'an putera Nabi Nuh tetap menolak logika Wahyu untuk mendapatkan keselamatan.

Nuh AS menawarkan kapal, sebagai jawaban logika Wahyu agar selamat dari banjir. Sementara Kan'an dan orang-orang yang menentang Nuh AS, mengambil logika fakta, yakni lari ke tanah atau perbukitan yang lebih tinggi, agar selamat dari banjir.

Padahal, secara fakta logika Wahyu Nabi Nuh AS lebih kuat dibandingkan logika fakta Kan'an. Banjir, dengan curah sebesar apapun tidak akan menenggelamkan kapal. Kapal, akan selalu berlayar diatas air.

Sementara tanah tinggi, perbukitan, gunung-gunung, pada akhirnya juga akan tenggelam saat air bah semakin besar, dan menenggelamkan apapun yang ada di atas bumi.

Adapun perjuangan menegakkan Khilafah, itu juga sama, meyakini logika wahyu yang diadopsi Nabi Nuh AS.

Kenapa harus Khilafah ? karena ada informasi dari Wahyu bahwa Khilafah akan tegak kembali. Karena itu, para pejuang Khilafah fokus membangun 'Kapal Khilafah' meskipun dicaci, dicibir, dibuli hingga dilecehkan orang-orang yang mengkufurinya.

Kenapa harus Khilafah ? karena Khilafah adalah jawaban atas doa-doa kaum muslimin yang tertindas. Doa-doa penduduk bumi, yang ingin terlepas dari kezaliman kapitalisme yang telah menimbulkan berbagai kerusakan, bencana dan malapetaka.

Pejuang Khilafah juga lebih meyakini logika Wahyu ketimbang logika fakta. Orang yang menentang Khilafah, selalu mengatakan Khilafah utopia. Bagaimana mungkin bisa menegakkan Khilafah pada saat seperti ini ?

Mereka, mempertanyakan bahkan mencibir logika Pejuang Khilafah sebagaimana kaum Nabi Nuh yang membuli Nuh AS yang sibuk membangun kapal. Panas dan kemarau begini, ngapain bikin kapal ?

Penentang Khilafah lebih percaya logika fakta, logika demokrasi. Ikut pemilu saja, kuasai parlemen, tegakkan Islam. begitu, jargon kosongnya. Padahal, sudah lama umat ini terlibat dalam demokrasi tapi Islam tak pernah diberi jalan untuk berkuasa.

Para Pejuang Khilafah tidak mempedulikan cemoohan. Mereka tetap fokus membangun 'Kapal Khilafah' dengan bimbingan Wahyu, yakni Khilafah yang didesain berdasarkan manhaj kenabian. Mereka fokus menyongsong kabar gembira dari Wahyu, tentang akan kembalinya Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah.

Pejuang Khilafah, mengadopsi logika Wahyu sebagaimana diadopsi oleh Nabi Nuh AS.  Pejuang Khilafah, menolak logika fakta sebagaimana telah diadopsi Kan'an dan menenggelamkannya.