Siapa yang Hebat? Oleh Sugengwaras

Saat ini, bukan pemerintah yang hebat, bahkan sudah koma dan nyaris mati ! Juga bukan Panglima TNI atau KAPOLRI yang hebat, tapi TNI POLRI !

Disebut negara, karena ada unsur unsur negara (pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan hukum dari negara lain). Maaf, era Jokowi tak layak disebut pemerintah dan lebih cocok dikatakan penguasa ! Mengapa ? Seharusnya pemerintah sebagai pemimpin, pelopor keeratan dan keharmonisan unsur unsur negara, namun faktanya nyaris membuat kebohongan, kegaduhan dan tidak kenyamanan rakyat. Bahkan Rezim Jokowi  telah memberi contoh dan  mendidik rakyat untuk hoby berhutang diluar kemampuan dirinya (dalam satu pereode, 5 tahun) untuk memenuhi ambisinya.

Ini pangkal kekacauan negara kita, karena akibat dari tidak kemampuan membayar cicilàn hutang dan bunga, pada kelanjutanya berbohong, berbohong dan menekan rakyat. Lahirnya RUU/ UU BBIP / HIP yang menyelingkuhkan Pancasila 18 Agustus 1945, UU  OMNIBUS LAW yang tidak pro rakyat, Rencana pindah Ibu Kota Negara yang tidak melalui pemikiran keseimbangan, pengelolaan obyek obyek strategis nasional (ekspor impor, sumberdaya alam, TKA, praktek praktek penegakan hukum yang tebang pilih, diskriminasi, kriminalisasi dan eksekusi ulama) merupakan beberapa fakta yang tidak bisa disembunyikan.

Disinilah kehebatan TNI POLRI yang mampu meredam kekacauan atas reaksi rakyat yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Namun tanpa disadari TNI POLRI telah hanyut pada kekuasaan, diperalat dan dimanfaatkan, yang ditakuti dan dijauhi rakyat serta membuat rakyat tidak berdaya, padahal dalam SISHANKAMRATA kemanunggalan TNI POLRI dengan rakyat sangat diperlukan.

Seharusnya pemerintah malu untuk berteriak merdeka, TNI POLRI malu membusungkan dada, karena kekacauan negara dan tersendatnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita jujur, kita bisa menangkap gestur Jokowi dengan para pendukungnya pada detik detik penghitungan suara, yang sudah kalah dengan pihak Prabowo, namun dengan cara cara yang sulit dipahami dan diterima akal sehat keadaan berubah 180 °, yang berakhir tragis kekalahan Prabowo.

Kebohongan Jokowi juga kita lihat saat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Pemerintah baru baru ini, yang esensinya pihak INALUM belum sesenpun membayar kepada PT FREE PORT. Tanpa melihat dari embel embel politik, seharusnya Jokowi beserta para pembantunya malu dan mundur karena tidak ada kepercayaan dari rakyat.

Jujur, jika tidak dibacking oleh TNI POLRI, rezim ini sudah gulung tikar sejak awal awal periode kedua. Apa lagi setelah diwacanakan hal hal krusial seperti sistim pilpres dengan mempertahankan ambang batas 20 %, yang akan mempersandingkan dua capres yang berduit saja,  jabatan Presiden tiga pereode, diundurnya pilkada serentak dari 2023 ke 2025, diundurnya pilpres dari 2024 menjadi 2026, yang akan sangat merugikan sistim demokrasi yang ideal.

Oleh karenanya, perlu kita himbau kepada Panglima TNI dan KAPOLRI kini dan mendatang  benar benar berniat, berucap dan bertindak untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, bukan sekedar balas jasa kepada presiden yang melantiknya. Kesempatan inilah uji dunia untuk hasil akhirat, hidup mulia atau mati sahid dalam memperjuangkan dan menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Dipundakmulah wahai Panglima TNI dan Kapolri, negara ini akan cerdas, sejahtera dan jaya.

Aamiin....!!!

( Bandung, 24 Agustus 2021, Sugengwaras )