Ingin rasanya untuk tidak menunjukkan inklinasi kepada Anies Baswedan. Namun, pikiran kotor orang-orang yang ceroboh membuat terpancing juga untuk mengatakan betapa ruginya Indonesia jika Anies tidak diberi kesempatan duduk sebagai presiden.

Indonesia saat ini sangat membutuhkan seorang figur yang memiliki kapabilitas dan integritas. Sejak lama publik melihat Anies memiliki dua ukuran ini. Negara sedang sempoyongan akibat kebijakan yang keliru. Kebijakan yang mengistimewakan konglomerat rakus dan mengabaikan rakyat.

Kondisi di semua sektor dan lini sangat mencemaskan. Sungguh-sungguh mengkhawatirkan. Utang luar negeri menggunung sampai 7,000 triliun. Berat membayar cicilannya. Rakyat semakin susah. Keterbelahan sosial kian dalam dan mengeras. Intinya, situasi dan kondisi semakin kritis. Kehidupan ekonomi dan sosial-politik semakin keruh.

Di tengah situasi yang runyam ini, sangat mengherankan ada gerakan yang bertujuan untuk menghadang Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Sungguh sangat licik. Mereka itu tahu persis Anies sangat mampu. Lebih dari mampu untuk memperbaiki Indonesia. Namun mereka tak rela Anies menjadi presiden.

Sayangnya, yang mencoba mempersulit adalah para elit politik yang memahami bahwa Anies adalah solusi untuk keadaan yang serba berat sekarang ini. Sulit memahami jalan pikiran mereka. Hanya ada satu penjelasan. Bahwa para elit politik itu semata-mata memikirkan kepentingan pribadi dan keluarga serta kelompok mereka. Sama sekali tidak memikirkan rakyat.

Mereka tampil seolah untuk rakyat. Pura-pura pro-rakyat. Tetapi, semua itu omong kosong belaka.

Rakyat sudah lelah hidup dengan elit politik yang berkelakuan jahat dan hanya mementingkan diri sendiri. Elit politik seperti yang ada sekarang ini tidak berguna bagi rakyat. Sebaliknya mereka menyusahkan rakyat. Tapi, sistem korup yang ada saat ini membuat mereka tetap bisa berkuasa.

Publik sangat muak. Elit politik terus-menerus menipu rakyat. Tak keliru kalau mereka ini disebut elit politik bangsat. Semua yang mereka lakukan adalah tindakan yang menguntungkan mereka saja. Sebaliknya, mereka membuat rakyat menderita.

​Ambang batas pilpres (presidential threshold atau PT) 20% adalah “dead squad” (regu tembak) yang mereka ciptakan untuk menghabisi calon presiden yang tidak bisa mereka kendalikan. PT 20% ini bertujuan untuk mengekalkan kekuasaan elit politik bangsat. Dan mereka semua adalah kaki-tangan oligarki. Mereka adalah boneka oligarki yang membiayai mereka puluhan triliun.

Rakyat yang sudah sangat muak itu, tidak akan membiarkan elit politik bangsat dan oligarki jahat terus-menerus mengatur hasil pemilu dan pilpres. Rakyat akan bangkit melawan kesewenangan ini.

Gugatan (judicial review) PT 20% belum ada yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sangat tak masuk akal. Begitu banyak yang menggugat, tidak satu pun diterima. Ini akan memicu mosi tak percaya dari rakyat terhadap MK. Apalagi ketua lembaga yang seharusnya sangat terhormat ini adalah adik ipar Presiden Jokowi sendiri. Pastilah menimbulkan kecurigaan rakyat.

Tak pelak lagi, semua ini dilakukan untuk mencegah Anies Baswedan. Publik sudah tahu manuver kotor yang didalangi oleh oligarki cukong itu. Rakyat tidak akan membiarkan rencana mereka terlaksana. Semua permainan jahat yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan politik yang bersekongkol dengan pemegang kekuasaan bisnis, akan dilawan rakyat.

Diperkirakan rakyat akan turun ke jalan dalam jumlah besar dan meluas di seluruh pelosok negeri. Mereka yakin hanya dengan cara ini rencana jahat penguasa dan oligarki cukong bisa digagalkan.

By Repelita Online -2022-06-14,09:51237
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Oleh Asyari Usman

Keterlaluan! Kerja buzzer sudah keterlaluan. Gak peduli etika, membuang moral, gak takut dosa. Setiap hari bikin konten untuk menebar fitnah. Terus lakukan framming buruk tentang Anies. Mereka dibayar memang untuk kerja ini, itulah BuzzeRp.

Ini bukan soal Anies. Tapi ini soal moral dan etika politik yang sudah benar-benar dirusak dengan tontonan yang melampui batas wajar.

Kasihan rakyat! Setiap hari mendapat suguhan fitnah. Pagi, siang, sore hingga petang, medsos dibanjiri kampanye hitam. Tanpa menyadari, banyak juga yang terpengaruh. Termasuk anda.

Ruang publik berantakan. Logika dan akhlak rakyat terus menerus dirusak oleh segelintir orang yang hanya tahu soal "proyek buzzer". Makin menyedihkan bangsa ini.

Kasat mata dan terang benderang. Ada upaya sistemik untuk halangi Anies Baswedan nyapres. Publik sadar ini. Caranya?

Pertama, ganjal Anies melalui partai-partai. Bagaimana caranya partai-partai tidak mencalonkan Anies. Salah satunya  munculnya KIB (Koalisi Indonesia Bersatu). Ini dibaca publik sebagai "manuver kasar" untuk ganjal Anies nyapres. 

Bagi PPP dan PAN, mana mungkin mereka tidak dukung Anies. Para kader di bawah dan konstituennya meminta partainya mengusung Anies, bukan yang lain. Mereka sadar, jika tidak ikuti aspirasi konstituen, suara partai akan habis. Pertanyaannya; mengapa mereka bikin KIB? Diduga kuat ada pihak yang menekan. Kasihan dua partai ini. Seperti akan dijadikan tumbal untuk sebuah arogansi.

Kedua cari terus kesalahan Anies, sampai bisa jadi tersangka. Satu saja kesalahan didapat, ini akan jadi jurus pamungkas untuk menghentikan Anies nyapres. Jika ini benar-benar dipaksakan, kita tidak tahu bagaimana nasib perpolitikan di Indonesia kedepan. Wajah demokrasi akan semakin gelap. Siapa yang kuat akan semakin leluasa berbuat semaunya. Negeri ini akan berjalan semakin menyimpang.

Ketiga, hajar Anies di media. Buat opini bahwa Anies berbahaya. Framming bahwa pendukung Anies itu eks HTI, FPI dan eks napi teroris. Pendukung Anies itu radikal. Mereka sebarkan terus ke publik untuk pengaruhi banyak orang.

Kata Anies: "Tunjukkan satu saja kebijakan Anies yang intoleran, radikal dan diskriminatif.  Satu saja." Kalau anda gak bisa buktikan, kenapa anda masih terus menuduh? Kenapa anda masih ikut viralkan fitnah itu???

Untuk kerja dan bikin framming negatif seperti itu tidak cukup dengan biaya ratusan juta. Gak cukup!. Itu butuh dana miliaran. Lalu siapa yang bisa menyediakan uang miliaran itu? Yang pasti bukan nenek anda.

Patungan para relawan? Dobol! Trimedya, kader PDIP sudah mulai bongkar-bongkar siapa pendana di balik para buzzer itu. Dia merasa gerah.

Tiga strategi yang kasar, kontra demokrasi dan cenderung kejam ini sepertinya akan terus dilakukan untuk memastikan Anies tidak bisa nyapres. Ini adalah cara-cara yang tidak elegan. Kasar dan merusak demokrasi. 

Kenapa ini semua dilakukan? Karena Anies diyakini potensial menang di pilpres 2024. Kalau gak potensial menang, gak akan ada pihak-pihak yang kerja keras untuk jegal Anies.

Kenapa takut kalau Anies jadi presiden? Karena bisnis oligarki terancam. Hanya itu jawabannya. Bukan negara yang terancam. Oligarki yang terancam! Kenapa terancam? Karena banyak dari bisnis mereka yang melanggar dan menabrak aturan. Paham? 

Simple cara membuktikan jawaban ini. Selama Anies menjadi gubernur DKI, adakah kerugian negara akibat kebijakan Anies? Gak ada! 

Selama Anies menjadi gubernur, adakah kerugian oligarki atas kebijakan Anies? Banyak! ?

Anda ingat pulau reklamasi yang disegel? Anda ingat Alexis yang ditutup? Anda ingat kepengurusan apartemen yang diambil dari pengembang dan diserahkan ke penghuni, yang notabene rakyat kecil? Anda ingat air bersih yang diambil oleh PT PAM JAYA dari penguasaan oligarki selama puluhan tahun, kemudian disubsidikan hingga 80 persen ke rakyat? Itu semua untuk siapa? Rakyat! Tentu, itu merugikan oligarki*.

Anies pasang badan dan ambil risiko. Anies harus berhadap-hadapan langsung dengan mereka. Anies harus menghadapi pihak-pihak yang punya komitmen dengan mereka. Demi siapa? Demi anda yang masih sadar sebagai rakyat.

Sekali lagi, ini bukan tentang Anies. Ini tentang siapa yang masih peduli terhadap negara ini. Tentang siapa yang berani ambil risiko untuk menghadapi siapa saja yang berupaya merusak dan membahayakan negara ini. Ini soal patriotisme dan nasionalisme. Ini soal keberpihakan siapa kepada siapa.

Kalau mau aman, Anies akan lebih aman jika mau terima kompromi dengan mereka. Terima suap ratusan milyar hingga triliunan. Tapi tidak. Anies memilih untuk selamatkan negara ini. Anies memilih berada bersama rakyat. Akibatnya, dia harus ambil semua risiko ini sendirian.

Dengan fakta ini, anda masih mau bilang Anies membahayakan negara???
Kalau begitu, anda pefrlu ke psikiater.

Jakarta, 11 Juni 2022
TONY ROSYID
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

​"RUAR BIASA ANIES SAN!"..... Demikian teriak teman Jepangku Koichi-San yg istrinya org Sunda di San Clemente, California, ketika kami nobar Formula E di rumahnya sambil menyantap kuliner Sunda.. _"Amazing, it was a mission impossible project, yet Anies could get the Mega motor sport  event done building the circuit from scratch to an internationally accepted professional car racing standard in 54 days? Amazing...Holy shit...!_ Lanjutnya dengan geleng2 kepala. _"Edan...hebat pisan si Anies tea..."_ celutuk istrinya Neng Euis sambil bikin karedok. 

Kami Diaspora Indonesia tidak kenal siapa Bung Anies apalagi ketemu in person. Kami tahunya dia Gubernur DKI yang kenyang dibully dibalik  perestasinya membuat DKI lebih modern. Yang jelas dia pengganti Ahok yang konon dikenal sebagai "meriam top gun". Tapi jujur kami beberapa bulan yg lalu sempat ikut2an terpengaruh oleh ciutan2 negative para BuzzerRp termasuk si pimpinan PSI yg sempat "Selfi dilumpur Ancol" sambil "Nyinyir" dan ngeledekin Anies. Sekarang Koichi-San dan kami yg nonton Formula E di rumahnya masih belum hilang takjub, terheran heran, bercampur kagum dan bangga memuji betapa hebat Jakarta bisa nyelenggarakan Formula E dalam waktu yang sangat tidak mungkin, saking mepetnya waktu dan berbagai "jebakan batman" lain yang semua juga akhirnya faham, mereka maksudkan untuk membuat Anies terjungkal. Dan sebagai warga Jakarta, kini kami juga bisa ikut berbangga bahwa Jakarta sebagai metropolitan  tidak kalah dengan the city of Los Angeles atau San Diego!

Menengok ke belakang, terus terang kami merasa malu sekali karena pernah ikut2an nyinyir ngebully Anies melihat proses perjuangannya yang dihadang sana sini dengan tekanan politik, dan cibiran2 para buzzeRp, termasuk boikot sponsor BUMN2 yg biasanya mudah menggelontorkan dana _sponsorship untuk mega- event2_ begini. Seperti dukungan sponsorship habis2an untuk Sirkuit Mandalika yang meski bisa terlaksana tapi jujur saja, amat belepotan.

Semoga seperti kami, kini para pencibir Anies itu mau tobat dan ikut malu serta bisa legowo mengakui kegigihan AB yang dapat memberdayakan _thousands of hands together to make this great event happen in such a short time_ tanpa melupakan kontribusi peran tim _Die hardnya_ Anies terutama Sang Crazy Rich Tanjung Priok  Achmad Sahroni dan Ketua MPR Bambang Soesatyo serta ribuan tangan yang ikut terlibat membangun sirkuit ini.

​Congratulations bung Anies, the Indonesian Tom Cruise, due to Your Mission Impossible was successfully accomplished. 
Bravo God bless Indonesia.

Karakter Anies Baswedan sebagai tokoh pemersatu mandapatkan satu bukti lagi di ajang balap Formula E. Sehari sebelum balap international ini digelar, Anies membuat video pendek.              Isinya tegas dan lugas: bahwa Formula E bukan ajang kompetisi politik. Olahraga balap Formule E ini menjadi tempat bertemunya manusia lintas identitas, kelompok dan kepentingan.

Sepanjang tahun 2020-2022, publik menyaksikan Formula E dijadikan panggung dan obyek caci maki serta tuduhan yang mendiskriditkan Anies. Dan hari sabtu kemarin, 4 Juni 2022, Anies menjawabnya. Balap Formula E terselenggara dan sukses. Sukses acaranya, sukses penontonnya, sukses penyiaran medianya, dan sukses sponsornya. Meski banyak pihak yang menyayangkan ketidakhadiran satupun BUMN di event yang sukses ini.

CEO Formula E Jamie Reigle dan sejumlah driver memujinya. Jamie Reigle mengatakan bahwa sirkuit Formula E Jakarta  berkelas. Dia ingin sirkuit Jakarta menjadi event tahuman untuk ajang balap Formula E.

Media dan dunia internasional mengapresiasi ajang balap Formula E di Jakarta ini. Ini kali pertama Formula E diselenggarakan di Asia Tenggara.

Ada empat hal yang lebih penting dari semua dinamika balap Formula E yang berliku dan terseret arus politik. Pertama, Formula E telah menjadi panggung bersama. Presiden Jokowi, gubenur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, kader partai pemenang sekaligus ketua DPR Puan Maharani dan ketua MPR Bambang Soesatyo berkumpul. Mereka berada di satu meja selama berjam-jam. Hadir pula Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Di sinilah pesan Anies menemukan realitasnya. Bahwa panggung Formula E adalah panggung persatuan. Panggung bersatunya satu kepentingan di atas semua kepentingan yang ada yaitu kepentingan untuk negeri bernama Indonesia.

Yang berkompetisi adalah para pembalap di sirkuit, bukan penonton, apalagi para politisi. Para penonton adalah penikmat kompetisi yang hadir untuk menjadi penggembira dan menambah kemeriahan balapan. Bukan ikut berkompetisi dalam bentuk lain yang berpotensi merusak kemeriahan dan kegembiraan penonton lainnya. Apalagi sampai merusak panggung balapan.

Kedua, saat penyerahan trofi piala kepada para juara, ada hal menarik. Anies Baswedan, inisiator dan tuan rumah penyelengaraan Formula E menyerahkan trofi piala kepada juara ke-3. Anies meminta ketua panitia Ahmad Sahroni yang sekaligus kader Partai Nasdem ini untuk menyerahkan trofi kepada juara ke-2. Dan panggung utamanya diserahkan kepada presiden Jokowi untuk menyerahkan trofi piala kepada juara ke-1 yang dimenangkan oleh Mitch Evans, pembalap asal Australia.

Anies telah bersikap proporsional dan profesional. Formula E ini ajang balap internasional,  maka presidenlah yang selayaknya  mendapatkan panggung di mata dunia internasional. Di sisi ini, publik membaca Anies punya kerendahan hati yang layak diapresiasi. Anies tidak hanya memberikan panggung utamanya kepada presiden Jokowi, tapi juga menghargai keringat, kerja all out dan kegigihan ketua panitia dengan mempersilahkannya untuk menyerahkan trofi piala kepada juara ke-2. Sepanjang sejarah mungkin baru kali ini terjadi. Dimana ada kepala daerah yang menjadi inisiator, penyelenggara dan sekaligus tuan rumah perhelatan besar dan berkelas internasional mengambil posisi di bawah ketua panitia dengan menyerahkan trofi piala untuk juara-3. 

Poin yang ingin disampaikan Anies adalah hendaknya setiap orang selalu bisa bersikap proporsional dan bisa bekerja secara profesional. Menghargai semua pihak yang terlibat, dan mengutamakan kolaborasi serta suksesnya acara. Sekaligus Anies ingin menegaskan pula kepada publik bahwa balap Formula E bukan ajang untuk mencari panggung politik. Di Formula E, tidak ada tujuan politik. Kalau ada efek politik, itu hukum sosial dan bagian dari sunnatullah yang tidak perlu diributkan. Formula E bagi Anies adalah jualan dan promosi Indonesia kepada dunia. Ini salah satu poin utamanya 

Meski publik tidaklah mungkin bisa memisahkan kesuksesan Formula E dengan nama Anies Baswedan. Formula E terlanjur identik dengan Anies. Salah satu faktornya karena adanya ketakutan pihak-pihak tertentu yang selalu dibayangi kesuksesan Formula E sebagai kendaraan Anies menyalib semua kompetitornya di pilpres 2024. Mereka lalu melakukan upaya keras untuk menggagalkannya. Mulai dari interpelasi sampai mengusir Formula E dari Monas. Faktanya, ajang Formula E benar-benar sukses. Dan kesuksesan ini tidak melibatkan BUMN dan pawang hujan.

Ketiga, Formula E adalah promosi kendaraan bebas emisi. Formula E mempromosikan kendaraan ramah lingkugan. Selama ini, kendaraan berbahan bakar fosil (BBM) dianggap yang paling besar dalam menyumbang polusi udara. Dihadirkannya Formula E sebagai kampanye anti polusi udara dan mendorong bumi ini kembali bersih dengan kendaraan berbahan bakar listrik. Mobil berbahan bakar listrik akan menjadi kendaraan masa depan.

Anies, di panggung internasional, termasuk di forum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), adalah gubernur yang paling bersemangat menyuarakan kota dan dunia bebas polusi. Kampanye Anies tentang dunia bebas polusi telah mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari sekjen PBB.

Keempat, balap Formula E mengajarkan kepada kita bagaimana menyuguhkan balapan yang enak ditonton. Panggungnya terbuka, aturannya jelas, dan jurinya tidak punya kepentingan alias bebas dari imtervensi. Semua kompetitor berkompetisi di panggung yang tersedia dengan sarana yang sama. Mereka taat aturan. Juri menilai berdasarkan fakta. Jika kompetisi politik berlaku seperti balapan Formula E, penonton bersemangat dan bersorak puas, apapun hasilnya.

Inilah empat hal terpenting yang harus kita tangkap pesannya dari ajang balap Formula E hari sabtu kemarin, 4 Juni 2022. 

Sukses Pak Anies Baswedan, sukses buat seluruh rakyat Indonesia. Dengan Formula E, kita jadikan bangsa ini bersahaja, damai dan bebas dari segala bentuk polusi, meskipun berada dalam suasana kompetisi.

Jakarta, 5 Juni 2022
​Tony Rosyid
(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Alhamdulillah! Formula E yang Excellent! Di kamus, “excellent” berarti “extremely good”. Sangat bagus.

Itulah yang ditakdirkan Allah hari ini. Balap mobil listrik terbesar di dunia berjalan sangat sukses. Tak cukup hanya disebut sukses.

Kini, Menteri BUMN Erick Thohir (ET). terisolasi sendirian. Dia melakukan salah langkah dalam mempolitisasi posisi semua BUMN di tengah perhelatan olahraga internasional.

Erick memblok BUMN. Tidak ada satu pun yang menjadi sponsor Formula-E (FE). Dilarang oleh Erick. Hanya karena tuan rumah balap ini adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yang bakal menjadi capres terkuat. 

ET memang habis-habisan dalam upayanya untuk mengerdilkan FE. Tujuannya bisa dibaca dengan terang. Yaitu, untuk mereduksi kesuksesan Anies sebagai penanggung jawab tertinggi FE. 

Erick menunjukkan kualitas terendahnya sebagai politisi yang ambisius. Sikap ini membuat publik tak bisa membantah bahwa Erick adalah boneka oligarki konglomerat hitam. Para cukong itu tidak rela Anies sukses di perhelatan FE ini. Mereka gunakan tangan ET untuk menjelekkan reputasi Anies. 

Sekarang, sukses Formula-E menjadi berita besar olahraga. Media musuh Anies pun mau tak mau harus memberitakan balap ini. Agar mereka tidak kelihatan aneh.

Busuk hati Erick tercium oleh semua orang. Publik akan mengatakan menteri BUMN ini adalah politisi yang akan melestarikan pembelahan bangsa. Dia seorang partisan tulen. Berbahaya bagi negara. 

Untuk Anies Baswedan, selamat atas kesuksesan Formula E-exellent. Rakyat akan menunggu kesuksesan Formula A di Pilpres 2024.

4 Juni 2022
​Asyari Usman
(Jurnalis, Pemerhati Sosial Politik)

Sejak di tetapkannya tanggal  1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila dan juga disertai sebagai hari libur nasional dengan  Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, maka banyak sekali konroversi yang timbul dan setiap tahunnya menjadikan setiap tanggal 1 juni tsb semacam diskursus dalam memahami sejarah lahirnya Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Proses itu berlangsung mulai dari sidang dokuritsu juunbi chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sampai sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)  atau dalam bahasa Jepang disebut Dookuritsu Junbi Iinkai setelah  Indonesia merdeka. 

Terdapat 33 (tiga puluh tiga) pembicara selama empat hari sidang pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945) dengan pembahasan mengenai dasar Negara. Diawal sidangnya, Mr. Moh. Yamin mengusulkan dasar negara dalam pidato tidak tertulisnya dalam sidang pertama BPUPKI, yaitu; Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Selanjutnya, setelah selesai berpidato itu, Mr.  Moh. Yamin juga mengusulkan gagasan tertulis naskah rancangan UUD RI yang tertuang dengan rumusan 5 dasar, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia.
3. Rasa Kemanusian yang Adil dan Beradab.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Diakhir sidang BPUPKI, Ir. Soekarno mengusulkan lima poin sebagai konsep dasar negara yang dinamakannya Pancasila, yang menurut beliau diambil dari Buku Sutasoma, karangan Mpu Tantular, yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan.
3. Mufakat atau Demokrasi.
4. Kesejahteraan Sosial.
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Dari kelima konsep diatas, menurut Ir. Soekarno dapat juga diperas menjadi Trisila, yaitu Sosio nasionalisme, Sosio demokrasi, dan terakhir Ketuhanan. Namun untuk selanjutnya oleh Ir. Soekarno, berpendapat tiga hal tersebut juga masih bisa diperas lagi menjadi Ekasila yaitu Gotong  Royong. 

Namun konsep beliau dan konsep  tentang Trisila dan Ekasila justru tidak dapat diterima oleh tim perumus dasar Negara, yang dikenal sebagai Tim Sembilan di sidang BPUPKI itu,  yang berisi Soekarno sendiri, Mohammad Hatta, Marami Abikoesno, Abdul Kahar, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Mohammad Yamin, dan Wahid Hasjim. 

Panitia Sembilan ini melakukan sidang pertama pada 22 Juni 1945. Sidang tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara. Panitia Sembilan berhasil menyusun naskah yang disebut Rancangan Preambule Hukum Dasar. Mr. Moh. Yamin mempopulerkan naskah rancangan itu dengan nama “Piagam Jakarta” yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPUPKI selanjutnya melakukan sidang kedua (10-16 Juli 1945) dengan pembahasan berupa lanjutan hasil kerja Panitia Sembilan dan selanjutnya berhasil menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu :
1. Kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta.
2. Negara Indonesia berbentuk negara Republik. Ini merupakan hasil kesepakatan atas 55 suara dari 64 orang yang hadir.
3. Kesepakatan mengengai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timor Timur, sampai Malaka (Hasil kesepakatan 39 suara).

Setelah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 9 Agustus 1945 yang kemudian dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).  PPKI bertugas mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan UUD 1945. Panitia ini diketua oleh Ir. Soekarno, wakil ketua Moh. Hatta dan jumlah anggota 21 orang.

Pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan persidangan pertama dan berhasil menetapkan :

1. Penetapan Pembukaan Hukum Dasar (sekarang disebut Pembukaan UUD 1945) yang di dalamnya memuat rumusan sila Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini Pancasila telah disahkan sebagai dasar negara.
2. Pemilihan dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden RI yang pertama.
3. Presiden dibantu oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dalam melakukan tugas-tugasnya.

Dari runut sejarah diatas, dapatlah disimpulkan ada empat tanggal yang sangat menentukan tentang hari lahirnya Pancasila, yaitu ; 

1. 29 Mei 1945 saat Mr Moh. Yamin pertamakali mengusulkan Konsep tentang Dasar Negara
2. 1 Juni 1945 saat Mr Sukarno menelurkan prasa atau kata Pancasila sebagai Nama Dasar Negara
3. 22 Juni 1945 saat BPUPKI meresmikan Piagam Jakarta sebagai Dasar Negara
4. 18 Agustus 1945 saat PPKI mengesahkan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Sejak zaman orde baru dan sekarang ini, kontroversi tentang hari lahir Pancasila terus berlangsung tak hentinya dengan sudut pandang masing masing. Padahal kenyataannya praktek bernegara saat ini  jauh dari sila sila Pancasila tsb. Dan  yang terjadi  justru penuh dengan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, penindasan dan penginjak-injakan hak asasi manusia; penuh dengan korupsi, kolusi, nepotisme dan merajalelanya oligarki; penuh dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang anti-demokrasi dan a-nasionalis. 

Kesemuanya itu akhirnya membawa bangsa ini serba terpuruk dan mengalami krisis di segala bidang (krisis multidimensional) yang menyengsarakan rakyat dan mengancam kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sangat jauh dari cita-cita segenap bangsa Indonesia dan yang ada dalam sila sila Pancasila itu sendiri.

Jelas disini konsep Pancasila versi  Mr Sukarno, bukanlah konsep Pancasila dari hasil keputusan BPUPKI yang merupakan badan khusus dalam menentukan konsep dasar bernegara,  apalagi jika diperas2 menjadi Trisila dan Ekasila. 

Anehnya justru konsep Pancasila versi Sukarno ini telah dipaksakan pelaksanaannya dengan menerbit kan RUU Haluan Ideolodi Pancasila (HIP) yang karna mendapat protes dari banyak elemen masyarakat lalu diganti dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) oleh Partai PDIP dan Rezim yang memang sedang berkuasa saat ini. Apalagi sepertinya, sampai saat ini RUU BPIP ini belum dicabut dari Prolegnas DPR RI.

Pada kesempatan Hari Jadi Pancasila versi Pemerintah saat ini, sebaiknya kita tinggalkan kontroversi  dan keinginan untuk mengkultuskan seseorang dengan kekuasaan yang dimiliki. Anggaplah kebijakan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 ini sudah benar bahwa 1 Juni adalah hari lahirnya “prasa” atau kata Pancasila, tetapi juga dengan menetapkannya sebagai hari libur nasional adalah sedikit bermasalah, karna ke-efektif-an hari libur pada setiap tanggal 1 juni  ini kurang bermanfaat dan membuang waktu saja yang diperlukan dalam meningkatkan perekonomian. 

Hal diatas berbeda jika hari libur ini memang ada hubungannya dengan hari libur keagamaan dan menyangkut kepentingan masyarakat umum.

HG Sutan Adil
Peneliti Sejarah dari Sutanadil Institute

Bogor, 01 Juni 2022

Dimana ada Anies, di situ ada teriakan "presiden". Ini fakta yang beberapa bulan terakhir ini disaksikan oleh bangsa Indonesia.

Dimana Anies hadir di tengah massa, di situ panggung Anies tercipta. Terlihat natural, dan jauh dari agenda setingan. Anies memang dikenal sebagai sosok yang tidak terlalu suka dengan hal-hal berbau gimmick.

Ketika berkunjung ke Surabaya, K.H. Marzuki Mustamar, katua DPW NU Jakarta Timur sekaligus pengasuh pesantren Sabilurrosyad bilang ke seorang anak kecil: "salaman dulu dengan calon presiden" (12/11/2021). Video ini sempat viral. Dan terlihat bagaimana warga NU Jawa Timur yang hadir sangat antusias terhadap Anies.

Ketika menghadiri dialog Phinisi Hall Hotel Claro di Makassar (22/1/2022), Anies dikerubutin massa sampai gak bisa jalan. Hampir semua yang hadir teriak "presiden". 

Begitu juga di UGM (Universitas Gajahmada) Jogja di bulan Ramadhan lalu (7/4/2022). Teriakan "Anies Presiden" menggema di masjid kebanggaan kampus UGM itu. Gara-gara ini, sejumlah menteri yang sedianya akan mengisi acara kultum terawih di masjid UGM pada malam berikutnya gak jadi hadir. Publik pasti akan membandingkan. Ini bisa menjadi beban psikologis bahkan politik tersendiri. Apalagi para menteri itu punya keinginan nyapres di 2024.

Kemarin (29/5) di Milad PKS ke 20, Anies pun diteriakin presiden. Pidato Anies di acara milad PKS pun viral dan mendapat banyak simpatik. 

Stigma kadrun, intoleran, kelompok garis keras dan sejenisnya yang selama ini diproduksi secara masif dan sistematis oleh kelompok tertentu, tidak menyurutkan laju popularitas dan elektabilitas Anies. Sebaliknya, tuduhan yang karena kontra fakta dan berbanding terbalik dengan bukti yang ada justru malah mendatangkan gelombang empati dan simpati yang semakin besar kepada Anies. Dari sinilah teriakan "Anies Presiden" semakin lantang dan menggema.

Ini yang kemudian mengobarkan spirit berbagai komunitas untuk mendorong Anies menjadi presiden 2024. Infonya, sudah ada 55 simpul relawan yang bekerja dan mengkampanyekan Anies jadi presiden. Sepertinya, jumlah simpul-simpul relawan Anies semakin hari terus bertambah.

Apa arti ini semua? Rakyat ingin Anies memimpin negeri ini. Anies adalah harapan. Anies menjadi ekspektasi rakyat untuk menjadi nahkoda negeri ini. Mengapa ekspektasinya kepada Anies? Karena Anies diyakini mampu menjawab problem bangsa ini.

Problem utama bangsa ini adalah ketidakadilan. 1% orang menguasai 50% kekayaan di negeri ini. 10% orang menguasai 77% kekayaan negara. 90% berebut kekayaan yang tersisa yaitu 23%. Ini jelas ketidakadilan.

Selama dua periode, presiden Jokowi dipecundangi oleh sejumlah oknum di sekitar istana. Mereka berkolaborasi dengan mafia pertambangan, mafia pangan, mafia migas, dan mafia-mafia lain untuk merampok kekayaan negara. Segelintir orang semakin kaya dan kemiskinan rakyat semakin bertambah.

Sejak dulu, dari satu rezim ke rezim yang lain, mafia memang terbiasa gentayangan di sekitar istana. Hanya saja, sekarang lebih rakus dan terang-terangan. Hal ini telah mendatangkan protes berjilid-jilid dari mahasiswa dan elemen bangsa yang lain. Rakyat semakin hari semakin gerah dan marah.

Dalam situasi seperti ini, muncul sosok Anies membawa tema keadilan. Bukan sekedar ajakan, tapi Anies telah membuktikan dan memberi contoh di Jakarta. 

Di satu sisi, Anies segel pulau reklamasi. Di sisi lain, Anies hidupkan UMKM. Anies buka jalur Soedirman-Thamrin untuk sepeda motor yang sebelumnya ditutup. Tujuannya, agar UMKM tetap bisa bernapas melayani para pegawai dan pekerja kantoran di sepanjang jalur Soedirman-Thamrin via layanan motor. Setiap hari, ada sekitar 480 ribu pengiriman di jalur Sudirman-Thamrin via motor. Berapa miliar setiap harinya uang yang beredar diantara rakyat kecil itu.

Saat pandemi, di tengah maraknya bisnis PCR dan vaksin, Pemprov DKI memborong APD dan masker yang diproduksi UMKM Jakarta. Ini upaya Anies menjaga stabilitas perekonomian warga DKI. Belum lagi KJP-plus dan bansos yang porsinya lebih besar dari daerah lain. Inilah keadilan yang dihadirkan oleh Anies.

Anies menjadikan Jakarta sebagai ibu kota untuk seluruh rakyat Jakarta. Dari manapun berasal, mereka berhak untuk datang, tinggal dan cari pekerjaan di Jakarta. Di era Anies, tidak ada lagi operasi yustisi. Tidak ada yang dilarang untuk hidup di Jakarta.

Anies juga memberikan kenyamanan bagi semua pemeluk agama di ibu kota. Dipermudah ijin pendirian tempat ibadah, selama ikut aturan dan tidak resisten secara sosial. Semua pemeluk agama di Jakarta leluasa menjalankan ibadahnya. Tidak hanya sampai di situ, sejak 2019 Anies melalui pemprov DKI, juga memberi bantuan bulanan kepada semua tempat ibadah. Inilah program yang dinamai "BOTI", singkatan dari Bantuan Operasional Tempat Ibadah. Tanpa ada diskriminasi. Inilah yang membuat stigma intoleran dan politik identitas itu salah sasaran.

Kerja keras dan kesuksesan Anies menghadirkan keadilan di Ibu Kota telah menumbuhkan ekspektasi rakyat agar Anies juga bersedia mengambil tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan di negeri ini.  Anies dianggap orang yang tepat untuk mengambil tugas dan amanah untuk menjadi presiden RI.  Di sinilah teriakan "Anies Presiden" menemukan argumen rasionalitasnya. 

Jakarta, 30 Mei 2022
Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Penahanan Ustad Abdul Shomad di Bandara Singapura yang ditindaklanjuti dengan deportasi  ini menghebohkan. Masalahnya adalah ketidakjelasan alasan cekal tersebut. Ustad Abdul Shomad (UAS) sendiri tidak mendapat penjelasan atas sebab tidak diperkenankannya ia dan keluarga untuk melakukan kunjungan liburan ke Singapura itu. 

Perlakuan pihak Imigrasi Singapura di Bandara dinilai tidak pantas. UAS dipisahkan dari rombongan dan dirinya  berada di ruang 1X2 M yang menurutnya seperti liang lahat. Pihak Imigrasi Singapura bungkam, justru Dubes Indonesia untuk Singapura yang menjelaskan bahwa UAS mendapat Not To Land Notice. Larangan mendarat karena tidak memenuhi syarat. Syarat apa yang tidak dipenuhi itupun tidak jelas pula. 

Ini menyangkut hubungan antar negara walau berkaitan dengan seorang warga negara. Setuju sekali dengan pandangan politisi PKS bahwa Pemerintah Indonesia harus memanggil Duta Besar Singapura untuk Indonesia. Masalah penghinaan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Dubes mesti memberi penjelasan detail. 

UAS adalah mubaligh, ulama, dan tokoh Islam.  Sikap terhadapnya bukan tanpa pengaruh dan dampak. Umat dipastikan mempertanyakan pencekalan tersebut. Dulu waktu UAS tidak dapat masuk ke Timor Leste alasan yang dianggap mengada-adanya adalah teroris, kini  disebut tidak memenuhi syarat. Syarat apa ? Wajar jika orang menduga jangan-jangan ada pesanan dari Pemerintah Indonesia agar Imigrasi Singapura menolak kunjungan UAS. 

Pemerintah Indonesia harus membuktikan 'clean and clear' dalam kasus ini. Pembuktiannya adalah dengan serius memanggil Dubes Singapura untuk Indonesia. Kemudian kepada publik disampaikan keterangan Dubes tersebut. Perbuatan sewenang-wenang termasuk pelanggaran HAM yang dapat dituntut secara hukum. Kuasa hukum UAS dapat menggugat Pemerintah Singapura. 

Gugatan kepada Pemerintah Singapura dilakukan jika interogasi dan deportasi adalah kebijakan penuh Pemerintah Singapura. Akan tetapi jika perbuatan itu dalam rangka memenuhi pesanan Pemerintah Indonesia, maka baik Dubes RI di Singapura, Menteri Hukum dan HAM, maupun Presiden RI dapat dimintakan pertanggungjawaban. 

UAS bukan teroris, bukan koruptor, bukan pula penjahat yang berbahaya sehingga interogasi dan deportasi layak diprotes. Secara hukum Internasional insiden seperti ini dapat menimbulkan konflik diplomatik antara Indonesia Singapura. 

Bila Pemerintah Indonesia lembek dan membebebek bahkan Dubes RI untuk Singapura bertindak seperti Jubir Singapura, maka itu akan menjadi pertanda bahwa telah terjadi kongkalikong antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura yang berbasis pelanggaran HAM dan Islamophobia. 

UAS adalah tokoh kritis, ulama alumni Azhar Mesir dan pejuang Islam. Umat Islam layak untuk membela dan melawan kezaliman yang sengaja atas agama. 

M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan 

Bandung, 18 Mei 2022

Sungguh menyedihkan penjelasan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo mengenai kasus deportasi yang dialami Ustadz Abdul Somad (UAS).  Suryopratomo membantah kalau UAS dideportasi. Kata dia, UAS itu tidak mendapat izin masuk Singapura sehingga diminta kembali.

"Beliau tidak dideportasi tetapi tidak mendapatkan izin masuk ke Singapura sehingga diminta untuk kembali,” kata Suryopratomo lewat pesan teks, Selasa, 17 Mei 2022, sebagaimana dikutip portal berita Tempo. 

Sementara itu UAS membenarkan bahwa dirinya dideportasi bersama dengan keluarga dan sahabatnya. "Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax,” kata UAS dalam wawancara yang ditayangkan Channel YouTube ‘Hai Guys Official’, Selasa 17 Mei 2022. 

"Saya dimasukan ke dalam ruangan lebarnya satu meter, panjang dua meter, pas liang lahat. Satu jam saya di ruang kecil. Persis seperti luas kuburan,” papar UAS. UAS mengakui sempat ditahan di ruang mirip tahanan imigrasi sejama satu jam, kemudian di ruang pemeriksaan imigrasi selama tiga jam. UAS dan rombongan akhirnya dideportasi Singapura pada Senin sore (16/5/2022), sekitar pukul 14.30 waktu setempat.

Arti deportasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang ke luar suatu negeri sebagai hukuman, atau karena orang itu tidak berhak tinggal di situ.  
 
Nah, penjelasan UAS diatas sudah sesuai dengan kategori deportasi sebagaimana disebutkan dalam KBBI. Lalu kenapa Dubes RI untuk Singapura sampai harus membantah deportasi yang dialami UAS. Kalau memang UAS yang notabene Warga Negara Indonesia (WNI) ini tidak boleh masuk Singapura, sebagaimana disebutkan Suryopratomo, seharusnya pihak imigrasi Singapura bisa menjelaskan secara langsung kepada UAS begitu dia tiba di Singapura. Yang terjadi, UAS justru dimasukkan ke dalam ruangan ukuran 2x1 meter.

Dubes Ngeles

Dari penjelasan UAS itu, sudah sangat terang benderang bahwa ustaz kondang ini dideportasi. Lalu kenapa Dubes RI untuk Singapura masih saja ngeles dan mengelak dari peristiwa penghinaan yang dialami WNI yang juga tokoh agama ini ?.  UAS bukan hanya dikenal di dalam negeri, tetapi dia juga dikenal di luar negeri dan sering diundang berceramah ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Selama ini dia aman-aman saja keluar masuk negara tersebut. Ini Singapura negara kecil yang selama ini banyak dikunjungi wisatawan Indonesia, justru malah telah melakukan penghinaan terhadap tokoh agama Islam Indonesia. 

Seharusnya pemerintah Singapura mengumumkan saja secara terbuka alasan dibalik pendeportasian UAS agar rakyat Indonesia khususnya umat Islam bisa paham. Kemudian kami rakyat di Indonesia juga bisa mengambil sikap yang jelas terhadap sikap dan penjelasan pemerintah Singapura tersebut. Hal ini penting bukan hanya terkait kasus UAS tetapi juga menyangkut kedaulatan rakyat Indonesia. 

Kalau pemerintah Indonesia khususnya Dubes di Singapura diam saja atau lepas tangan menghadapi kasus seperti ini, akan menjadi preseden buruk bagi WNI yang bepergian ke luar negeri. Mereka bisa tiba-tiba dideportasi dari negara lain tanpa alasan yang jelas seperti yang dialami UAS di Singapura. 

Jika membaca Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, pasal 4 menyebutkan bahwa  salah satu  tugas pokok Dubes adakah mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah RI serta melindungi WNI. 

Alih-alih melindungi atau membantu WNI yang sedang mengalami masalah seperti UAS, Dubes RI untuk Singapura malah justru meminta pihak lain (UAS) agar meminta penjelasan langsung ke Kedubes Singapura di Jakarta. Seharusnya seorang Dubes itu bisa menjalankan tugas pokoknya dengan benar. Dalam kasus UAS, misalnya,  Dubes Suryopratomo seharusnya bisa menghubungi Kementerian Luar Negeri Singapura untuk meminta penjelasan mengapa UAS dilarang masuk atau dideportasi dari Singapura. Dengan begitu, Dubes yang bersangkutan juga jadi tahu dan mengerti alasan dan latar belakangnya. Selain itu rakyat Indonesia terutama umat Islam pun bisa jadi paham duduk perkara yang sebenarnya. Bukan malah rakyat Indonesia yang harus meminta penjelasan dari pemerintah Singapura. Kalau begitu, untuk apa ada perwakilan diplomatik (Dubes) di Singapura. 

Dalam keterangan kepada portal berita Tempo, Suryopratomo tak menjelaskan alasan UAS tak mendapatkan izin dari Singapura. Dia mengatakan yang bisa menjelaskan alasan tersebut adalah pemerintah Singapura.

Dubes RI untuk Singapura Suryopratomo seharusnya paham tugas pokoknya. Apalagi dia latar belakangnya seorang wartawan senior. Jika seorang perwakilan diplomatik tidak bisa melindungi WNI di luar negeri, jangan disalahkan kalau ada yang menduga kebijakan deportasi terhadap UAS dan beberapa Ustadz lainnya adalah karena adanya "pesanan dari Jakarta" .

Oleh : Tjahja Gunawan 
(Penulis Wartawan Senior FNN)

​Terserah lu aja. Dosa, lu yang tanggung. Lu dibayar buat bully Anies. Dosa lu tanggung sendiri. Tapi, Lu sepertinya emang gak inget dosa.

Gue sih berdasar fakta aja. Faktanya bagus, gue harus bilang bagus. Gue hidup di Jakarta. Tidak sekedar tahu, tapi ngerasain. Tetangga gue juga ngerasain. Tiap bulan ada uang masuk ke rekening emak-emak. Mereka cerita dapat duit ratusan ribu tiap bulan dari Pemprov DKI. Ini emang fakta.

Air bersih yang dulu harganya 32.000 per meter kubik, sekarang 3.550. Yang agak kaya bayar 4.900. Coba itung tuh, berapa selisihnya. 32.000 jadi 3.550.

Lu di daerah lain mungkin gak ngerasa. Tapi gue yang hidup di Jakarta, harus cerita. Ini yang sebenarnya.

Gue gak terlalu ngerti soal politik. Politik identitas lah.. Yang gue ngerti Pak Anies tuh gak pernah bawa-bawa agama waktu kampanye dulu. Belum pernah gue dengar dan tonton videonya.

Kasih sumbangan juga gak bawa-bawa agama. Sembako gak ada tulisan agama. KJP Plus, gak ada tulisan agama. Khusus untuk muslim, gak ada. Khusus untuk Kristen, gak ada juga. Muslim dapat, non muslim juga dapat. Masjid dapat, gereja dan wihara juga dapat. Lu warga Jakarta, KTP Jakarta, ya dapat sumbangan. Syarat dan ketentuan berlaku.

Lu kalau mau dapat bantuan dari Pak Anies, jadi warga Jakarta dulu. Pak Anies gak pernah membatasi siapa aja untuk tinggal, cari kerja dan alih KTP Jakarta.

Jangan bully Pak Anies gara-gara lu gak dapat bantuan. Gimana mau dibantu kalau KTP lu bukan KTP Jakarta. Tunggu Pak Anies jadi presiden, lu bakal ikut merasakan. 

Untung Pak Anies orangnya sabar. Gak bales kalau dibully. Tetap senyum. Beliau orang yang betul-betul santun. Dibully, santoe. Gak gubris.

Beliau bilang: "Dipuji gak terbang, dicaci gak tumbang." Bener tuh Pak Anies. Gak usah gubris mereka, buzzer-buzzer. Ya, mungkin lu lagi pada cari duit. Peluang kerja dengan bully Pak Anies. Kasihan selalu hidup lu. Nyari makan dengan bully orang. Gimana tuh kalau besok lu punya bapak dibully. Hati-hati karma lu.

Gue sih obyektif aja. Apa adanya. Gue lihat Jakarta indah, ya gue bilang indah. Lihat Jakarta bagus, gue bilang bagus. Naik angkot gratis, gue bilang gratis. Dulu gak gratis sekarang gratis. Gimana gue mau jelek-jelekin Pak Anies.

Coba bandingkan dengan daerah lu. Ada angkot gratis? Naik bus Way keliling Jakarta sepuasnya cuma 3.500? Daerah lu ada air bersih yang murah? Jalanan ada jalur sepeda? Ada emak-emak yang dapat uang ratusan ribu setiap bulan? Ada beasiswa untuk mahasiswa? Dijamin kagak ada. Kok lu ngebully Pak Anies. Bukan ngebully Gubernur atau bupati lu. Gimana sih lu! 

Jalan kaki di Jakarta sekarang trotoranya lebar. Mau naik MRT, nyaman. Ya, itulah yang ada. Memang bener ada. Gak boongan. Di Jakarta gak ada tuh pencitraan segala. Yang ada hasil kerja yang dinikmati warga. Warga Jakarta, warga luar Jakarta juga nikmatin. 

Lu yang bully Pak Anies mungkin gak pernah ke Jakarta. Lu yang bilang Pak Anies intoleran mungkin gak pernah dengerin video ucapan para pendeta Kristen dan Hindu. Mereka, para pendeta lebih tahu siapa yang toleran dan siapa yang hanya bisa nuduh intoleran. 

Toleran gaknya kan tinggal dibuktikan. Faktanya seperti apa. Bukan dengerin buzzer, pasti gak mutu. 

Lu yang hidup di luar Jakarta, kalau iri, ya minta ke Gubernur lu. Jangan bully Pak Anies. Gue doain Gubernur lu pada bisa kasih KJP Plus seperti Pak Anies. Bisa kasih uang bulanan buat para guru honorer. Air bersih murah. Jalan-jalan di kota nyaman buat para pejalan kaki. Naik angkot gratis. Rumah-rumah ibadah dapat bantuan bulanan. Gue ikut seneng kalau masyarakat di luar Jakarta dapat bantuan dan layanan seperti warga Jakarta. Asli, gue seneng banget. 

24/3/2022