Indonesia Jangan Salah Pilih Presiden (lagi)
Sumber gambar: cumanorangbiasa di misteriusnya.blogspot.com www.helfia.net
Indonesia sudah merdeka lebih dari 60 tahun dan sudah 8 orang memimpin negara ini sebagai Presiden. Terakhir Presiden SBY dua kali terpilih namun hanya mampu mempertahankan ekonomi Indonesia tidak terpuruk. Adapun korupsi hanya berubah bentuk dan peserta saja. Kesenjangan ekonomi masih rawan menimbulkan perselisihan serius. Masyarakat masih sangat mudah terprovokasi. Isu terorisme masih tetap mengancam. Perampokan bersenjata, perkelahian antar siswa, antar TNI - Polri, DPR - KPK, antar kelompok masyarakat masih sering terjadi. Bahkan Sepakbola yang banyak penggemarnyapun terpuruk. Seakan kita tidak punya Pemerintah.
Mungkin sebutan Pemerintah harus diubah menjadi "Pemegang Amanah Negara" karena hakekatnya menunaikan amanah, bukan memerintah. "Pemerintah" mengemban amanah rakyat sebagaimana juga amanah pengusaha yang memilihnya. "Pemerintah" seyogyanya berada di depan ketika rakyat membutuhkan perlindungan dari serbuan kepentingan asing atau dari pengusaha. Demikian juga "Pemerintah" harus melindungi pengusaha dari tindakan semena-mena masyarakat. Siapa yang kuat menjadi lemah dihadapan "Pemerintah" dan siapa yang lemah menjadi kuat dihadapan "Pemerintah".
Saatnya Indonesia tidak boleh lagi salah memilih Presiden. Sistem demokrasi memungkinkan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Sistem ini hanya berhasil dengan baik kalau pemilih benar-benar mengerti dan bertanggung-jawab atas pilihannya. Sayangnya 80 persen penduduk Indonesia berada di pelosok tanah air. Saya hanya berharap mereka juga terjangkau dunia informasi sehingga bisa memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai rekam jejak politik yang bagus. Hanya dengan itu kita bisa berharap akan muncul Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas.
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta baru-baru ini mungkin bisa menginspirasi kita bahwa dengan mengedepankan calon yang mempunyai rekam jejak politik yang bagus memang lebih memberi harapan akan adanya perubahan yang baik.
Sebarkan informasi ini kepada seluas-luasnya masyarakat Indonesia. Ingat....kali ini Indonesia tidak boleh (lagi) salah memilih Presiden dan Wakil Presiden-nya.
Oleh: Helfia Nil Chalis
www.helfia.net
Sumber: Renungan
Mungkin sebutan Pemerintah harus diubah menjadi "Pemegang Amanah Negara" karena hakekatnya menunaikan amanah, bukan memerintah. "Pemerintah" mengemban amanah rakyat sebagaimana juga amanah pengusaha yang memilihnya. "Pemerintah" seyogyanya berada di depan ketika rakyat membutuhkan perlindungan dari serbuan kepentingan asing atau dari pengusaha. Demikian juga "Pemerintah" harus melindungi pengusaha dari tindakan semena-mena masyarakat. Siapa yang kuat menjadi lemah dihadapan "Pemerintah" dan siapa yang lemah menjadi kuat dihadapan "Pemerintah".
Saatnya Indonesia tidak boleh lagi salah memilih Presiden. Sistem demokrasi memungkinkan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Sistem ini hanya berhasil dengan baik kalau pemilih benar-benar mengerti dan bertanggung-jawab atas pilihannya. Sayangnya 80 persen penduduk Indonesia berada di pelosok tanah air. Saya hanya berharap mereka juga terjangkau dunia informasi sehingga bisa memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai rekam jejak politik yang bagus. Hanya dengan itu kita bisa berharap akan muncul Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas.
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta baru-baru ini mungkin bisa menginspirasi kita bahwa dengan mengedepankan calon yang mempunyai rekam jejak politik yang bagus memang lebih memberi harapan akan adanya perubahan yang baik.
Sebarkan informasi ini kepada seluas-luasnya masyarakat Indonesia. Ingat....kali ini Indonesia tidak boleh (lagi) salah memilih Presiden dan Wakil Presiden-nya.
Oleh: Helfia Nil Chalis
www.helfia.net
Sumber: Renungan
