(Disadur dari Acara Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Yogyakarta)
Oleh Kanjeng Senopati

PERNYATAAN Menteri Agama Lukmanul Hakim dan presiden Jokowi dibantah mentah-mentah oleh Ketua Umum Yayasan Raja Sultan Nusantara (Yarasutra) Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Saat itu tampak Sultan Iskandar sebagai sang primadona acara kongres tersebut.

Ada peristiwa langka, setelah acara kongres selesai presiden Jokowi berusaha untuk mendekati kepada Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin yang tetap menampakkan izzah (kewibawaannya) sebagai seorang Sultan Palembang ex. Kerajaan Sriwijaya walaupun dihadapan presiden.

Di hadapan sekitar 800 peserta Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI dan perwakilan dari beberapa raja dan sultan kerajaan Nusantara di Yogyakarta. Menteri Agama menyatakan bahwa Islam Indonesia yang moderat adalah versi Islam yang diharapkan dunia katanya.

Yaitu “Islam Nusantara" adalah "Islam ala Indonesia". Yang katanya dinilai oleh beberapa ilmuwan dari dalam dan luar negeri dianggap dapat menjadi model yang bisa diharapkan," ujarnya. Entah ini benar atau tidak. Yang disampaikan Ahad (8/2/2015) di di pagelaran Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat, DIY.

Namun pernyataan terkait "Islam ala Indonesia" ini ditolak oleh Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin yang juga sebagai Sultan Palembang pada sambutan di kesempatan yang sama.

Menurutnya sebelum Indonesia berdiri, berbagai kesultanan di Nusantara sudah memeluk Islam yang tidak dapat dibedakan antara satu sama lainnya. Tidak bisa dikotak-kotak berdasarkan suku masing-masing.

"Kalau Bapak Menteri tadi bilang ada Islam ini dan itu. Karena ada Islam Arab maka di Indonesia ada Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Bugis, Islam Batak, Islam Madura dll.. saya tidak sepakat !

Sebab Islam adalah agama universal, agama yang satu dan menyatukan oleh karena itu Islam adalah rahmatan lil alamin dan Islam hanya satu," tegas Sultan.

Sultan Iskandar juga menanggapi pernyataan Wakil Ketua MUI Ma’ruf Amin, yang sebelumnya mengatakan Indonesia saat ini tengah terjadi darurat pornografi, mengalami darurat narkoba, korupsi dan lainnya.

Menurut Sultan, situasi tersebut terjadi karena produk hukum di Indonesia merupakan produk kafir buatan kolonial Belanda. “Produk hukum yang saat ini ada, kenapa Indonesia ini darurat, karena Indonesia hanya meneruskan produk hukum kafir Belanda. Adalah produk hukum daripada kolonial Belanda yang ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Cuman begitu saja..”

Di akhir sesi acara, pernyataan tegas Sultan Iskandar terlihat menuai sambutan dukungan yang luar biasa dari beberapa hadirin yang menyambutnya.

Keesokannya, tepatnya pada Senin pagi, terjadi hal yang lebih mengejutkan lagi. Pasalnya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuono X mengomfirmasi hubungan Kesultanan Yogyakarta (sebelumnya bernama Kesultanan Demak) dengan Khilafah Utsmani.

Yaitu kata beliau Sri Sultan.. Pada tahun 1479, Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah, Sultan Demak pertama, sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa, Kesultanan Demak Bintoro sebagai perwakilan Kekhalifahan Islam (Turki) untuk Tanah Jawa di bumi nusantara, lalu dengan penyerahan bendera bertuliskan kalimat.. Laa ilaaha illa Allah berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain Kiswah Ka'bah, dan bendera bertuliskan Muhammadurrasulullah berwarna hijau,’ ujar Sri Sultan di hadapan sekira 800 peserta kongres Umat Islam dan Kerajaan nusantara, pada hari Senin, 9 Februari 2015 di pelataran Kraton Kasultanan Yogyakarta.

Duplikatnya, lanjut Sri Sultan, tersimpan di Kraton Yogyakarta sebagai pusaka, penanda keabsahan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat wakil Kekhalifahan Turki.

Sri Sultan juga menyebutkan di tahun 1903, saat diselenggarakan Kongres Khilafah di Jakarta oleh Jamiatul Khair, yang berdiri 1903, Sultan Turki mengirim utusan Muhammad Amin Bey. Kongres menetapkan fatwa, haram hukumnya bagi Muslim tunduk pada penguasa Belanda. “Dari kongres inilah benih-benih dan semangat jihad fisabilillah untuk meraih kemerdekaan membara,” tegas Sri Sultan.

Mendengar pidato Sri Sultan Jogja tersebut sebagian peserta kongres menyampaikan takbir.  

Pasalnya, panitia sudah mewanti-wanti agar ada delegasi dari HTI tidak menyinggung kata “khilafah” dalam kongres yang dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla waktu itu dan ditutup oleh Presiden Jokowi itu.

Meskipun jejak Khilafah pada kerajaan nusantara di bumi pertiwi ini berusaha ditutup-tutupi oleh kelompok liberal dan sekuler. Tapi Allah tetap saja memberikan kesempatan kepada umat Islam Indonesia generasi sekarang untuk mengetahui rekam jejak sejarah yang real dan esensial sesuai fakta yang sebenarnya.

TABIR KEJAYAAN KERAJAAN NUSANTARA DIBAWAH KEKHALIFAHAN SEMAKIN TERUNGKAP

Catatan sejarah hubungan khilafah dengan Kerajaan Nusantara setidaknya diawali sejak Kerajaan Sriwijaya di Palembang.

Kerajaan Budha yang beribu kota di Palembang tersebut pernah dua kali mengirimkan surat kepada Khilafah Islam di era Khilafah Umayah. Pertama pada masa Khalifah Muawiyah I (berkuasa 661-680 Masehi).  

Dan untuk surat yang kedua dikirimkan kepada Khalifah Umar bin Abdul-Aziz (berkuasa 717– 720 M). Surat kedua didokumentasikan oleh Abdul Rabbih (860-940 M) dalam karyanya Al-Iqdul Farid.

Potongan surat tersebut berbunyi: "Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya, dan menjelaskan kepada saya hukum-hukumnya.”
 
Ahli sejarawan SQ Fatimi memperkirakan surat-surat itu diterima Khalifah sekira tahun 100H/717M. Dua surat itu bisa dikatakan sebagai titik awal Islam masuk ke Nusantara meskipun juga Raja Sriwijaya beserta jajaran pemerintahannya sudah berinteraksi dengan para pedagang Islam yang datang ke Nusantara.

Bahkan berdasarkan penelitiannya, sejarawan Nicko Pandawa menyakatan sebenarnya ajaran luhur Islam sudah masuk ke Nusantara sejak masa Khulafaur Rasyidin.

Ini menunjukkan Islam masuk ke Indonesia awal-awal peradaban Islam (abad ke-7); bukan abad ke-13 seperti yang dinyatakan Penasehat Urusan Pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda si Christiaan Snouck Hurgronje yang kadung diadopsi dalam buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah.

Perlahan tapi pasti, seiring semakin masifnya dakwah diterima, maka kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Budha di nusantara berganti menjadi Daulah Islam (pemerintahan Islam) yang berbentuk kerajaan. Dan ini terjadi di seluruh kerajaan nusantara dengan bernama kesultanan Islam.

Di Aceh, berdiri kerajaan Islam pertama yang bernama Kerajaan Samudera (kelak menjadi Kesultanan Samudera Pasai) dengan rajanya bernama Meurah Silu. Ia (berkuasa 659-688 H/1261-1289 M) mendapat gelar Sultan Malikush Shalih dari Syarif Makkah semasa era Turki Saljuk (40 tahun sebelum diteruskan Turki Utsmani).  

Menurut ahli sejarawan Septian AW, para penguasa Muslim di Nusantara mendapatkan gelar sultan dari Syarif Makkah, dalam bahasa sekarang Gubernur Mekkah. Syarif Mekkah mendapatkan mandat dari Khalifah untuk melakukan itu.

Catatan sejarah, mengungkap penguasa Banten Abdul Qadir (berkuasa 1625-1651), pada 1638 menerima anugerah gelar sultan dari Syarif Mekkah.

Kemudian Pangeran Rangsang, penguasa Mataram, pada 1641 juga mendapatkan gelar Sultan dari Syarif Makkah atau lebih terkenal sebagai Sultan Agung.

Begitu pula Kesultanan Aceh, lalu Kesultanan Palembang dan Makassar, yang juga menjalin hubungan khusus dengan penguasa Makkah.

MENGUSIR PENJAJAH PORTUGIS

Dalam arsip nomor E-8009 di Museum Arsip Istana Topkapi terdapat surat dari Sultan Kesultanan Aceh Darussalam (penerus Kesultanan Samudera Pasai) ketiga Alauddin Riayat Syah al-Qahhar (berkuasa 1537-1571), yang ditujukan kepada Khalifah Sulaiman al-Qanuni di Istambul pada tahun 1566.

Dalam surat itu ia menyatakan baiatnya kepada Khilafah Utsmaniyah dan memohon agar dikirimi bantuan militer ke Aceh untuk melawan Portugis yang bermarkas di Malaka.

Pengganti Khalifah Sulaiman al-Qanuni, yakni Salim II, mengabulkan permohonan Sultan al-Qahhar dan mengirimkan bala bantuan militer ke Aceh. Dalam surat balasannya kepada Sultan Aceh itu, Khalifah Salim II menulis bahwa melindungi Islam dan negeri-negeri kerajaan Islam adalah salah satu tugas penting yang diemban oleh Khilafah Utsmaniyah.

Khalifah Salim II pun menunjuk kepala provinsi (sancak) Alexandria di Mesir, Kurdoglu Hizir Reis, untuk menjadi panglima perang dan dikirim ke Aceh demi memerangi kaum kafir Portugis dengan pertolongan Allah dan Rasul-Nya.

Dengan bantuan yang didapat dari Khilafah Utsmaniyah ini, Sultan al-Qahhar dari Aceh dapat menyerang Portugis di Malaka pada 20 Januari 1568 dengan kekuatan 15.000 tentara Aceh, 400 Jannisaries Utsmaniyah dan 200 meriam perunggu (Amirul Hadi, 2004: 23).

Selain Sultan Aceh, para sultan lain di Nusantara selama abad ke-16 juga beraliansi dan menyiratkan kekaguman yang mendalam kepada Khilafah Utsmaniyah.

Sultan Babullah bin Khairun di Ternate bekerja sama dengan 20 orang ahli senjata dan tentara Khilafah Utsmaniyah ketika memerangi Portugis di Maluku sepanjang tahun 1570-1575 (Leonard Andaya, 1993: 134, 137).

Berkat semangat jihad dan kerja sama yang luar biasa antara kaum Muslim di Maluku dan pasukan Khilafah Utsmaniyah, sepeninggal Sultan Babullah penjajah Portugis pun dapat dihancurkan dari Bumi Maluku untuk selama-lamanya !

Jangan lupakan jejak leluhur khilafah di bumi nusantara melalui Khilafah para raja dan sultan seluruh kerajaan nusantara dapat disatukan dan bersatu untuk bersama mengusir dan memerangi penjajah.

Pada masa kerajaan-kerajaan di nusantara belum mengenal ajaran luhur Islam masih Hindu dan Budha mereka antar kerajaan saling berperang dan menguasai tidak bersatu.

Jejak para khalifah di bumi nusantara yang telah menyatukan seluruh kerajaan di bumi nusantara ini untuk bersatu didalam satu komando Kekhalifahan.

Ingat, pada masanya Nusantara ini akan kembali menjadi kekhalifahan menjadi sebuah Daulah Islam besar yang berbentuk kerajaan / monarki setelah bentuk pemerintahan republik demokrasi yang telah hancur ditinggalkan.

Penulis adalah :
Pemerhati Spiritual Geostrategi Geopolitik Indonesia & Kerajaan Nusantara

Bismillah Arrahman Arrahiim.

Majelis Purmusawaratan Ummat Islam Indonesia (MPUI-I) telah melakukan Sidang Umum, seminar dan lokakarya Problematika Ummat Pasca Pandemi pada 15-16 Oktober 2021 di Hotel Satya Graha, Yogjakarta. Dihadiri oleh para anggota MPUI-I dari 19 provinsi di Indonesia, dari NAD hingga Papua Barat, dari Nusa Tenggara hingga Maluku Utara. Setelah mencermati dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara selama beberapa tahun terakhir ini, dengan tetap bertawakkal pada Allah swt, MPUI-I menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Kudeta konstitusional melalui rangkaian amandemen serampangan dan penyusunan berbagai undang-undang telah terjadi sebagai bentuk pengkhianatan atas amanat para pendiri bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD45 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.  

2. Kudeta konstitusi itu segera diikuti oleh rangkaian  maladministrasi publik  secara luas dimana undang-undang diciptakan dan ditafsirkan untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan publik.

3. Tugas-tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia telah diselewengkan sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara semakin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan.

4. Diskriminasi hukum telah terjadi semakin sistemik, termasuk pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan tanpa koreksi efektif sehingga membahayakan prinsip-prinsip Republik.  Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum telah berlangsung secara tidak adil dan semena-mena. Pemerintah semakin memanipulasi hukum untuk kepentingan kekuasaan atau to rule by law.

5. Kehidupan ekonomi yang tidak berkeadilan, pendidikan yang tidak memerdekakan, dan kehidupan sosial budaya yang menghinakan dan politik yang tidak membawa kebajikan publik memerlukan perubahan-perubahan mendasar konstitusional untuk diselaraskan kembali sesuai amanah Proklamasi.

6. Pernyataan public health emergency of international concern oleh WHO dan semua protokolnya telah diadopsi oleh Pemerintah tanpa melalui wacana publik yang memadai sehingga telah menyebabkan kerusakan ekonomi, sosial dan budaya serta pendidikan dengan konsekuensi jangka panjang yang luas yang berpotensi membahayakan kedaulatan dan merusak bonus demografi. Pemaksaan berbagai protokol kesehatan, termasuk vaksinasi, telah merampas hak-hak warga negara yang merdeka.

Untuk itu MPUI-I dengan semangat setia pada kebenaran menyerukan agar :

1. Pemerintah segera menghentikan kudeta konstitusional dan banyak maladministrasi publik ini yang telah mengancam amanat para pendiri bangsa dan negara Republik Indonesia.

2. Menghentikan diskriminasi hukum dan melakukan proses penegakan hukum yang adil.   Pelanggaran HAM berat atas 6 laskar FPI di KM50  perlu segera diselesaikan tuntas secara terbuka. Pengadilan atas Habib Rizieq Shihab harus dilakukan dengan adil.  MPUII akan mengambil peran sebagai sahabat keadilan amicus curiae bagi setiap warga negara untuk memastikan proses penegakan hukum yang adil dan beradab serta prinsip equality before the law, dan rule of law.

3. Tatakelola dan manajemen Covid-19 dievaluasi dan dirumuskan kembali dengan semakin mengedepankan politik kesehatan yang sesuai dengan amanah konstitusi, bukan untuk kepentingan sekelompok orang dan industri kesehatan asing, serta tidak merampas kebebasan sipil.

4. Menyerukan pada seluruh bangsa, terutama ummat Islam, untuk tetap bersandar pada Allah swt dengan hidup sederhana, menjauhi hutang dan praktek ribawi, menjauhi kemaksyiatan,  meningkatkan ukhuwah, membangun ekonomi komunitas, menguatkan peran pendidikan keluarga dan masjid, menjaga persatuan bangsa,  meningkatkan kewaspadaan atas ancaman kekuatan-kekuatan nekolimik, dan menkonsolidasikan serta mensinergikan semua potensi ummat untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Yogjakarta, 17/10/2021.
Majelis Permusyawaratan Ummat Islam Indonesia

Lagu Ayam den lapeh. Lagu minang yang sangat melegenda di Indonesia masa itu dipopulerkan oleh Elly Kasim. Sekarangpun masih banyak yang upload punya ratusan ribu viewer di Youtube. Diterjemahkan lagu dalam bahasa Indonesia dengan ringkasan nyanyi sebagai berikut; … hati akan resah, …menjadi kesal karena terkecoh/tertipu. Ayam yang seekor terbang dan seekor lagi lepas,…akhirnya tidak memiliki apa-apa.

Gambaran nyanyian tersebut sangat bisa terjadi. Ibu Kota Negara Lama terbang/ hilang, Ibu Kota Negara Baru lepas. Menteri Keuangan menyatakan bahwa tidak ada dana membiayai pemindahan ibu kota baru, dari awal menyatakan untuk menyewakan/menjual aset-aset di Ibu Kota Lama Jakarta.

Artinya siapa yang akan mampu memiliki semua asset Gedung Mewah bersejarah di jalan Merdeka Barat, Timur, Selatan dan Utara. Termasuk asset mewah di Senayan dan semua Markas Besar Polri dan TNI. Yang mampu sewa atau beli tentunya Konglomerat dan Asing. Terutama Asing akan memiliki semua asset tersebut, karena merekalah yang mempunyai kemampuan financial. IKN Lama terbang melayang. Ayam den terbang.

Biaya IKN Baru, Negara juga tidak punya dana untuk itu. Pemerintah saat ini untuk membayar bunga utang dengan berutang dan menambah lubang lagi. Bukan lubang tapi sudah jurang utang. Jokowi menyampaikan bahwa IKN Baru tidak dibangun/ di danai oleh Negara, tapi oleh investor. Artinya pemerintah akan menyewa asset baru di IKN Baru. IKN Baru lepas kepada Investor. Ayam den Lapeh/ Lepas.

Wow, seekor terbang seekor lepas, tidak satupun yang dimiliki. Ini sangat berbahaya. Negara kedepan tidak lagi punya asset, terutama asset bersejarah ratusan tahun di Jakarta.

Pertanyaannya untuk kebutuhan mendesak apa Ibu Kota Negara harus di pindahkan secepatnya, dan harus dimasa pemerintahan Jokowi?. Dimana bangsa dan negara sedang dilanda masalah ekonomi, dan hutang membengkak secara luar biasa. Untuk apa?, sehingga akan melepas asset bangsa yang sangat bersejarah.

Analis kebijakan publik, Muhammad Said Didu, menilai pemindahan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan terlalu ‘memaksa’. Semata merupakan misi pribadi Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan legacy. Sudah banyak ahli dan tokoh bangsa menyatakan tidak setuju IKN Baru. Namun Presiden Jokowi tetap“keukeuh” kata urang Sunda, keras kepala, harus dibangun dimasa periode Jokowi. Tanpa peduli akibat nanti ditinggalkan.

Berkaca pada proyek Sepur Kilat. Dikenal dengan proyek KCIC. Juga proyek “keukeuh” dari Jokowi. Biayanya sekarang bengkak US$ 8,6 miliar. Didiek Hartantyo, Direktur Utama KAI mewanti-wanti potensi KCIC membebani keuangan Negara. Persis itu akan terjadi. Komunikasi antara RI dan China dalam proyek tersebut kurang lancar. Besarnya pinjaman dalam valuta asing serta beban pembayaran bunga dan cicilan dalam valuta asing, sedangkan penerimaan seluruhnya dalam rupiah. Bisa jadi proyek sepur kilat ini Proyek Mubazir, dan merugi buat selamanya.

Di dunia belum ada Negara yang berhasil alias gagal pemindahan ibukota nun jauh dari ibu kota lama. Baru Indonesia yang merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara jauh menyeberangi lautan dengan ratusan kilometer, kemungkinan gagal tentunya akan lebih besar. Mubazir dan kembali merugikan seperti sepur kilat akan membuat bangsa dan Negara merana, dan milineal dan generasi Z kedepan menderita.

Artinya sangat berbahaya jika pindah IKN Baru hanya berdasarkan ambisi pribadi semata Presiden Jokowi. Sementara nanti beliau sudah tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban. Sebaiknya ditunda era pemerintahan baru. Ataupun jika tidak ada hal yang mendesak. Kenapa pindah. IKN Jakarta masih tetap Berjaya.

Bandung, 10 September 2021
By: Syafril Sjofyan
Pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78

Oleh Hersubeno Arief

Apapun dan bagaimanapun caranya, berapapun biayanya, Anies Baswedan tidak boleh dan jangan sampai jadi Presiden.

Alasannya cukup banyak. Mulai dari idiologis, politis dan tentu saja yang paling penting dari aspek bisnis.

Agenda terselubung itu sebenarnya sudah banyak yang tahu. Ada juga yang sekedar menduga-duga. Namun dugaan-dugaan itu mendapat pembenaran setelah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) buka kartu.

Mereka mengajak parpol dan masyarakat untuk menjegal —begitu media menyebutnya— Anies Baswedan.  Jangan sampai pada Tahun 2024 jadi presiden!

Anies gagal menjadi Presiden Indonesia adalah harga mati. Tak ada tawar menawar.

"Saya ingin mengajak teman-teman partai, maupun masyarakat yang masih pro dengan nasionalisme kita, saya kira harus ada barisan nasional yang secara serius mengadang figur yang terfokus isu populisme ini," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam jumpa pers Indo Barometer di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (23/2).

Clear sudah, terang benderang mengapa selama ini beberapa parpol, khususnya PSI, PDIP dan buzzer pendukung pemerintah habis-habisan mem-bully Anies. Ini urusannya berkaitan dengan Pilpres 2024.

Tidak ada urusannya dengan kinerja, prestasi dan berbagai penghargaan internasional yang sudah diraih Anies.

Mau Anies kerja benar seperti apapun. Mau Anies mendapat penghargaan  dari dunia, termasuk penghargaan dari akhirat sekalipun, tidak ada urusannya.

Mereka akan terus mem-bully. Hajar habissss……..

Mau ada skandal Jiwasraya, penggelapan dana Asabri triliunan rupiah, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, utang BUMN dan utang negara membengkak, mereka akan tutup mata. Abaikan. Alihkan isunya.

Fokus cari kesalahan Anies! Kecilkan keberhasilan Anies memimpin Jakarta. Hilangkan beritanya dari media agar masyarakat tidak mengetahuinya.

Kalau ada kesalahan Anies,  besar-besarkan kesalahannya. Ramaikan  di media sosial dan media konvensional. Kerahkan buzzer habis-habisan. Pastikan infonya menyebar di masyarakat.

Bila tidak bisa ditemukan kesalahannya, cari terus sampai ketemu. Kalau tidak juga ketemu, bikin kesalahannya.
 
“Tugas utama”  semacam itu lah yang menjelaskan mengapa tiada hari tanpa bully atas Anies.

Mereka mendapat momentum dengan datangnya musim hujan tahun ini. Kebetulan pula curah hujannya sangat ekstrem.

Pasukan pem-bully ini tutup mata bahwa berdasarkan data BMKG curah hujan tahun ini paling ekstrem dalam 150 tahun terakhir.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat curah hujan ekstrem dengan intensitas lebih dari 150 mm/hari dengan durasi panjang dari Selasa (31/12/2019) sore hingga Rabu (1/1/2020) yang turun cukup merata di wilayah DKI Jakarta menyebabkan banjir besar.

Curah hujan tertinggi tercatat di Bandara Halim Perdana Kusuma yaitu 377 mm/hari, di TMII: 335 mm/hari, Kembangan: 265 mm/hari; Pulo Gadung: 260 mm/hari, Jatiasih: 260 mm/hari, Cikeas: 246 mm/hari, dan di Tomang: 226 mm/hari.

Data-data itu buat mereka tidak penting. Fokus pada fakta bahwa Jakarta terendam banjir. Abaikan data dan fakta lainnya.

Abaikan juga fakta bahwa daerah lain di Jawa, termasuk di Bekasi yang notabene berada di Provinsi Jawa Barat juga banjir gila-gilaan.

Tugas utama mereka adalah mengabarkan kepada publik sak-Indonesia bahwa Jakarta kebanjiran terus selama Anies jadi gubernur.  

Anggota Fraksi PSI dan PDIP di DPRD DKI beramai-ramai menyanyikan koor “Anies tidak becus memimpin Jakarta.”

Tak perlu kaget bila di sejumlah media muncul judul berita “Jakarta Dikepung Banjir.”  Foto-foto lama banjir Jakarta juga bermunculan kembali.

Buat survei yang menyebutkan elektabilitas Anies tiba-tiba melorot karena gagal menangani banjir!

Tak punya calon

Mengapa mereka begitu khawatir Anies akan menjadi presiden? Padahal perhelatan Pilpres 2024 masih cukup lama.

Alasannya cukup jelas. Sampai sejauh ini mereka belum punya calon yang cukup kuat untuk menandingi popularitas dan elektabilitas Anies.

Tak perlu kaget kalau sekarang Prabowo didorong-dorong menjadi lawan Anies. Muncul survei bahwa keduanya merupakan kandidat paling kuat dan akan bersaing pada Pilpres 2024. Mereka coba diadu domba.

Jadi ngeh kan sekarang mengapa  beberapa waktu lalu muncul wacana agar Jokowi bisa menjabat sampai tiga periode.

Anies adalah ancaman yang membahayakan estabilisme penguasa dan para pendukungnya. Apalagi sebagai Gubernur DKI Anies sangat berprestasi.

Gagasannya memperbaiki kota Jakarta sangat inovatif. Sesuai dengan motto kampanyenya bersama Sandiaga Uno : Maju Kotanya, Bahagia Warganya!

Dalam waktu dua tahun terakhir DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies telah meraih 40 penghargaan, termasuk beberapa penghargaan internasional dan dunia.

Sebagai Gubernur pada tahun 2019 Anies terpilih sebagai gubernur terbaik versi Majalah Warta Ekonomi dan Rakyat Merdeka.

Andai saja Anies tidak berprestasi, atau setidaknya prestasinya biasa-biasa saja, dijamin dia tidak akan ada yang mengusik. Toh tidak akan ada orang yang akan meliriknya. Aman.

Setidaknya ada tiga alasan besar mengapa mereka bekerja keras memastikan Anies jangan sampai jadi presiden.

Pertama, alasan idiologis.

Alasan ini merupakan residu dari Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Anies diposisikan sebagai figur yang dekat dengan kalangan Islam.

Kelompok Islam lah yang menjadi biang gagalnya Ahok menjadi Gubernur DKI. Kelompok Islam perkotaan lah yang menjadi lawan berat Jokowi pada pilpres lalu.

Karenanya Islam dalam beberapa tahun terakhir sangat terkesan dimusuhi dan muncul  berbagai  stigma radikal. Kegaduhan yang diciptakan oleh ucapan Menag, dan pernyataan-pernyataan kepala BPIP menjadi indikator yang sangat jelas.

“Pemerintah saat ini mengalami Islamophobia,” kata Putri Proklamator Rachmawati Soekarnoputri.

Kedua, alasan politis.

Anies saat ini diposisikan berada dalam kubu berseberangan dengan pemerintah. Posisinya pada Pilpres 2019 lalu mempertegas hal itu.

Bagi PSI selain musuh idiologis, Anies juga musuh politis. Sementara bagi PDIP kehadiran Anies bisa memupuskan ambisi mereka untuk terus menguasai Indonesia, pasca Jokowi.

Ketiga, alasan ekonomis.

Anies adalah musuh berbahaya bagi kelompok oligarki yang dikendalikan oleh  kelompok bisnis, khususnya taipan. Dia adalah musuh bebuyutan —meminjam istilah Ketua MPR Bambang Soesatyo—para cukong politik.

Tindakannya menghentikan proses reklamasi di Pantai Utara Jakarta sangat merugikan para taipan. Ribuan triliun keuntungan di depan mata, untuk sementara terpaksa mengendap di dasar lautan.

Perbedaan dalam soal reklamasi inilah menurut pengakuan Ahok kepada Tempo menjadi salah satu penyebab pecahnya kongsi dengan PSI. Padahal PSI semula didirikan untuk menjadi kendaraan politik Ahok.

Baru menjadi Gubernur DKI saja sudah sangat merugikan para taipan. Apalagi kalau sampai terpilih menjadi Gubernur Indonesia!

Sampai disini paham khan? SIAPA sebenarnya yang terus menjegal langkah sukses anis  ?? untuk menyelamatkan warga DKI.

Mutiara tetaplah mutiara
Meski dibenamkan kedalam.lumpur sekalipun..

Bang ANIES...
Tetaplah melangkah..!!!
Meski sejuta tangan mencoba menghalangi langkahmu.

Tak perlu kau berlari !!!

Jangan hiraukan mimpi mereka yang tak pasti

Hari ini dan esok adalah mimpi kami yang ingin bahtera ini dinakhodai seorang yang ..AMANAH, TABLIGH, FATONAH.

Aamiin Yaa Rabb.

Fajar Indonesia Network
2021/09/05 10:15

JAKARTA– Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Profesor Musni Umar mengatakan, wacana Presiden 3 Periode jika terjadi akan berdampak besar bagi Indonesia dan dunia Internasional. Dia memastikan akan ada gelombang kemarahan rakyat yang besar.

“Dampak politik dalam negeri. Hampir pasti rakyat akan marah seperti yang dikemukakan Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI Pusat. Bukan hanya rakyat marah, tetapi ada isu politik yang mempersatukan semua elemen di luar pemerintah untuk melakukan perlawanan,” ujar Musni Umar lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (5/9/2021).

Berikutnya, kata Musni Umar, dampak politik luar negeri terhadap Indonesia. Negara-negara demokrasi akan memberi label kepada Indonesia sebagai negara yang tak lagi menganut demokrasi. Dia mengatakan, dua kondisi dampak dalam negeri dan luar negeri itu bisa akan memicu gejolak besar untuk menggulingkan presiden seperti yang terjadi pada era Orde Baru.

“Kondisi tersebut akan terjadi rallying point antara kepentingan rakyat dalam negeri dengan kepentingan internasional, sehingga terjadi gejolak politik untuk melengserkan Presiden ditengah jalan seperti yang dialami Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto,” ungkap Musni Umar.

Dia melanjutkan, berikutnya terjadi dampak sosial dalam negeri antara pendukung Jokowi 3 periode dan yang kontra.

“Ketiga, dampak sosial, akan terjadi perpecahan yang dahsyat antara yang pro Presiden Jokowi 3 periode dengan yang anti 3 periode,” katanya.

“Jika ini terjadi, maka China yang sudah menancapkan kukunya di Indonesia akan mempertahankan Presiden Jokowi, sebaliknya Amerika dan negara-negara barat akan membantu rakyat Indonesia yang anti 3 periode untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Jika ini terjadi, Indonesia akan kacau dan hancur” sambung Musni Umar.

Sehingga memprediksi kekacauan itu, Musni Umar menyarankan agar Amandemen UUD ditunda sebab terlalu berisiko.

“Terlalu riskan melakukan amandemen UUD sekarang, karena banyak yang berkepentingan Jokowi 3 periode untuk melanggengkan kekuasaan mereka di bidang politik dan ekonomi” ungkap Musni Umar. (dal/fin).

Oleh: Nuim Hidayat

Ada dua kejadian penting baru-baru ini yang perlu dicatat. Pertama ulah Andreas Benaya Rehiary yang melaporkan Ustaz Yahya Waloni ke polisi. Kedua, ulah sekelompok orang yang menolak pendirian Masjid At Tabayyun di Meruya, Jakarta Barat.

Dua fenomena ini menunjukkan bahwa kaum minoritas di tanah air ini banyak yang radikal. Banyak di antara mereka yang peduli untuk membela agamanya dan tidak rela Islam menjadi agama mayoritas atau yang mewarnai negeri ini. Mereka adalah kaum radikal. Mereka adalah para pemberani.

Sementara kaum non Muslim di sini bergerak atau dididik radikal, kaum Muslim dikampanyekan agar jadi moderat. Maka jangan heran, kalau yang menguasai negeri ini bukan kaum Muslim lagi. Maka jangan heran banyak tokoh-tokoh Islam yang moderat atau diam ketika tokoh Islam lain dizalimi.

Lihatlah tokoh-tokoh ormas atau tokoh politik Islam yang diam ketika FPI dibubarkan atau pimpinan-pimpinannya dizalimi pemerintah. Bahkan ketika laskar Islam FPI enam orang dibunuh, yang membelanya pun hanya segelintir orang.

Para tokoh Islam tertipu oleh Barat dan agen-agennya disini mengembangkan Islam Moderat. Padahal Barat mengembangkan istilah ini agar kaum Muslim tidak jadi pemimpin alias menjadi “pak turut” membebek pemerintah Barat.

Tokoh-tokoh disini yang selalu mengaminkan pemerintah dan mengampanyekan Islam Moderat, sebenarnya telah kehilangan jati dirinya. Mereka lebih mementingkan jabatan atau uang daripada kemuliaan agamanya.

Bila kita mau teliti mengamati fenomena pendidikan dan politik di tanah air, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kaum minoritas banyak dididik menjadi radikal, sedangkan kaum Muslim disuruh menjadi moderat.

Lihatlah PSI yang radikal melawan syariat Islam. Melawan gubernur Anies Baswedan yang pro Islam, melawan tokoh-tokoh Islam dan seterusnya. Karena mereka radikal dan punya cita-cita tinggi maka kini mereka menguasai negeri ini. Mereka akan membayar kaum Muslim yang ikut agenda mereka. Maka jangan heran ketika Yahya Waloni ditangkap, geng Cokro TV, Abu Janda, Muanas Aidid dan konco-konconya langsung bersorak. Orang-orang bayaran seperti ini tidak punya ghirah Islam sama sekali. Mereka bersekutu dengan non Muslim untuk melemahkan Islam di negeri ini.

Sadarkah para pemimpin Islam terhadap fenomena ini?

Bila kita tilik sejarah, maka kita ingat bagaimana Orde Lama membuat politik belah bambu terhadap umat Islam. Mereka merangkul NU dan membubarkan Masyumi. Menganggap Masyumi kepala batu, tidak progresif revolusioner dan lain-lain. Padahal tokoh-tokoh Masyumi lah yang menyatukan negeri ini. Yang membidani lahirnya NKRI.

Dalam politik, selalu ada kawan dan lawan. Tidak bisa anda jadi moderat, berdiri di tengah-tengah. Ada kebenaran dan kebatilan. Mereka yang berdiri di tengah, akan jatuh pada kebatilan.

Maka bila anda ingin memenangkan Islam di negeri ini, jadilah radikal. Jadilah radikal yang konstitusional. Radikal yang berilmu, tidak ngawur. Karena di dunia ini, yang terjadi adalah pertarungan antara kaum radikal. Pertarungan kepemimpinan. Bila anda jadi moderat, maka anda tidak akan jadi pemimpin. Anda jadi pak turut.

Kembali ke Yahya Waloni. Ustaz satu ini mungkin ada kesalahan, tapi membiarkan dia ditahan, adalah sebuah kesalahan pula. Dalam era demokrasi dan internet sekarang, seharusnya orang tidak dipenjara karena omongannya. Orang dipenjara, harusnya karena perbuatannya. Siapapun. Tidak semua kesalahan, harus berakhir dengan pidana.

Maka UU ITE atau pasal-pasal pidana soal penghinaan, harusnya dicabut DPR. Sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Dengan kebebasan bicara di internet saat ini, harusnya yang terjadi saling argumentasi. Biarlah para dai atau penceramah bicara sesuai gayanya. Mereka yang tidak suka, bikin video tandingan membantah pada mereka yang tidak disukai.

Undang-undang tentang penghinaan ini akhirnya mengena sesuai selera penguasa. Yahya Waloni ditangkap, tapi dibiarkan Ade Armando, Eko Kuntadhi dan Denny Siregar ngomong seenaknya. Menghina sana-sini. Tiap hari di medsos terjadi penghinaan, polisi jarang menindaknya.

Jadi sebuah undang-undang yang bila diterapkan, tidak bisa memenuhi asas keadilan, harusnya jangan diterapkan. Karena yang terjadi akhirnya tebang pilih. Dan kini tokoh-tokoh atau aktivis Islam yang kena dampaknya. Wallahu azizun hakim.

(Sumber: SuaraIslam)

Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar, Anggota Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)

Ada 5 jenis reaksi di dunia terhadap berita di Afghanistan.

Yang pertama adalah “traumatik”, menganggap kemenangan Taliban adalah “bencana”, karena selama ini Taliban dicap teroris. Terbayang era 1996 - 2001, ketika Taliban melarang perempuan sekolah, bahkan menembak pelanggarnya. Komite Nobel bahkan menganugerahi Malala (lahir 1997), seorang remaja putri Afghanistan, dengan Nobel Perdamaian 2014 karena berjuang demi pendidikan di sana. Taliban juga merusak situs purbakala, dan mudah memvonis “anti Islam” (dan mempidana mati) ketika seseorang bersikap keberatan terhadap kebijakan mereka. Video ribuan orang yang berkumpul di bandara Kabul menunggu diungsikan dari Afghanistan umumnya diviralkan kelompok traumatik ini.

Namun stereotip ini justru dibantah jurnalis perempuan BBC, Yvonne Ridley, yang pernah ditahan di penjara Taliban. Namun setelah pulang ke Inggris, ia menjadi muallaf, dan kini menjadi pembela Islam di Barat.

Yang kedua sekedar “negatif”. Bahwa Taliban kini berkuasa itu sebuah realitas. Usaha Amerika Serikat selama 20 tahun dan menguras US$ 2,26 Trilyun untuk membangun Afghanistan ternyata sia-sia. Sudahlah, antisipasi saja agar “radikalisme ala Taliban” tak menyebar ke negeri kita, kata mereka.

Yang ketiga adalah “apatis”. Dulu saat Israel menghancurkan puluhan bangunan dan mengusir ratusan warga Palestina, mereka berkomentar “Biarin, itu masalah politik negara lain!”. Kalau konsisten, mereka tak sebaiknya berkomentar apapun dengan perkembangan Afghanistan saat ini.
Yang keempat adalah “empati”. Biarkan Afghanistan diurus mereka sendiri, tak usah dicampuri bangsa lain, baik Rusia maupun Amerika. Tentang Taliban, mereka bersangka baik, “Taliban sudah berubah”.

Perjanjian Doha 2020, hubungan dengan Tiongkok, amnesti umum, serta janji Taliban menjamin hak-hak asasi perempuan dianggap sebagai buktinya.

Yang kelima adalah “euphoria”. Mereka meyakini keberhasilan Taliban merebut Kabul adalah batu pertama sebelum merebut Palestina dan menegakkan kembali Khilafah. Mereka yakin Taliban adalah barisan berpanji Tauhid dari Khurasan yang diprediksi Rasulullah. Juga yakin bahwa Khilafah harus tegak dengan jihad, bukan dengan sekedar dakwah politik.

Tulisan ini tidak hendak mengadili mana dari lima reaksi tadi yang paling benar. Tulisan ini justru ingin menunjukkan bahwa Afghanistan adalah bumi Islam yang diberkati. Afghanistan berada di area bergunung-gunung. Sebagian kecil wilayahnya adalah lembah yang subur nan indah. Sebagian besarnya gersang, namun menyimpan material langka, seperti Lithium, yang kini diincar untuk bahan baterei kendaraan listrik. Tentu saja sumber daya seperti ini tak bisa diperbarui.

Wilayah barat laut Afghanistan disebut Khurasan. Herat adalah salah satu ibu kotanya, sedang Kandahar, Ghazni, dan Kabul, membentuk perbatasan antara Khurasan dan Hindustan (India dan Pakistan kini). Hingga abad ke-19 istilah Khurasan biasa digunakan oleh penduduk asli.

Sebelum Islam masuk, masyarakat wilayah tersebut sebagian besar beragama Buddha dan Zoroaster, tetapi ada juga penganut Hindu, Yahudi, dan lain-lain. Muslim Arab membawa Islam ke Herat dan Zaranj pada 642 M dan mulai menyebar ke timur. Beberapa penduduk asli menerimanya, sementara yang lain menolak. Kabul pertama kali ditaklukkan 870 M. Dilaporkan bahwa Muslim dan non-Muslim hidup berdampingan di Kabul sebelum Ghaznawi naik tahta pada abad ke-10.

Pada abad ke-11, Mahmud dari Ghazni (971 – 1030 M) mengalahkan penguasa Hindu yang tersisa dan mengislamkan wilayah yang lebih luas. Mahmud membuat Ghazni menjadi kota penting dan melindungi para intelektual seperti Al-Biruni dan Ferdowsi.

Abu Rayhan al-Biruni (973 –1050) adalah polymath selama Zaman Keemasan Islam. Ia disebut “Antropolog pertama”, "Pendiri Indologi", "Bapak geodesi modern" dan "Bapak Perbandingan Agama". Al-Biruni fasih dalam fisika, astronomi, dan juga menonjol sebagai sejarawan, sosiolog dan ahli bahasa. Dia mempelajari hampir semua ilmu pada zamannya dan mendapat penghargaan yang melimpah atas penelitiannya di berbagai bidang. Dia fasih berbahasa Persia, Arab, Sansekerta, Yunani, Ibrani, dan Syria. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Ghazni, Afghanistan modern. Pada 1017 ia melakukan perjalanan ke India dan menulis salah satu epicnya berjudul Tārīkh al-Hind.

Sedang Ferdowsi (940 – 1025 M) adalah pujangga. Dia menulis Syahnameh (Kitab Para Raja) untuk Sultan Mahmud Ghaznawi. Menurut legenda, Sultan menawarkan sekeping emas untuk tiap bait yang ditulis. Ferdowsi menyelesaikan epiknya sebanyak 60.000 bait selama hampir 30 tahun. Namun sayang, Ferdowsi terkena fitnah. Ketika beberapa tahun kemudian Sultan tahu yang sebenarnya, dia mensusulkan hadiah itu. Sayang sesampainya, mereka mendapati jenazah Ferdowsi sedang diantar ke makam.

Pada 1219 M, Jenghis Khan dan pasukannya menyerbu wilayah tersebut. Banyak penduduk setempat kembali ke pedesaan. Pada awal abad ke-16, Babur dari Ferghana merebut Kabul. Antara abad ke-16 dan 18, Khanat Uzbekistan di Bukhara, Safawi Iran, dan Mughal India menguasai sebagian wilayah tersebut. Di era Daulah Abbasiyah mereka adalah provinsi Khilafah, namun pasca runtuhnya Baghdad, mereka memerdekaan diri dan saling bersaing.

Luas Afghanistan modern 652.864 km2 atau hampir seluas Kalimantan. Penduduknya sekitar 33 juta orang. Namun pendapatan perkapitanya hanya separuh Indonesia. Perang sipil dan campur tangan asing yang berkepanjangan membuat negeri ini nyaris tidak membangun. Padahal di masa lalu mereka memiliki ilmuwan hebat seperti Al-Biruni. Banyak talenta sains Afghanistan yang memilih menjauh dari perang, menjadi diaspora di negara-negara yang damai dan kaya.

Taliban harus membuktikan, bahwa mereka sungguh-sungguh menerapkan syariat Islam, termasuk terkait pendidikan bagi setiap muslim dan muslimat, dan mentolerir perbedaan pendapat dalam fiqh dan sains, sehingga berkah Allah akan keluar dari langit dan bumi, sehingga di masa depan bumi Khurasan ini kembali menjadi teladan bagi dunia.

Kalau itu tidak terbukti, maka ini membenarnya teori, bahwa perginya AS ini sekedar alih strategi dari hardpower ke softpower (intelijen, diplomasi, teknologi, bisnis). Sebagaimana tahun 1975, AS “kalah” secara militer dari komunis di Vietnam, namun 25 tahun setelahnya “menang” secara ekonomi. Ekonomi Vietnam kini full kapitalis.

Republika 27 Agustus 2021

Syeikh Khalid Yasin dalam ceramahnya menanggapi tentang kemenangan Taliban di Afghanistan lewat tayangan di Youtube, sbb:

Saudara kita Taliban, kita tidak mengomentari mereka dalam perspektif politik, karena itu bukan hal yang akan kita bicarakan hari ini, tetapi mari kita komentari mereka atas sebuah keberhasilan dimana mereka dan hanya mereka yang mampu melawan dunia modern.

Dalam dunia modern di antara Amerika, Inggris, Cina, Rusia, Jerman, Perancis, Jepang, Itali, di antara negara-negara besar di dunia, penyelundupan narkoba sudah menjadi bisnis dan industri yang bernilai lebih dari 78 trilyun dolar Amerika setahun. Bisa anda bayangkan betapa luarbiasanya industri ini. Dan bisa anda bayangkan tragedi kemanusiaan, penyakit, yang telah dibawa ke dalam dunia modern hasil dari industri narkoba ini? Namun, semua negara-negara canggih ini tidak menemukan solusi dalam masalah narkoba ini. Bahkan mereka telah memilih untuk mengambil keuntungan dan mengatur peredaran narkoba, karena mereka tidak mampu menghentikannya.

Namun, coba pertimbangkan hal ini, Taliban di Afghanistan, menjadi pemerintahan resmi setelah kekalahan Rusia. Dan pada masa itu Afghanistan merupakan tempat lalu lintas utama peredaran narkoba di dunia. Koridor dunia untuk narkoba. 61% dari semua heroin di dunia diproduksi di wilayah antara Afghanistan dan Cina. Dan gangster Rusia adalah penguasa yang mengendalikan industri ini. Perang di Afghanistan sebagiannya berkaitan dengan narkoba. Bukan minyak, bukan gas, tetapi narkoba.

Ketika kerajaan Rusia dikalahkan dan diusir keluar Afghanistan, Afghanistan terjebak dalam perang sipil. Kita semua tahu, kan? Perang sipil, perang saudara. Perang saudara antara para ateis, sosialis, komunis, di kalangan penduduk Afghanistan, melawan orang-orang Islam yang ingin mengikuti Quran dan Sunnah.

Pihak bagian Utara yang memang terkait dengan gangster Rusia, yaitu orang-orang Islam yang mengamalkan paham sosialisme, ateisme, dan mereka sendiri adalah para kriminal, mereka ingin melanjutkan kejayaan perniagaan narkoba setelah Rusia hengkang. Mereka ingin melanjutkan industri pelacuran, judi dan sebagainya. Sedangkan orang-orang Islam yang ingin mengikuti Quran dan Sunnah mengatakan TIDAK. Kita tidak akan melanjutkan itu. Kita akan menegakkan Islam. Dan mereka mulai perang saudara.

Salah satu kelompok yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah digelari masyarakat sebagai “PELAJAR/ SANTRI”. Dalam Bahasa Arab penuntut ilmu disebut TALIB atau TALIBAN.

Dalam sisi lain, kelompok penduduk Afghanistan yang menganut paham ateis, sosialis, komunis, para kriminal Afghanistan, mereka memasuki perkampungan-perkampungan dan memperkosa para wanita. Beberapa dari wanita-wanita ini berhasil lolos dan mereka berlari mencari perlindungan kepada para “PELAJAR/ SANTRI” itu.

Para PELAJAR/ SANTRI itu kemudian berusaha untuk mendapatkan fatwa dari guru-guru mereka. Apa yang harus kita lakukan terhadap muslim yang melakukan perbuatan seperti itu? Guru-guru tersebut mengatakan bahwa mereka harus dihukum. Mereka adalah pelaku kriminal, mereka harus dikejar dan dihukum bunuh atas perbuatan mereka.

Lalu para PELAJAR/ SANTRI itu mengangkat senjata mereka dan berkumpul serta mengumumkan diri mereka sebagai kelompok TALIBAN. Dan mereka mulai mengembalikan martabat para wanita yg telah diperkosa. Mereka memasuki kampung demi kampung, kota demi kota, dalam waktu 2 tahun mereka menguasai seluruh Afghanistan. Hanya dalam 2 tahun mereka bisa menguasai seluruh Afgahnistan kecuali hanya 19% saja. 80% wilayah Afghanistan telah mereka kuasai dalam dua tahun.

Siapa mereka? Mereka tidak memiliki kecanggihan apapun. Mereka hanya berjalan kaki. Menunggangi keledai dan kuda. Bertempur hanya dengan berjalan kaki. Bertempur demi kehormatan para wanita, demi kehormatan negeri nya, demi marwah Islam. Dan dalam dua tahun mereka berhasil menguasai seluruh wilayah Afghanistan. Tentu mereka tidak canggih dalam bidang ilmu pengetahuan. Mereka tidak mengalami pendidikan di universitas. Mereka tidak memiliki institusi. Bahkan sebagian besar Afghanistan tidak memiliki rumah sakit. Tetapi mereka berhasil membentuk Emirat Islam Afghanistan. Satu-satunya Emirat Islam di dunia yang kokoh berdiri pada waktu itu.

Memang benar mereka dihina, karena ketidakcangihan mereka. Tetapi mereka memilik kehormatan dan kecintaan kepada Allah Swt di dalam hati mereka. Sebagai seorang muslim kita tidak tahu keterkaitan apapun antara Taliban dan Serangan 11 September. Kita harus jelas tentang hal ini. Tidak ada sedikitpun bukti bahwa mereka ada kaitannya dengan Serangan 11 September. Kecuali bahwa mereka tidak bersedia menyerahkan saudara mereka Osama Bin Laden. Kita tidak memberi komentar tentang apa yang sesungguhnya terjadi, karena kita tidak tahu. Tetapi kita tidak menuduh orang tanpa bukti. Dan sudah tentu kita tidak menghukum sebuah negara karena seseorang tinggal di sana yang menurut pihak lain perlu didakwa.

Ijinkan saya kembali kepada isunya. Afghanistan berada di bawah kekuasaan Taliban dan mereka menghadapi tantangan. Apa yang akan mereka lakukan terhadap industri narkoba yang mereka temukan di Afghanistan. Taliban membuat keputusan. Demi kehormatan, demi moralitas, demi marwah dan kesopanan, dari sudut pandang syariah mereka tidak boleh mendukung dan membiarkan peredaran narkoba ada di wilayah Afghanistan.

Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menghukum siapapun yang menyimpan narkoba, mereka yang menjual narkoba, dan mereka mulai memenjarakan para pengguna narkoba. Kemudian mereka memberikan pilihan kepada para petani yang menanam popis di Afghanistan, tanaman utama untuk membuat narkoba. Taliban memberitahu mereka bahwa kami akan memberikan kepada kalian tanah tempat kamu menanam popis. Kamu ambil tanah itu. Tetapi kamu harus menanam tanaman lain. Tetapi jika kamu tidak menanam tanaman lain, kami akan mengubur kamu di tanah itu. Itu pilihan satu-satunya yang mereka berikan. Dalam satu setengah tahun sejak fatwa ini dikeluarkan, pengedaran, penanaman, dan pembuatan narkoba hanya tinggal 3% saja.

Bagaimana kelompok PELAJAR/ SANTRI yang tidak canggih itu, tanpa pemerintahan, tanpa institusi canggih, bagaimana mereka mampu melakukan ini, bagaimana mereka menghapus sebuah industri yang mewakili 61% pemasokan narkoba seluruh dunia? Bagaimana mereka melakukannya? Mereka melakukannya dengan IMAN. Mereka melakukannya karena mereka terkesan oleh Quran. Mereka terkesan dengan akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam. Itu sebabnya saya katakan sebagai contoh bahwa Islam, dan hanya Islam yang memiliki kakayaan ajaran yang mampu mempengaruhi kesadaran manusia. Untuk merancang dan mengatur moralitas manusia, bahkan untuk mengatur pemerintahan. Sehingga pemerintahan itu sendiri dipaksa untuk patuh kepada prinsip-prinsip kemanusiaan dan marwah.

Catatan tentang Syeikh Khalid Yasin dari Wikipedia:
Syeikh Khalid Yasin (lahir tahun 1946), adalah seorang pengkhotbah Islam Amerika, seorang mantan Kristen, yang tinggal di Manchester, Inggris dan mengajar di Inggris dan bagian lain dunia. Yasin sering bepergian ke luar negeri untuk menyebarkan imannya dan menyebut dirinya sebagai "media-badui," mengatakan bahwa orang Badui bersedia untuk menetap di mana pun yang ada "air dan tempat berlindung".

Yasin lahir di Harlem, New York dan dibesarkan di Brooklyn sebagai seorang Kristen bersama sembilan saudara kandung. Meskipun bukan yatim piatu, ia diadopsi karena keadaan keuangan keluarganya. Dia dibesarkan di panti asuhan sejak usia tiga tahun bersama beberapa saudara kandungnya, sampai dia berusia lima belas tahun. Dia menggambarkan setiap panti asuhan memiliki denominasi Kristen yang berbeda, jadi dia meliput spektrum yang luas dari Kekristenan. Sebelum pindah agama, Yasin adalah anggota geng.

Yasin menggambarkan masa mudanya di "ghetto", di mana itu adalah "Saya dan dua saudara laki-laki saya Sam dan Julius, melawan dunia. Kami tidak memiliki apa-apa selain masuk Islam dan menerima Islam, sekarang kami memiliki segalanya". Ketika pertama kali membaca tentang Islam, ia sering menggunakan Encyclopædia Britannica sebagai sumber terpercaya tentang Islam dan konsep-konsepnya. Yasin merasakan kesedihan orang-orang Afrika-Amerika, dan dia sangat terpengaruh oleh gejolak tahun 1960-an dan tokoh-tokoh seperti Malcolm X.

Yasin masuk Islam pada tahun 1965. Ia memulai pelayanannya sebagai "Amir" atau pemimpin Jammat Ita'hadul Iqwa di Eastern Parkway di Brooklyn.

Yasin dituduh mendukung Islam radikal. Channel Nine di Australia menggambarkannya sebagai "seorang pengkhotbah karismatik yang menangkap hati dan pikiran kaum muda Muslim Australia dengan campuran radikal dari permohonan untuk memahami terorisme, teori konspirasi anti-Barat dan homofobia radikal. Lain halnya di Oman. Tribune menggambarkannya sebagai "cendekiawan terpelajar" yang "secara teratur mengunjungi berbagai negara untuk membongkar kesalahan informasi tentang Islam".

Membahas waktu luangnya, Yasin berkata, "Saya seorang penunggang kuda yang cukup rajin, saya berenang, saya tinju, saya membaca sedikit. Mungkin setiap dua tahun sekali saya mengunjungi Mekah dan saya membersihkan diri secara spiritual dengan melakukan Umrah atau Haji, dan kemudian setiap hari saya berdoa lima kali sehari. Sebagai seorang Muslim yang memberi saya kesegaran dan kedamaian dan berkah Muhammad kita, mengatakan bahwa doa itu adalah kesejukan matanya. Jadi saya memiliki kesempatan untuk surut lima kali sehari ke dalam tempat suci itu."

BEBERAPA  hari yang lalu,  beredar di beberapa grup WhatsApp, Wakil Ketua DPR-RI Agus Hermanto  dikukuhkan  sebagai  Profesor kehormatan di Universitas Negeri Semarang. Demikian halnya Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly juga dikukuhkan Sebagai Guru Besar  pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.  Disusul rencana Undip Semarang mengkaji kemungkinan memberi  profesor kehormatan  pada Mbak Puan Maharni  putri Ibu Megawati Soekarnopoetri, sungguh informasi ini membuat saya malu. Malu berprofesi sebagai dosen. Mengapa saya malu? sebab professor itu kan jabatan akademik tertinggi, Bagi kalangan akademis yang sehari harinya berkutat pada pengajaran penelitian, pengabdian dan kegiatan lainnya yang menunjang profesi sebagai akademisi,  belum juga menyandang jabatan Profesor kehormatan, maupun professor tanpa kehormatan.

Betapa tidak malu, sehari hari kegiatan saya mengajar, melakukan penelitian, pengabdian sesekali menulis essay di media massa, sesekali menulis di jurnal ilmiah, baik yang terkreditasi maupun jurnal internasioan, dan sesekali juga menjadi pembicara di forum – forum ilmiah, dan mengkritisi fenomena hukum terutama hukum ketatanegaraan di negara ini.  Hal ini telah saya lakukan hampir 30 tahun, dan hingga kini belum sampai ke jenjang tertinggi jabatan akademi Guru Besar.

Saya malu, sebab Wakil Ketua DPR, Menteri itu merupakan pejabat negara yang begitu syarat dengan pekerjaan yang berat, mengurusi masalah masalah negara, ekonomi sosial, politik hukum, dan lain sebagainya, boleh dikata tidak mengenal libur, tetapi mereka masih sempat mengurusi persyaratan untuk menjadi guru besar, seperti yang dikatakan oleh Menteri Ristekdikti : “Syaratnya sudah doktor, dia mengajar, publikasi riset pada jurnal bereputasi. Kalau tidak pernah menulis karya ilmiah dan publikasi tidak mjungkin menjadi guru besar. (detik.com 24 Juli 2019)

Betapa hebatnya, mereka yang mendapatkan gelar guru besar itu, kinerjanya mampu melampuai dosen yang sehari harinya berkutat pada persoalan Pendidikan pengajaran penelitian, pengabdian. Padahal kementrian Ristekdikti siap membiayai penelitian yang dilakukan oleh dosen, sanggup mengajari bagaimana menulis di jurnal terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi,  masih diberi insentif bila mampu menulis di jurnal internasioanl teridex scoopus.

Betapa saya tidak malu, saat ditanya kolega kapan guru besarnya?, saya selalu beralasan ada persyaratan yang kurang. Seolah menjadi guru besar sangat sulit bagi saya, sedang mereka dengan ringannya mengatakan, mosok mau jadi gurubesar syaratnya menjadi Menteri dulu, kan tidak?” seloroh mereka.

Saya malu, sebab yang saya lakukan tidak segera menulis di jurnal berupatasi dan terindex scoopus misalnya, saya malah lebih asyik mengatakan bahwa scoopus itu berhala, scoopus itu hantu, yang melahirkan makelar makelar scoopus dan lain sebagainya. Bahkan, sebagai dosen saya tidak hanya malu tapi juga minder, bagaiamana tidak? Saya belum punya penelitian yang dibiayai dikti di atas 100 juta, demikian halnya saya sebagai doktor belum pernah menguji calon doktor di Program S3, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan jabatan akademik professor.

Sesungguhnya, saya harus berpikir ratusan kali bila ada hasrat mengajukan persyaratan jabatan akademik guru besar, ngeri juga menndengar cerita kolega yang berani mengajukan kepangkatan guru besar yang belum kelar kelar. Ada yang menceritakan, bahwa publikasi di jurnalnya tidak diakui sebagai persyaratan dikarenakan degradasi terindexnya sudah turun, bahkan ditanya tanya proses pengiriman artikel jurnal, direview berapa kali, hal apa saja yang perlu direvisi hingga diterbitkan.

Bukan hanya itu saja, khusus bidang penelitian harus dapat ditelusuri secara online, punya link website untuk membukanya. Sebagai pembicara dalam forum ilmiah, seminar . symposium dan konfrensi atau forum forum lainnya, tidak bisa diajukan  sebagai point penilaian unsur B, bila makalahnya tidak terpublikasi pada proceeding yang berISBN, plus bersertifikat sebagai pemakalah. Padahal jaman sebelum millennial dulu, bukti surat undangan dari panitia, makalah yang dipresentasikan, dan sertifikat pembicara difoto kopi lanjut legaliser sudah mendapat nilai 10.

Oleh sebab itu, jangan heran bila setiap hari beredar informasi diselenggarakannya seminar internasional maupun nasional dalam format Call Papers  yang berbayar cukup mahal tetapi diminat oleh para dosen, sebab di acara itu mereka bisa mendapatkan selembar sertifikat, publikasi proceeding yang berISBN, yang sangat bermanfaat bagi kepangkatan para dosen. Bagi perkembangan ilmunya saya tidak tahu, ada manfaatnya atau tidak. Yang jelas kegiatan seperti itu, pasti menguntungkan panitia, dan juga peserta walau tidak secara financial.

Sungguh, saya malu, bila suatu saat nanti jumlah guru besar justru lebih banyak berada  di gedung dewan, dan  lebih banyak disandang oleh  pimpinan partai politik, serta para Menteri, dibanding jumlah professor yang ada di perguruan tinggi. Lebih malu lagi sebagai dosen di perguruan tinggi yang dinilai tidak mempunyai leadership yang bagus untuk memajukan kampusnya, sehingga menteri Ristek dikti merencanakan mendatangkan rektor rektor dari mancanegara.

Betapa saya tidak malu sebagai dosen, dahulu orang tua saya dipimpin oleh orang orang kolonial, kini saya sebagai dosen dipimpin oleh orang asing. Malu kepada bangsa ini, tidak mampu mempertahankan kemerdekaan, tidak mampu menjaga kemandirian bangsa di bidang akademik. Bagaiamana tidak, untuk menjadi guru besar karya ilmiah saya harus diakui pengelola Scopus, dan Scopus itu dikelola oleh asing,  kemudian menjadi dosen dipimpin oleh orang asing juga. Pantaslah saya malu menjadi dosen di Indonesia.

*Penulis Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Ada fenomena menarik di beberapa hari belakangan ini. Sikap kritis Puan Maharani terhadap kebijakan politik Jokowi cukup membingungkan. Petinggi partai pendukung Pemerintah ini bersuara agak keras. Ada dua dugaan kuat penyebabnya. Pertama, sikap kurang bersahabat Jokowi atas kader PDIP yang diproses hukum seperti Juliari Batubara. Kedua, dukungan politik Jokowi kepada Ganjar Pranowo pesaing Puan di PDIP.

Di samping itu semangat Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan tiga periode menjadi ganjalan PDIP yang ingin memunculkan kader untuk manggung di tahun 2024. Lalu pilihan keakraban Jokowi dengan Partai Golkar yang membuat PDIP kesal. Ketum Golkar Airlangga menjadi salah satu Koordinator penanggulangan pandemi covid 19. Ditambah dengan Luhut Panjaitan yang terkesan sukses merebut kendali PDIP atas diri Jokowi.

Perenggangan jarak politik PDIP dengan Jokowi tidak bisa dianggap biasa. Bila jarak semakin jauh bukan mustahil Jokowi jatuh. PDIP bisa memulai langkah dengan menarik Menteri-Menteri dari Kabinet Jokowi. Orang masih ragu tetapi politik adalah kumpulan dari peristiwa perubahan baik dekat maupun  jauh. Dan hubungan politik itu  ditentukan atas dasar kepentingan dan kalkulasi dari partai politik itu sendiri.

Serangan politikus PDIP Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu kepada kabinet Jokowi dan secara khusus terhadap kinerja Luhut Panjaitan adalah "warming up" dari munculnya gejala politik baru di sekitar Istana.

Yang menjadi masalah utama sebenarnya adalah akibat dari tingkat kepercayaan rakyat kepada  Jokowi  yang terus merosot. Hampir tidak ada kebijakan yang mendapat dukungan publik. Apalagi dalam kaitan penanganan pandemi Covid 19. PPKM yang diperpanjang secara eceran sebagai gambaran dari ketidakmatangan dan kebohongan berulang Pemerintah.  

Buzzer ikut membuka peta pertarungan. Ada perang proxy antara kubu Teuku Umar dengan Istana. Tagar "NKRI bukan milik PDIP" adalah serangan kepada kubu Megawati, sedangkan tagar "Daya rusak Jokowi luar biasa " diduga serangan balik  buzzer Teuku Umar. Netizen pun ikut meramaikan. Lalu Twitter men-deactive bahkan men-suspend akun buzzer Denny Siregar, Chusnul, Eko Kuntadhi, dan Ade Armando.

Kerusakan demokrasi, hukum, dan penanganan pandemi sudah sangat parah. Istana sulit mengkonsolidasikan pasukan yang berjalan sendiri dan cari aman demi kepentingan politiknya. Usia kekuasaan Jokowi nampaknya semakin pendek bahkan sudah sesak nafas dan membutuhkan oksigen. Memang belum sampai menggunakan ventilator, namun arahnya semakin jelas. Kelompok pentalqin harus  sudah bersiap-siap.

Cebong peliharaan Jokowi di kolam Istana yang dimakan biawak adalah pertanda bakal berantakannya cebong-cebong pendukung. Luhut pengendali Jokowi bakal menjadi musuh bersama. Ia sedang memegang komando penanganan pandemi. Teranyar ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas berdasar Peraturan Presiden No 60 tahun 2021. Dari samudra yang luas, danau, hingga virus berada di bawah genggamannya.

Arus awal adalah kompaknya Istana baik koalisi partai maupun koalisi buzzer dalam menghadapi oposisi maupun masyarakat kritis. Kini arus balik sedang terjadi. Jokowi dipusingkan oleh koalisi partai yang jalan sendiri dan buzzer yang bertengkar serta memojokkan dirinya. RRC sebagai back up kekuatan global Pemerintahan Jokowi gelisah berhadapan  dengan AS yang terus merangsek ke basis-basis strategis penentu perubahan.

Oposisi dan masyarakat kritis mendapat momentum untuk memperkuat arus balik politik yang terjadi tersebut. Arus ini akan terus menguat. Pembangkangan dapat mengisi banyak sektor yang melibatkan berbagai elemen. Tindakan represif menjadi jalan saja untuk mempercepat perubahan. Arus balik politik sulit untuk dihalangi.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 11 Agustus 2021